Keamanan Nasional: Sebuah Tinjauan Konseptual

Denny Indra Sukmawan
Deputi Kajian Strategis, Lingkar Studi Strategis
denny.sukmawan@lingstra.org

Selamat malam para pembaca,

Dalam tulisan kali ini, saya coba membahas tentang konsepsi keamanan nasional. Sebagai think tank yang mengklaim diri memiliki kekhususan pada bidang keamanan nasional. Sangatlah aneh jika di web LINGSTRA tidak ada yang menulis tentang “konsepsi” keamanan nasional. Bahasan kali ini cukup “berat” dari tulisan-tulisan sebelumnya karena merupakan sintesis dari beberapa buku dan jurnal yang telah saya baca.

Eksistensi LINGSTRA ditujukan untuk membuat produk-produk ilmiah melalui kegiatan penelitian dan pengkajian pada bidang kajian keamanan yang bermanfaat bagi kepentingan akademis maupun praktis dalam rangka turut berpartisipasi melalukan upaya pembelaan negara demi menciptakan kondisi keamanan nasional yang menjamin tetap tegaknya kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara. Di antara beberapa istilah tingkat “dewa” yang tertulis dalam kesepakatan ini, saya hanya fokus pada dua hal: kajian keamanan (security studies) dan keamanan nasional (national security).

Saya pernah terpikir kenapa rekan-rekan di LINGSTRA dengan “sadar” dan “berani” memilih untuk fokus pada kajian keamanan. Padahal jika dikaji lebih mendalam, kajian keamanan sangatlah kompleks dan penuh ketidakjelasan. Ada beberapa kemungkinan alasan rekan-rekan yang muncul di pikiran saya. Mungkin karena isu-isunya “keren” karena banyak membahas perang dan intelijen. Mungkin karena networkingnya tentara dan polisi yang masih disegani sebagian besar orang Indonesia.

Bagi saya, membahas isu keamanan nasional tidaklah mudah. Tidak sesederhana para pembaca yang mungkin menganggap kasus-kasus terorisme di Indonesia adalah rekaan, entah rekaan siapa. Tidaklah juga sesederhana isu komunisme yang baru kemarin bangkit, kemudian tenggelam, entah karena siapa. Atau soal perang dan konflik di dunia ini yang selalu disebabkan sekelompok orang di Israel.

Terlebih lagi menurut seorang teman, isu-isu keamanan nasional tidak laku “dijual”, ketika dibanding isu-isu lain seperti hak asasi manusia, terorisme, gender atau lingkungan hidup. Lagi teman yang lain menyebut isu keamanan nasional terlalu  “ekslusif”, tidak menyentuh persoalan di grass root, seperti halnya kemiskinan atau kebebasan beragama. Terakhir, salah satu pembimbing saya mengingatkan, bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam diskursus keamanan nasional tidaklah banyak,  dengan kata lain beliau menegaskan bahwa pasar keamanan nasional tergolong “sepi”.

Konsep yang Ambigu

Lima puluh lima tahun yang lalu, Arnold Wolfers (1962) menulis tentang National Security As An Ambigous Symbol. Wolfers (1962) dengan sangat jelas mengingatkan bahwa keamanan (security) merupakan nilai (values) yang “bermasalah” terutama karena tidak mudah diukur dengan objektif seperti halnya nilai-nilai lain dalam studi hubungan internasional. Kekayaan (wealth) setidaknya dapat diukur dari jumlah sumber daya yang dimiliki suatu bangsa. Kekuasaan/Kekuatan (power) dapat diukur dari kemampuan suatu aktor mengontrol perilaku aktor lain.

Sebenarnya keamanan dapat diukur dengan objektif, yaitu dengan melihat eksistensi ancaman yang muncul ketika suatu negara sedang berupaya mencapai kepentingan nasionalnya (national interest). Keamanan juga sangat bisa diukur dengan subjektif, yaitu dengan melihat potensi ancaman ketika upaya-upaya mencapai kepentingan nasional akan diganggu pihak lain. Setelah membaca tulisan Wolfers (1962), saya berpikir bahwa keamanan benarlah subjektif, mengukur dengan objektif potensi ancaman di masa depan hampir tidak mungkin karena selalu didasarkan pada prediksi, spekulasi dan evaluasi yang bersifat subjektif. Akan tetapi, keamanan semacam ini yang membuat diskursusnya tidak selesai.

Hampir 30 tahun sejak tulisan Wolfers (1962) keluar, dunia mengenal istilah keamanan  nasional dengan makna sempit. Terutama karena terlalu bernuansa militer dan terlalu terpusat pada peran negara (state-centris). Melihat sejarah, memang benar para elit politik di era 1960-1980-an selalu menarik perhatian masyarakat umum terhadap keamanan nasional melalui isu-isu terkait ancaman militer dan ideologi terhadap negara, baik yang nyata maupun tidak nyata.

Di Amerika Serikat dan negara-negara klien mereka (client state), ancaman keamanan adalah invasi militer Uni Soviet dan rekan-rekan yang tidak pernah terjadi. Ancaman keamanan adalah bahaya laten komunisme. Jika ada persoalan politik, selesaikan dengan operasi militer, operasi intelijen atau jalan diplomasi antar negara. Kondisi di Indonesia sendiri tidak jauh dari berbeda. Karena menanggap Malaysia sebagai antek imperialisme Barat yang dapat mengancam Indonesia, maka Presiden Sukarno menyerukan Ganyang Malaysia (1962). Tiga belas tahun kemudian, Presiden Suharto melancarkan Operasi Seroja (1975), salah satunya karena potensi ancaman komunisme di Timor Timur.

Para pembaca bisa membayangkan, jika LINGSTRA eksis pada era tersebut. Kemungkinan besar LINGSTRA menjadi think tank salah satu institusi militer. Bahwa isu-isu keamanan yang menjadi fokus penelitian dan pengkajian lembaga think tank saat itu tidak jauh dari militer, perang, intelijen, ideologi. Jika pembaca memiliki waktu luang, saya menyarankan untuk berkunjung ke perpustakaan CSIS, menghabiskan waktu di arsip-arsip awal berdirinya. Atau pembaca dapat mengakses arsip nasional Amerika Serikat dalam kurun waktu 1960-1980-an.

Berubah

Selama hampir 30 tahun mendominasi, konsepsi keamanan yang sempit dan terpusat pada aktor negara tidak membuat negara-negara lebih aman, malah sebaliknya. Dalam Security and Emancipation, Ken Booth (1991) menjelaskan tiga alasan mengapa kondisi ini terjadi. Pertama, konsepsi keamanan tradisional justru memunculkan persoalan-persoalan keamanan yang baru. Para pengambil kebijakan dan peneliti makin sadar tentang fenomena-fenomena seperti dilema keamanan (security dilemma) dan interdependensi keamanan (security interdependence). Mereka juga mengakui perlombaan senjata (arms race) bukannya mengurangi ancaman, malah sebaliknya membuat Uni Soviet bubar karena anggaran pertahanan yang terlalu berlebihan.

Kedua, di beberapa bagian dunia, ancaman kepada setiap individu di dalam negara dan kepentingan nasional negara tersebut justru tidak berasal dari militer negara lain seperti yang selama ini ditakutkan, akan tetapi dari ancaman-ancaman seperti krisis ekonomi, tekanan politik rejim otoriter, kelangkaan sumber daya, kelebihan populasi, konflik etnis dan religi, bencana alam, terorisme, narkoba dan penyakit menular. Bagi kaum muda Indonesia yang hidup di era 1970-1990-an, bukan Malaysia atau Australia yang mengancam, malah Presiden mereka sendiri. Bagi jutaan orang di dunia, bukan negara tetangga yang mengancam hidup mereka, melainkan negaranya sendiri.

Permasalahan konsepsi keamanan yang diulas oleh Booth (1991) disebut Richard Ullman (1983) dalam Redefining Security sebagai gambaran palsu dari realita (false image of reality). Konsekuensi dari keamanan nasional yang dipahami dengan sempit ternyata memunculkan bahaya lain bagi negara-negara. Bahaya pertama oleh karena hanya terfokus pada upaya-upaya mencari solusi dan antisipasi terhadap ancaman militer saja, mereka sampai lupa dengan ancaman-ancaman lain yang memiliki tingkat bahaya lebih tinggi yang mereduksi total keamanan nasional mereka. Para pembaca tentu tahu Uni Soviet bubar karena krisis ekonomi atau Yugoslavia bubar karena instabilitas politik.

Bahaya kedua, karena selama puluhan tahun telah terjadi militerisasi dalam hubungan internasional, konsekuensi paling logis dari hal ini di masa depan adalah dunia makin tidak aman dari ancaman perang. Contohnya banyak sekali para pembaca, silakan buka google dan ketik kata kunci “Timelines of Military Conflicts since 1945” atau “List of Wars 1945-1989. Para pembaca akan mengangguk, ternyata yang dijelaskan Ullman (1983) benar, tren konflik militer terus meningkat.

Lebih lanjut Ullman (1983) menjelaskan tantangan konsepsi keamanan nasional kedepan yang selalu menjadi diskursus hangat dalam setiap membahas isu keamanan nasional, yaitu memilih salah satu di antara keamanan (security) dan kebebasan (liberty). Bagi saya penjelasan ini sangatlah logis, dan sudah menjadi hukum alam bahwa keamanan bertambah, maka kerentanan berkurang. Keamanan ada ketika ancaman rendah, sebaliknya kerentanan ada ketika ancaman tinggi. Dengan kata lain, untuk meningkatkan keamanan nasional, maka kebebasan individu semesti dikurangi. Para pembaca dapat melihat contoh kasus di Tiongkok selama ini dan di Amerika Serikat sekarang.

Saya tidak sepakat dengan penjelasan Ullman (1983) tentang kontradiksi antara keamanan dan kebebasan yang seperti “mata uang”, karena seharusnya negara selalu berupaya menyeimbangkan antara nilai (values) keamanan dengan nilai-nilai yang lain, baik kebebasan, kesejahteraan (welfare) dll. Jika dianggap terlalu ideal sampai susah dipraktekan, maka konsepsi keamanan nasional tersebut haruslah dinamis, dalam pemahaman tergantung kondisi objektif lingkungan strategis. Secara sederhana, ada saatnya keamanan menjadi prioritas, ada saatnya kebebasan.

Akan tetapi saya sangat sepakat dengan hukum alam yang dijelaskan olehnya. Bahwa esensi dari keamanan nasional adalah mengurangi kerentanan (ancaman-ancaman) baik dengan solusi atau antisipasi. Maka selanjutnya dengan mengutip Ullman (1983) seberapa banyak/besar keamanan yang dibutuhkan untuk mengurangi kerentanan?

LINGSTRA mampu menjawab pertanyaan tersebut melalui instrumen penilaian ancaman (threat assessment), penilaian risiko (risk assessment) dan penilaian bersih (net assessment). Dalam praktiknya kelak, LINGSTRA tidak lagi sekadar mengulas isu-isu keamanan nasional berdasarkan teori-teori dan konsepsi dalam studi hubungan internasional, atau lebih khusus lagi studi keamanan. Melainkan fokus menjawab permasalahan yang diajukan Wolfers (1962) bahwa keamanan sulit diukur secara objektif. Termasuk coba memberikan alternatif solusi bagi pertanyaan sederhana Ullman (1983) yang sampai saat ini cukup sulit untuk dijawab negara-negara.

Seberapa Banyak? Seberapa Besar?

Saya menganggap pertanyaan ini “gampang-gampang, sulit”. Jika para pembaca bingung dengan pertanyaan saya yang terkesan tidak jelas dan kontradiktif. Selamat! Inilah gambaran membahas keamanan nasional. Saya coba memberikan gambaran sederhana tentang maksud pernyataan di awal paragraf ini. Bahwa pertanyaan ini mudah dijawab dengan lisan. Misalnya, “Seberapa banyak, mas?” tanya dia kepada saya.  “Banyak!” jawab saya. “Seberapa besar mas?” tanya dia lagi, “Besar!” jawab saya. Sebaliknya menjawab pertanyaan ini susah dengan tulisan, lewat penelitian dan pengkajian yang didasarkan pada metodologi penelitian dan alat-alat analisis tertentu. Dalam kasus pertanyaan seorang wanita kepada saya tadi, akan jauh lebih mudah mengucapkan “banyak” dan “besar” daripada memperjelas maksud “banyak” dan “besar” tersebut karena persepsi saya dan dia tentang “banyak” dan “besar” tentu berbeda”.

Saya memberikan analogi yang lain. Pernah suatu ketika, saya dan rekan-rekan membahas perihal rencana strategis LINGSTRA kedepan. Diskusi ringan menjadi perdebatan bilamana LINGSTRA bergerak dengan modal besar untuk produk dan karya yang tidak terbatas, atau dengan modal kecil untuk karya terbatas. Dalam analogi ini, Keamanan bagi LINGSTRA adalah ketika organisasi ini berjalan dan berkarya. Sebaliknya Kerentanan bagi LINGSTRA adalah ketika organisasi ini tidak berjalan dan tidak berkarya.

Pada tingkatan kelompok, bukan individual. Pertanyaan ini sangat sulit untuk dijawab karena setiap individu punya penilaian berbeda, mereka memiliki persepsi masing-masing tentang mampu atau tidak mampunya LINGSTRA berjalan dengan modal kecil atau besar. Terlebih mereka juga memiliki pengalaman organisasi yang berbeda-beda.

Para pembaca bisa bayangkan jika pertanyaan macam tadi saya ubah menjadi sesuai dengan realita di lapangan: Seberapa perlu Undang-Undang Keamanan Nasional disahkan? Dalam kasus lain, seberapa perlu Pertamina melakukan ekspansi bisnis atas lapangan-lapangan migas di luar negeri? Perdebatan ini tidak akan selesai jika tidak ada ukuran, tidak ada objektivitas dalam menjawab pertanyaan. Menimbang fungsi sebagai think tank, eksistensi LINGSTRA untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan macam ini dengan objektif.

Permasalahan soal konsepsi keamanan nasional yang kurang atau hampir tidak ada objektivitasnya ditulis Barry Buzan (1981) dalam The National Security Problem in International Relations sebagai konsepsi esensial yang diperdebatkan (security as a contested concept). Buzan (1981) menyarankan peneliti untuk melihat konsepsi keamanan dalam kondisi empiris yang kontemporer, terlebih ketika merumuskan kebijakan keamanan nasional.

Objektivitas dapat dicapai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat terkait permasalahan keamanan. David Baldwin (1997) memaparkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam The Concept of Security. Pertama, ditujukan untuk siapa keamanan tersebut? Apakah individu? negara? sistem internasional? Ketiganya merupakan unit analisis utama dalam kajian keamanan.

Kedua, ditujukan untuk nilai-nilai yang mana keamanan tersebut? Nilai-nilai yang dimaksud termasuk kebebasan politik, kesejahteraan ekonomi, integritas teritorial dll. Kegagalan untuk melakukan spesifikasi terhadap nilai-nilai yang terkandung akan membuat konsepsi keamanan nasional menjadi blur.

Ketiga, berapa banyak atau besar keamanan tersebut? Mungkin ada pembaca yang tidak setuju, soal keamanan nasional perlu diukur atau dikategorikan. Buzan (1981) sendiri menulis bahwa istilah keamanan nasional menyiratkan kondisi yang absolut, semacam siang dan malam, seperti panas atau dingin entah aman atau tidak aman. Akan tetapi dalam konteks penelitian dan pengkajian sebagai landasan perumusan kebijakan keamanan nasional yang tepat, saya menganggap pengukuran dan pengkategorian tergolong penting. Terlebih mengutip Herbert Simon (1976) dalam Administrative Behavior bahwa objektivitas selalu soal ukuran.

Keempat, apa yang menjadi ancaman keamanan? Bahwa istilah keamanan berkaitan erat dengan ancaman. Melihat fakta bahwa ancaman dapat muncul dari banyak sumber, penting untuk mendefinisikan ancaman dengan jelas. Saya akan mengulas lebih mendalam soal ancaman ini pada sub bab selanjutnya.

Kelima, bagaimana cara mencapai keamanan? Seperti kekayaan, keamanan nasional dapat dicapai dengan berbagai cara. Disinilah pentingnya memahami ilmu perang dan strategi atau manajemen. Anggota-anggota LINGSTRA yang kebanyakan berasal dari Universitas Pertahanan telah mendalami hal-hal ini selama masa studi.

Keenam, berapa rupiah biayanya? Sangat logis bahwa upaya mencapai keamanan nasional membutuhkan biaya yang cukup besar. Baik biaya untuk penelitian dan pengkajian, perumusan kebijakan sampai penerapannya di lapangan.

Ketujuh, berapa tahun periodenya? Sangat rasional bahwa kebijakan keamanan nasional dalam jangka waktu panjang memiliki esensi dan fungsi yang berbeda dibanding dalam jangka waktu pendek. Saya memberikan analogi lagi kepada para pembaca, bahwa menghilang dari keramaian dalam waktu pendek (misalnya liburan) tidak akan memunculkan masalah dengan teman-teman atau pacar. Akan tetapi dalam waktu panjang dapat memunculkan masalah entah dianggap sombong dll.

Kedelapan, sepenting apa keamanan dibanding nilai-nilai lain? Keamanan bernilai bagi setiap individu, negara, perusahaan dan aktor-aktor lain. Akan tetapi nilai yang mereka cari tidak hanya keamanan saja. Baldwin (1997) menawarkan tiga pendekatan untuk menjawab pertanyaan ini: Pendekatan prime value, entah keamanan merupakan nilai tertinggi dan menjadi tujuan utama bagi negara atau terendah dan bukan menjadi tujuan utama. Saya ingin bertanya, apakah setiap pembaca menginginkan keamanan? Tentu saja tidak semua, dari pengalaman saya, banyak rekan yang lebih menginginkan kesejahteraan atau kebebasan. Terlebih jika keamanan saya bagi kedalam lima spektrum, “sangat aman”, “aman”, “cukup aman”, “tidak aman” dan “sangat tidak aman”. Saya rasa tidak semua menginginkan keamanan yang “sangat aman”, termasuk yang “sangat tidak aman”. Oleh karena itu, pendekatan prime value tidaklah tepat.

Selanjutnya pendekatan core value, yang menegaskan bahwa keamanan adalah salah satu dari sekian banyak nilai yang dianggap penting. Contoh sederhana, ketika saya menganggap keamanan sebagai core value, maka persentase anggaran pertahanan dalam PDB seharusnya berada dalam tiga besar, selain pendidikan dan kesehatan.

Terakhir pendekatan marginal value, Baldwin (1997) menggarisbawahi pendekatan ini satu-satunya yang menawarkan solusi terkait persoalan alokasi sumber daya. Dengan kata lain, keamanan hanya satu dari sekian banyak tujuan kebijakan untuk mencari dan merebut sumber daya yang terbatas. Pendekatan ini didasarkan pada hukum input output (law of diminishing returns) David Ricardo, seorang ekonom Inggris. Bahwa nilai-nilai dalam keamanan nasional suatu negara akan berbeda dengan negara lain, termasuk sejarahnya. Keamanan nasional tidak lagi dijawab dengan pertanyaan seberapa banyak atau seberapa besar yang dibutuhkan, juga seberapa banyak yang telah dimiliki. Melalui pendekatan ini, para pengambil kebijakan akan mengalokasikan sumber daya untuk keamanan selama pengembalian margin (marginal return) keamanan lebih besar dibanding digunakan dengan pengalokasian pada nilai-nilai yang lain. Para pembaca bisa melihat Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya cenderung menggunakan pendekatan marginal value daripada yang lain. Jika diteliti dan dikaji dengan sistematis, para pembaca akan memahami mengapa Amerika Serikat melakukan invasi ke Timur Tengah pada awal milenium kedua dengan dalih “keamanan nasional”.

Keamanan Apa? Ancaman Apa?

Dari uraian panjang ini, saya berharap pembaca dapat memahami tujuan utama kajian keamanan yaitu menjawab pertanyaan bagaimana terbebas dari ancaman. Perihal siapa yang terbebas dari ancaman, Buzan (1981) menjelaskan bahwa fokus utama kajian keamanan terletak pada unit-unitnya, tidak lepas dari konsekuensi bahwa struktur sistem internasional anarkis dalam seluruh dimensi utamanya (politik, ekonomi, sosial).

Secara umum terdapat tiga unit keamanan, yaitu individu, negara dan sistem internasional. Akan tetapi menimbang fakta bahwa negara adalah unit yang dominan maka keamanan nasional adalah isu sentral, yang esensinya soal bagaimana negara tersebut bertahan hidup (survival). Pada tingkatan sistem internasional, keamanan nasional adalah kemampuan negara tersebut bertahan hidup dengan identitas dan integritasnya. Jargon-jargon Sukarno misalnya “Berdaulat dalam Politik”, “Berdikari dalam Ekonomi” dan Berkepribadian dalam Budaya”, cukup merefleksikan tujuan keamanan nasional Indonesia dalam hubungan internasional.  Adapun pada tingkatan individu, keamanan nasional adalah kemampuan negara tersebut menyediakan keamanan bagi orang-orang di dalam batas wilayah teritorialnya.

Diantara semua peneliti keamanan nasional yang telah saya tuliskan dari halaman pertama. Saya berani bertaruh bahwa nama Barry Buzan yang para pembaca paling tahu. Bagi saya, salah satu dari beberapa terobosan Buzan yang paling adalah berani melakukan kategorisasi sektor keamanan yang sangat membantu para peneliti lain memahami keamanan nasional.

Buzan (1981) menjelaskan keamanan nasional dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam lima sektor utama, yaitu militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Keamanan militer fokus pada kemampuan ofensif dan defensif suatu negara dan persepsi satu sama lain terkait intensi masing-masing. Keamanan politik fokus pada stabilitas negara sebagai organisasi, sistem pemerintahan dan ideologi serta hal-hal lain yang memberikan mereka legitimasi. Keamanan ekonomi fokus pada aspek ketersedian, harga dan akses terhadap sumber daya, sektor finansial dan kebutuhan pasar untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kekuatan/kekuasaan negara. Keamanan sosial fokus pada keberlanjutan budaya, bahasa, religi, identitas dan nilai-nilai nasional. Terakhir, keamanan lingkungan fokus pada upaya-upaya menjaga biosfer planet Bumi yang menjadi tempat hidup manusia.

Sekuritisasi: Memahami Ancaman Dengan Mudah

Berbicara soal kontribusi Barry Buzan dalam studi keamanan, rasanya tidak lengkap tanpa menyebut salah satu rekannya di Copenhagen School yaitu Ole Weaver. Keduanya mendapat perhatian setelah buku National Security: A Framework Analysis (1997) diterbitkan. Nama yang terakhir ini bertanggung jawab terhadap teori umum yang sering digunakan dalam memahami keamanan nasional.

Benar para pembaca, Weaver-lah yang paling bertanggung jawab terhadap teori sekuritisasi (securitization) yang dikenal dalam studi keamanan nasional. Saya sendiri bukan konstruktivis seperti Buzan dan Weaver, melainkan neo-realis yang mengagumi Kenneth Waltz dalam Theory of International Politics (1979) dan tentu saja John Mearsheimer dalam The Tragedy of Great Power Politics (2001). Tanpa mengurangi rasa hormat pada ilmuwan lain yang mengeluarkan konsep-konsep dan teori, dalam tulisan ini saya hanya akan membahas sekuritisasinya Weaver karena beberapa alasan.

Menurut saya, dibanding konsep-konsep dan teori lain, sekuritisasi lebih dapat dipahami dengan mudah. Analogi ilmunya pun dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu dalam pengamatan saya, kelompok-kelompok yang menolak Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional oleh pemerintah, memiliki rasionalisasi yang sederhana tapi kuat dengan pisau analisis sekuritisasi. Silakan para pembaca cek lagi di google, ketik kata kunci “Sekuritisasi, Keamanan Nasional”, banyak kelompok sipil yang menduga Rancangan Undang-Undang tersebut adalah bentuk sekuritisasi yang dilakukan pemerintah.

Sekuritisasi pertama kali dibahas Weaver (1995) dalam Securitization and Desecuritization. Secara sederhana, sekuritisasi mengandung makna sebagai cara pandang terhadap keamanan yang dikonstruksikan secara sosial. Bahwa suatu isu dapat menjadi masalah keamanan ketika ada aktor-aktor yang mengeluarkan pernyataan bahwa isu tersebut merupakan ancaman eksistensial bagi suatu entitas, sehingga membutuhkan mekanisme darurat dan tindakan lain diluar batasan prosedur politik pada umumnya.

Terdapat empat komponen dalam sekuritisasi, yaitu aktor/agen (securitizing actor), yaitu entitas yang melakukan sekuritisasi; ancaman yang eksis (existential threat), yaitu objek atau gagasan yang telah diidentifikasi sebagai ancaman atau ancaman potensial; objek referen (referent object), yaitu objek atau gagasan yang sedang atau akan diancam dan perlu dilindungi; audiens (audience), yaitu target sekuritisasi yang perlu dibujuk untuk menerima isu sebagai ancaman keamanan.

Mengacu pada konsep sekuritisasi, keamanan diperlakukan seperti diskursus yang merupakan sebuah proses diskursif antar subjek, yaitu aktor dan audiens. Keberhasilan dari pendefinisian keamanan lahir dari kesuksesan aktor dalam menciptakan hegemoni keamanan terhadap audiens yang merupakan masyarakat umum.

Dalam penjelasannya, Weaver (1995) menjelaskan dinamika ancaman keamanan kemudian membuat negara dapat mengklaim suatu hak khusus, hak yang akan dan selalu didefinisikan oleh negara dan rejim penguasa. Mereka dapat menggunakan instrimen sekuritisasi terhadap suatu isu untuk melakukan kontrol isu tersebut. Weaver (1995) menyebutnya speech act, keamanan bukanlah sesuatu yang nyata, melainkan act itu sendiri, dan speech adalah realitasnya. Secara sederhana, keamanan adalah sesuatu hal ketika elit penguasa memutuskan hal tersebut adalah keamanan.

Saya sendiri tidak sepakat dengan sekuritisasi Weaver ini, karena pendefinisian ancaman dan keamanan nasional terlalu subjektif. Selain itu, sekuritisasi Weaver lah yang paling bertanggung jawab terhadap diskursus keamanan nasional di berbagai negara. Saya ambil contoh RUU Kamnas, yang dianggap sebagai kerangka legal kebijakan sekuritisasi di Indonesia.

Penutup

Dibalik segala kompleksitas dan ketidakjelasannya, mau tidak mau, suka tidak suka keamanan nasional masih dianggap sebagai nilai penting oleh elit-elit politik di setiap negara, termasuk Indonesia. Perihal LINGSTRA yang secara “sengaja” atau “tidak sengaja” memilih fokus di kajian keamanan nasional, saya sendiri meyakini LINGSTRA bisa berkontribusi lebih sesuai dengan core competency-nya.

 
Posted on: August 10, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *