Opini Lingstra Terkait Dengan Insiden Serangan Teror Di Sarinah

Oleh:
Ryan Muhammad, S.H.
Wakil Direktur Lingkar Studi Strategis (Lingstra)

Mengingat insiden serangan teror di Sarinah Thamrin Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016, tidak sedikit pihak-pihak yang menganggap BIN kebobolan atau kecolongan dalam mendeteksi secara dini mengenai ancaman serangan teror tersebut. Dalam konteks ini kita harus melihat dan mengkaji secara obyektif dalam menyikapi insiden tersebut. Sesuai dengan keterangan resmi dari Kepala BIN (Sutiyoso), Wapres RI (Jusuf Kalla), dan Menkopolhukam (Luhut B. Panjaitan) pada saat dimintai keterangannya oleh media massa, bahwa rencana aksi teror tersebut sebenarnya sudah terdeteksi oleh BIN sejak November 2015 lalu, bahkan BIN telah memprediksikan sebelumnya aksi teror akan dilakukan oleh kelompok teroris pada 9 Januari 2016, namun prediksi tersebut meleset atau tidak terbukti terjadi. Ternyata aksi teror tersebut malah terjadi pada 14 Januari 2016 di wilayah Sarinah Thamrin Jakarta Pusat.

Pasca insiden tersebut Kepala BIN mengatakan kepada publik melalui saluran media massa, bahwa BIN sejauh ini sudah berkoordinasi dan berbagi informasi intelijen kepada pihak Polri dan TNI terkait dengan rencana aksi teror yang akan dilakukan oleh kelompok teroris di wilayah Jakarta antara rentang waktu November 2015 hingga Januari 2016. Dalam menanggapi permasalahan tersebut, sepertinya kurang bijak jika kita memandang BIN telah kecolongan/kebobolan atau gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai institusi intelijen dalam memberikan peringatan/deteksi dini dalam upaya cegah dini terhadap setiap ancaman aksi teror yang terjadi di Republik ini, termasuk insiden aksi teror di Sarinah Thamrin Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016 lalu.

Dalam hal ini Lingstra mencoba memberikan pandangan obyektif terhadap permasalahan tersebut. Pertama, BIN dalam hal ini bukanlah lembaga superpower yang sama sekali tidak memiliki kelemahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bahkan kemampuan intelijen setingkat negara-negara seperti AS, Perancis, India, Inggris, Turki, dan lain-lain pun masih bisa ditembus oleh aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok teroris internasional yang menjalankan aksinya secara acak dan tidak berpola. Strategi dan taktik yang digunakan oleh jaringan kelompok teroris global saat ini semakin licin, gesit, dan sulit terdeteksi. Terlebih lagi dengan bentuk organisasi teroris modern saat ini yang tidak lagi konvensional dengan sistem rantai komando yang rigid, melainkan berbentuk sel-sel atau kantong-kantong kecil yang tersebar di beberapa negara di dunia dengan sistem garis koordinasi yang putus-putus. Sehingga menyulitkan bagi institusi-institusi keamanan di setiap negara dalam mendeteksi posisi, jaringan, dan rencana dari setiap aksi-aksi mereka.

Kedua, dalam kasus insiden serangan teror di Sarinah Thamrin Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016 yang lalu, sebenarnya BIN telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU No. 17/2011 tentang Intelijen Negara, yaitu memberikan informasi intelijen terkait dengan rencana aksi kelompok teroris yang akan dilakukan di Jakarta pada rentang waktu November 2015 hingga Januari 2016. Sekalipun BIN telah mendeteksi akan adanya serangan aksi teror tersebut, BIN hanya berwenang melakukan upaya peringatan/deteksi dini terhadap rencana aksi teror yang akan terjadi kepada Presiden dan institusi keamanan lainnya seperti Polri untuk segera ditindaklanjuti. Dalam hal ini, BIN memang tidak diberikan kewenangan oleh UU No. 17/2011 tentang Intelijen Negara untuk melakukan penangkapan maupun penahanan terhadap Sasaran (teroris) yang diduga kuat akan melakukan aksi teror, sekalipun dalam kondisi genting/darurat BIN tetap tidak diberikan kewenangan oleh UU Intelijen untuk melakukan penangkapan atau penahanan guna mencegah setiap orang yang diduga kuat akan melakukan aksi terror, karena memang tidak adanya klausula pasal di dalam UU Intelijen yang memberikan BIN kewenangan untuk menangkap dan menahan terduga teroris meskipun dalam kondisi genting/darurat sekalipun. Atas adanya batasan kewenangan tersebut, tidak dapat dikatakan BIN telah gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam deteksi/cegah dini.

Ketiga, terkait pernyataan resmi dari Kepala BIN pasca insiden tersebut yang mengatakan bahwa informasi intelijen yang didistribusikan kepada Polri seringkali tidak ditindaklanjuti. Sehingga perlu kita cermati secara mendalam, apakah terdapat koordinasi yang kurang lancar diantara institusi-institusi keamanan tersebut dalam melakukan upaya deteksi/cegah dini terhadap aksi terorisme, sehingga upaya cegah dini terhadap aksi terror menjadi terkendala.

Berdasarkan ketiga faktor tersebut, Pemerintah kiranya perlu mengkaji kembali dan melakukan revisi UU Pemberantasan Terorisme dan UU Intelijen Negara untuk menyempurnakan sistem koordinasi dan kewenangan masing-masing institusi keamanan tersebut. Dalam konteks pemberantasan terorisme, memang terkadang seringkali aparat penegak hukum (Polri) terkendala oleh prosedur penangkapan dan penahanan yang diatur di dalam KUHAP yang memerlukan bukti permulaan yang cukup dalam upaya mencegah setiap orang yang diduga akan melakukan aksi teror. Terkadang seringkali tersangka pelaku teror lolos dari jeratan hukum karena unsur perbuatannya tidak memenuhi syarat unsur-unsur pasal yang disangkakan dan kurangnya alat bukti yang cukup bagi aparat kepolisian dalam menangkap dan menahan tersangka pelaku teror tersebut.

Mengingat sifat ancaman terorisme saat ini semakin akut, serta strategi dan taktik yang digunakan oleh kelompok teroris saat ini semakin sulit dideteksi, tidak semua permasalahan terorisme ini dapat tersentuh oleh instrument/perangkat hukum yang ada, sehingga peran strategis badan intelijen seperti BIN sangat diperlukan dalam mengisi kekosongan upaya aparat kepolisian yang terbentur masalah regulasi dalam upaya pencegahan terorisme. Atas dasar tersebut memang diperlukan regulasi dan kebijakan yang terus menyesuaikan dengan sifat ancaman terorisme yang ada saat ini dan di masa depan, agar institusi keamanan seperti BIN, Polri, dan TNI dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal secara terpadu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan terorisme di Indonesia tanpa terhambat atau terkendala oleh regulasi dan kebijakan yang cenderung kaku.

 
Posted on: April 15, 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *