Kebobolan Intelijen?

Oleh:
Denny Indra Sukmawan
Deputi Kajian Strategis Lingkar Studi Strategis

Pasca aksi teror di Mall Sarinah kemarin (14/01/16), salah satu opini publik yang muncul adalah Badan Intelijen Negara telah kecolongan. Pasalnya informasi soal aksi teror tersebut telah diterima sejak November 2015. Spekulasi ini diperkuat oleh beredarnya tampilan email dari Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada warga negaranya yang berisi peringatan tentang aksi teror yang kemudian terjadi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebobolan merupakan kiasan yang berarti (1) tertembus (pertahanan, barisan dan sebagainya) karena lengah; dan (2) kecurian atau kemasukan pencuri. Peristiwa kemarin lebih dipahami seperti ini, oleh karena intelijen lengah maka kelompok teroris dapat beraksi.

Sesungguhnya failures (yang penulis pahami sebagai kebobolan) dalam dunia intelijen merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, setidaknya itu yang diuraikan Richard K. Betts (2004) dalam artikel yang berjudul “Analysis, War and Decision: Why Intelligence Failures Are Inevitable”. Ada dua hal yang menarik dalam artikel Betts tersebut.

Cenderung Politis

Pertama, kebobolan intelijen cenderung dimaknai politis daripada struktural oleh kebanyakan elit politik dan pengamat. Dimaknai secara politis karena terkait dengan pertanyaan, lalu siapa yang bertanggung jawab? Robert Jarvis (2009) dalam buku Why Intelligence Fails: Lessons From Iranian Revolution and Iraq War menjelaskan hubungan antara user dengan institusi intelijen cenderung dinamis. Kesalahan atas kebijakan atau peristiwa yang telah terjadi bergeser dari tanggung jawab para pengambil keputusan ke institusi intelijen.

Misalnya pada kasus Perang Irak 2003, kebijakan invasi didasarkan oleh kecurigaan adanya senjata pemusnah massal disana. Namun sampai saat ini bukti nyata keberadaan senjata kimia dan biologi yang dimaksud tidak pernah ada. Konsekuensinya elit politik dan publik lebih menyalahkan CIA daripada Pemerintah Amerika Serikat. Padahal keputusan invasi militer ada pada tanggung jawab pemerintah, bukan di CIA. Lalu eksekusi di lapangan menjadi tanggung jawab Militer Amerika Serikat, tidak juga di CIA.

Analogi yang sama terdapat dalam kasus serangan di Jakarta kemarin. Informasi soal peringatan serangan ISIS di Jakarta sudah disampaikan BIN dan komunitas intelijen lainnya kepada pemerintah dan institusi kepolisian sebagai eksekutor di lapangan. Pemaknaan secara politis yang seringkali membuat publik tidak sadar bahwa permasalahan utama sebenarnya ada di tingkatan struktural, baik organisasi maupun peraturan.

Persoalan Struktural

Kedua, kebobolan intelijen sering terkait dengan peringatan serangan (early warning). Bagaimana memprediksi intensi musuh untuk menyerang, kemudian menyampaikan prediksi tersebut kepada otoritas yang bertanggung jawab. Dalam beberapa kasus informasi dari intensi serangan telah di depan mata, akan tetapi informasi tersebut tidak bergerak secara efisien dalam rantai komando. Pada kasus lain ketika informasi tersebut telah mencapai indikator ancaman tertentu malah tidak digubris sama sekali karena terdapat kontradiksi dengan estimasi/asumsi strategis di atas. Atau user menganggap masih terdapat kerancuan dalam bukti dan penilaian, sehingga lagi-lagi informasi dari institusi intelijen diabaikan.

Beberapa catatan soal kebobolan intelijen berubah menjadi peristiwa yang mengejutkan, sebut saja serangan Pearl Harbor, serangan NAZI ke Uni Soviet, Perang Arab-Israel 1973 dan serangan 11 September 2001. Kita melihat kembali masalah peringatan serangan pada serangan Paris pada 2015 lalu, dan kemungkinan besar pada serangan di Jakarta kemarin. Pertanyaan selanjutnya, persoalan struktural mana yang dihadapi?

Skenario pertama, apakah informasi soal serangan telah diterima namun tidak bergerak secara efisien dalam rantai komando. Ternyata tidak juga, kita tahu informasi soal serangan di Jakarta telah beredar sejak November 2015. Pihak kepolisian, khususnya unit anti teror telah bergerak terhitung sejak awal 2015 untuk melacak beberapa jaringan teroris lokal yang berafiliasi dengan ISIS.

Lalu masuk ke skenario kedua, apakah user menganggap bukti dan penilaian yang dilakukan BIN masih kurang jelas? Informasi tentang intensi serangan di Jakarta diperkuat oleh laporan BNPT tentang beberapa orang Indonesia yang bergabung dengan ISIS telah masuk ke Indonesia. Ditambah lagi laporan PPATK sepanjang 2015 bahwa aliran dana dari Timur Tengah yang masuk ke Indonesia semakin meningkat.

Melihat tren analisis publik di media sosial yang menghubungkan serangan kemarin dengan isu devaluasi Freeport, sidang Ustadz Abu Bakar Baasyir atau tertangkapnya salah satu anggota DPR dari partai penguasa rezim ini. Maka kita akan masuk ke skenario ketiga, jika informasi dari BIN telah disampaikan dan sampai ke user, apakah informasi tersebut tidak digubris karena bertentangan dengan estimasi-estimasi strategis para elit politik? Menarik, namun terlalu konspiratif.

Pada akhirnya penulis ingin menegaskan, serangan di Jakarta kemarin bukan sepenuhnya terjadi karena kesalahan BIN. Mempertimbangkan beberapa studi literatur, malah bukan institusi intelijen namanya jika tidak “kebobolan”. Permasalahan utama cenderung struktural pada sistem intelijen di Indonesia. Setelah melihat kasus-kasus lain yang mirip, malah fair untuk menyebutkan permasalahan tersebut ada di seluruh negara.

Pembenahan melalui rombak total institusi intelijen di Indonesia tidak akan menjadi solusi. Lebih baik fokus membenahi permasalahan struktural, dengan meningkatkan koordinasi antar institusi pertahanan-keamanan. Atau secara vertikal membentuk suatu institusi semacam Dewan Keamanan Nasional (DKN) sebagai muara seluruh produk intelijen sebelum kebijakan dan keputusan terkait pertahanan-keamanan negara diputuskan dengan cepat dan akurat.

 

 
Posted on: April 15, 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *