Komoditas dan Keamanan Nasional: Pangan, Energi dan Data?

Semisal para pembaca hidup di abad ke-18, saya lebih menyarankan para pembaca untuk menjadi seorang ahli bidang pertanian atau peternakan. Selama periode ini, sejarah mencatat umat manusia mulai merasa ‘tidak dapat hidup’ tanpa pangan. Atau dengan kata lain, eksistensi para pembaca sebagai seorang sarjana pertanian dan peternakan tergolong esensial untuk menjawab tantangan ‘keamanan pangan’ bagi umat manusia.

Sebaliknya para pembaca hidup di abad ke-20, saya lebih menyarankan para pembaca untuk menjadi seorang ahli bidang pertambangan atau perminyakan. Selama periode ini, sejarah mencatat umat manusia mulai merasa ‘tidak dapat hidup’ tanpa energi. Atau dengan kata lain, eksistensi para pembaca sebagai seorang sarjana pertambangan dan perminyakan tergolong esensial untuk menjawab tantangan ‘keamanan energi’ bagi umat manusia.

Apabila para pembaca mempunyai anak dan cucu yang hidup di abad ke-22, saya akan menyarankan anak dan cucu para pembaca untuk menjadi seorang ahli bidang informatika. Selama periode ini, kemungkinan umat manusia mulai merasa ‘tidak dapat hidup’ tanpa data. Prediksi saya, eksistensi seorang sarjana informatika tergolong esensial di masa depan, terutama untuk menjawab tantangan ‘keamanan siber’ bagi umat manusia.

Dari ketiga gambaran ini, sebenarnya saya ingin menjelaskan beberapa hal kepada para pembaca:

Pertama, para pembaca telah melihat hubungan antara revolusi teknologi dengan ketergantungan umat manusia terhadap komoditas tertentu. Bahwa evolusi ini terkait erat dengan tiga revolusi teknologi paling penting yang terjadi dalam kehidupan umat manusia, yaitu: Revolusi Agrikultural, yang ditandai dengan ‘ketergantungan’ umat manusia terhadap beberapa komoditas pangan –terutama gandum, padi, kentang, daging ayam dan daging sapi. Kemudian Revolusi Industri, yang ditandai dengan ‘ketergantungan’ umat manusia terhadap beberapa komoditas energi –terutama batubara dan minyak bumi. Terakhir, Revolusi Informasi, yang –saya pikir ditandai dengan ‘ketergantungan’ umat manusia terhadap komoditas data.

Kedua, para pembaca juga telah melihat evolusi komoditas-komoditas tertentu sebagai objek keamanan nasional. Dulu, kombinasi antara kemungkinan krisis pangan dan serangan militer negara lain sudah bisa membuat suatu negara merasa terancam (threatened) dan rentan (vulnerable). Sekarang, kombinasi antara krisis energi saja –belum sampai krisis pangan- dan serangan militer negara lain sudah bisa membuat suatu negara merasa terancam dan rentan. Prediksi saya, kombinasi antara krisis data saja –belum sampai krisis pangan dan energi- dan serangan militer negara lain mungkin sudah membuat suatu negara merasa terancam dan rentan. Atau dengan kata lain, saya ingin mengingatkan bahwa sudah saatnya para pembaca tidak berbicara keamanan dalam konteks militer saja (military security), pangan (food security) saja, atau energi (energy security) saja, akan tetapi juga cyber security (data).

Ketiga, para pembaca mungkin telah mendengar kutipan Henry Kissinger (1970) yang kurang lebih seperti ini: “Jika kita menguasai pangan, kita akan berkuasa atas rakyatnya”. “Jika kita menguasai energi, kita akan berkuasa atas negaranya”. Jika kutipan ini boleh ditambahkan, saya pikir kedepannya akan seperti ini: “Jika kita menguasai data, maka kita akan berkuasa atas keduanya (rakyat dan negara)”. Kutipan Henry Kissinger ini memperlihatkan hubungan antara penguasaan atas komoditas dengan pencapaian atas power (kekuasaan).

Dalam tulisan kali ini, saya membahas soal komoditas dan keamanan nasional. Bahwa dalam catatan sejarah, umat manusia telah melakukan dua kali melakukan sekuritisasi makro (macro securitization) terhadap komoditas pangan dan energi –dan terbukti berhasil setelah peristiwa revolusi agrikultural dan industri. Selain melihat tren keberhasilan ini, terdapat fakta bahwa baru beberapa dekade lalu terjadi revolusi informasi, maka saya pikir umat manusia tidak lama lagi akan melakukan sekuritisasi terhadap komoditas baru berupa data.

Komoditas dan Keamanan Nasional

Sebelum membahas lebih mendalam tentang ‘keamanan komoditas’ terutama pangan, energi dan data. Ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi komoditas dan keamanan nasional sendiri.  Perihal definisi komoditas, saya mengutip Karl Marx (1867) yang menjelaskan komoditas sebagai barang atau jasa yang diproduksi oleh manusia (labour) dan dilihat sebagai produk perdagangan di pasar (market). Lebih lanjut, Marx (1867) juga menjelaskan bahwa komoditas memiliki empat karakteristik dasar:

Pertama, komoditas memiliki nilai (value) yang merepresentasikan kuantitas manusia yang melakukan produksi terkait komoditas tersebut. Nilai ini dapat berupa nilai penggunaan (use value), nilai pertukaran (exchange value) dan nilai harga (price). Kedua, komoditas memiliki nilai penggunaan karena jika komoditas ini digunakan, akan mampu memuaskan kebutuhan atau keinginan manusia, baik secara fisik maupun non-fisik. Ketiga,  komoditas memiliki nilai pertukaran karena jika komoditas ini ditukar dengan komoditas lain, akan memberikan keuntungan (profit) dan/atau manfaat (benefit) untuk masing-masing pemilik komoditas. Terakhir, komoditas memiliki nilai harga, atau ekspresi moneter dari nilai pertukaran antara komoditas-komoditas yang diperdagangkan. Oleh karena memiliki ketiga nilai tersebut (use, exchange dan price) , manusia cenderung melihat komoditas dari ukuran-ukuran efisiensi (efficiency), efektivitas (effectiveness) dan ekonomis (economy).

Secara umum ukuran ekonomis dapat dilihat dari bilamana pertukaran komoditas tersebut dilakukan dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Adapun ukuran efisiensi dapat dilihat dari bilamana penggunaan komoditas tersebut dilakukan untuk menghasilkan nilai keuntungan yang sebesar-besarnya. Adapun ukuran efektivitas dapat dilihat dari bilamana penggunaan komoditas tersebut untuk menghasilkan nilai manfaat yang sebesar-besarnya. Tiga prinsip (3E) dalam komoditas ini kemudian bertanggung jawab terhadap kompleksitas komoditas sebagai objek keamanan. Saya akan menjelaskan hal ini di bawah.

Menurut saya, istilah komoditas cenderung diasosiasikan dengan hal-hal ‘buruk’ di publik. Dalam studi ekonomi bisnis misalnya, istilah ‘komoditisasi’ terasosiasi dalam maksud produk yang diproduksi berulang-ulang, dan terlepas bagaimanapun kegunaan, yang penting masih menghasilkan margin keuntungan.

Apalagi dalam studi ekonomi politik, istilah-istilah terkait komoditas terkesan ‘seram’, misalnya berbicara ‘kutukan sumber daya alam’ (resource curse), ‘penyakit belanda’ (dutch disease), atau ‘minyak berdarah’ (blood oil). Istilah ‘minyak berdarah’ merujuk pada keuntungan yang diperoleh dari proses ekstraksi minyak mentah dan digunakan untuk membiayai konflik di beberapa negara, seperti di Sudan Selatan, Irak dan Suriah.

Adapun istilah ‘kutukan sumber daya alam’ berkaitan dengan dampak siklus kenaikan dan penurunan harga komoditas yang menjadi ‘tumpuan’ pendapatan negara-negara yang sedang berkembang (developing countries) atau belum berkembang (undeveloped countries). Kutukan sumber daya alam banyak dibicarakan orang ketika harga-harga komoditas mengalami penurunan dalam lima tahun belakangan. Bagaimana industri kelapa sawit dan karet Indonesia ‘terpukul’ ketika harga kelapa sawit dan karet ‘anjlok’ beberapa tahun lalu. Atau bagaimana industri perminyakan Rusia juga ‘terpukul’ ketika harga minyak mentah dunia ‘anjlok’ beberapa tahun lalu. Bahkan krisis di Venezuela sering dikaitkan dengan ‘kutukan sumber daya alam’.

Perihal istilah ‘penyakit belanda, saya teringat dengan cerita Prof. Purnomo Yusgiantoro di kelas Ekonomi dan Pemodelan Energi. Bahwa istilah ini pertama kali muncul pada edisi The Economist (1977) dan pertama kali dijelaskan oleh Corden dan Neary (1982) tentang hubungan antara peningkatan eksploitasi sektor sumber daya alam dengan penurunan kompetitivitas sektor industri, dengan mengambil studi kasus penurunan sektor industri manufaktur di Belanda setelah penemuan sumber gas alam besar pada 1959. Ternyata kegiatan eksploitasi dan ekspor sumber daya alam secara besar-besaran di suatu negara akan berdampak pada apresiasi mata uang negara tersebut. Kemudian berdampak pada penurunan daya saing ekspor barang yang dihasilkan sektor produksi lain –dalam kasus Belanda adalah industri manufaktur.

Bahwa penggunaan istilah-istilah terkait ‘komoditas’ dalam kajian ekonomi politik-lah yang menjadi dasar sekuritisasi isu komoditas dalam kajian keamanan nasional. Dengan definisi keamanan nasional sebagai kondisi dimana suatu negara terbebas dari ancaman yang berasal dari dalam maupun dari luar, serta terbebas dari ancaman yang bersifat potensial (akan mengancam) maupun eksisten (sedang atau telah mengancam) untuk tujuan negara tersebut bertahan hidup (survival). Ternyata, komoditas juga dapat menjadi objek ‘ancaman’ atau objek ‘yang mengancam’ eksistensi negara untuk bertahan hidup.

Lebih jauh lagi perihal alasan komoditas termasuk dalam keamanan nasional. Secara esensial, manusia mengalami ketergantungan pada ‘keamanan’ komoditas tersebut untuk bertahan hidup. ‘Ketergantungan’ ini terlihat dari apa yang telah saya jelaskan di awal tulisan, bahwa manusia ‘merasa’ tidak bisa hidup jika komoditas tersebut mengalami ‘kerentanan’, sebaliknya ‘merasa’ bisa hidup jika mengalami ‘keamanan’.

Seiring perjalanan sejarah, bukan hanya manusia yang menjadi mengalami ketergantungan terhadap ‘keamanan komoditas’. Suatu rejim pemerintahan bisa collapse ketika tidak mampu menjamin ‘keamanan komoditas’ untuk rakyat yang diperintah (regime survival). Suatu negara dapat collapse (state survival) ketika tidak mampu: di satu sisi menjamin ‘keamanan komoditas’ di dalam negeri dan menjamin ‘keamanan militer’ dari serangan negara-negara lain. Lebih jauh lagi, komoditas dapat menjadi ‘instrumen’ perang dalam hubungan antar negara.

Para pembaca bisa melihat kasus-kasus di dalam sejarah, dimana rejim pemerintah terancam digulingkan rakyatnya karena tidak bisa menjamin keamanan komoditas pangan. Misalnya dalam kasus hubungan keamanan pangan dan stabilitas politik di negara-negara Afrika seperti ditulis Daniel Maxwell (2012) dalam Food Security and Its Implications for Political Stability.

Para pembaca juga bisa melihat kasus-kasus dimana rejim pemerintah terancam akan digulingkan rakyatnya karena tidak bisa menjamin keamanan komoditas energi. Dalam hal ini saya mengambil contoh kasus di beberapa negara, seperti di Irak yang di beberapa tempat rakyatnya tidak memiliki akses listrik, oleh karena itu dengan senang hati mendukung invasi Amerika Serikat. Atau di Republik Dominika, dimana krisis listrik selama bertahun-tahun bermuara pada demonstrasi besar-besaran dalam periode 1996-2008. Terakhir di Ukraina, mungkin para pembaca tidak banyak yang mengetahui bahwa salah satu core krisis politik di Ukraina yang mengarah pada aneksasi Rusia atas Semenanjung Krimea adalah persoalan kedaulatan Ukraina atas pipa-pipa gas milik Rusia yang melewati Ukraina sebelum menuju ke Eropa Barat. Bahwa presiden yang digulingkan oleh rakyat Ukraina cenderung pro-Moskow.

Tidak heran, selama ini keamanan komoditas lebih merujuk pada komoditas pangan dan energi. Para pengkaji keamanan nasional lebih mengenal keamanan komoditas dengan istilah ‘keamanan energi’ (energy security) dan ‘keamanan pangan’ (food security).

Secara umum keamanan pangan (food security) dan energi (energy security)  terkait pada empat aspek: Pertama, ketersediaan (availability). Dimana aspek ini berkaitan dengan ketersediaan komoditas pangan dan energi baik yang masih raw material atau sudah diolah. Dalam konteks keamanan pangan, kita akan berbicara perihal tantangan dan ancaman terhadap penyediaan padi dan beras misalnya. Atau dalam konteks keamanan energi, kita akan berbicara perihal tantangan dan ancaman terhadap penyediaan minyak bumi dan bahan bakar minyak.

Kedua, kemudahan akses (accesibility). Dimana aspek ini berkaitan dengan kemudahan distribusi komoditas pangan dan energi dari hulu ke hilir, atau dari produsen ke konsumen. Dalam konteks keamanan pangan, kita akan berbicara perihal tantangan dan ancaman terhadap proses distribusi cabai dari petani di Bali ke masyarakat yang tinggal di Surabaya misalnya. Atau dalam konteks keamanan energi, kita akan berbicara perihal tantangan dan ancaman terhadap distribusi Liquid Natural Gas (LNG) dari lapangan gas di Qatar ke masyarakat di Jakarta. Dalam ruang lingkup lokal sampai nasional, mungkin kita akan berbicara soal pengentasan masalah tengkulak (trader). Akan tetapi dalam ruang lingkup nasional sampai internasional, kita tidak sekeder berbicara pengentasan masalah tengkulak (trader), melainkan skenario-skenario ancaman dari kelompok penjahat transnasional seperti bajak laut (pirates), teroris (terrorist) dan pemberontak (insurgent) yang eksis di jalur-jalur suplai daratan dan lautan (land and sea supply line).

Ketiga, keterjangkauan harga (affordability). Dimana aspek ini berkaitan dengan kemampuan konsumen untuk mendapatkan komoditas tersebut dengan harga yang terjangkau (murah) dari produsen. Dalam konteks keamanan pangan, kita akan berbicara perihal tantangan dan ancaman terhadap penyediaan harga beras yang murah misalnya. Atau dalam konteks keamanan energi, kita akan berbicara perihal tantangan dan ancaman terhadap penyediaan harga BBM yang murah.

Keempat, penerimaan (acceptance). Dimana aspek ini berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap komoditas tersebut. Dalam konteks keamanan pangan, kita akan berbicara perihal persepsi ancaman dari masyarakat dalam bentuk penolakan beras murah dari Tiongkok yang dicampur dengan beras plastik. Atau dalam konteks keamanan energi, kita akan berbicara perihal persepsi ancaman dari masyarakat dalam bentuk penolakan kemungkinan penggunaan listrik dari Pembangkit Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.

Benar Keamanan Karena Kompleksitasnya

Secara esensial, saya telah menjelaskan bahwa komoditas terkait dengan aspek 3E (efficiency, effectiveness dan economy). Selain itu, saya juga telah menjelaskan bahwa keamanan komoditas terkait dengan aspek 4A (availability, accesibility, affordability dan acceptance). Konsekuensi dari ketujuh aspek yang saling berhubungan satu sama lain tersebut lebih berupa kompleksitas dalam upaya-upaya pencapaian keamanan komoditas.

Saya mengambil studi kasus dalam konteks keamanan pangan misalnya. Para pembaca dapat membayangkan diri menjadi Menteri Pertanian. Oleh karena musim hujan yang tidak kunjung selesai, para petani di daerah mengalami ‘gagal panen’ cabai. Konsekuensinya, terjadi kelangkaan cabai di dalam negeri –ancaman terhadap ketersediaan cabai Selain itu, harga cabai juga melonjak tinggi –ancaman terhadap keterjangkauan harga cabai. Kondisi mendesak ini membuat para pembaca kemudian mengambil langkah untuk melakukan impor cabai dari Tiongkok.

Secara umum, langkah impor telah memenuhi kriteria 3E, yaitu ekonomis –karena diperoleh dengan harga murah, kemudian efektif –karena menjadi solusi bagi kelangkaan cabai dan efisien –terdapat margin keuntungan bagi pemerintah. Pertanyaan saya, apakah keamanan pangan akan terjamin? Setidaknya keamanan pangan dalam jangka waktu pendek.

Ternyata tidak. Sebaliknya, kemungkinan besar para pembaca akan dihujat publik, terutama oleh petani karena dianggap tidak pro-rakyat –ancaman terhadap penerimaan masyarakat. Nama para pembaca –sebagai pengambil kebijakan akan tertulis besar-besar di headline media massa nasional atau diperbincangkan dalam talkshow di stasiun-stasiun televisi Swasta karena dianggap tidak pro-rakyat. Lebih buruk lagi, cabai-cabai yang telah diimpor dari Tiongkok tidak dapat terdistribusi dengan baik di pasar tradisional karena tertahan di tengkulak-tengkulak (traders) yang merajalela di grass root –ancaman terhadap kemudahan akses.

Studi kasus yang lain dalam konteks keamanan energi misalnya. Para pembaca dapat membayangkan diri menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Oleh karena rasio elektrifikasi yang rendah, para pembaca mengambil kebijakan untuk membangun instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) off-grid di beberapa wilayah.

Di satu sisi, kebijakan ini disambut hangat oleh publik karena selain PLTS dinilai paling sesuai dengan kondisi geografis Indonesia yang disebut-sebut berlimpah sinar Matahari. Penggunaan PLTS juga dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap listrik yang berasal dari sumber-sumber energi fosil seperti batubara dan diesel (BBM). Di sisi lain, kebijakan ini dirasa tidak realistis oleh pengembang karena harga jual listrik kepada PLN terlalu murah –tantangan terhadap aspek keterjangkauan harga. Selain itu, PLN juga keberatan dengan kebijakan ini karena harga listrik dari energi terbarukan akan dibeli lebih mahal dibandingkan listrik dari energi fosil, dan jika dipaksakan maka pemerintah harus memberikan subsidi kepada rakyat –ancaman terhadap aspek efisiensi. Bahkan ada pihak-pihak yang menganggap bahwa daripada memberikan subsidi terus menerus, akan lebih baik mengalokasikan dana yang tersedia untuk sektor lain. Seperti infrastruktur, pertahanan, pendidikan atau kesehatan. Dengan kata lain, terfokus pada pencapaian keamanan nasional di sektor-sektor lain.

Dari dua penjelasan sederhana ini, saya ingin memperlihatkan bukti lain ‘kompleksitas’ dalam kaijan keamanan ‘komoditas’. Tidak heran diskursus keamanan ‘komoditas’ pangan dan energi masih berlangsung hangat sampai saat ini.

Data Sebagai Komoditas Keamanan Nasional?

Setelah umat manusia mengalami revolusi agrikultural dan revolusi industri. Terdapat suatu konsekuensi logis dimana komoditas pangan dan energi berhasil menjadi dijadikan sebagai objek sekuritisasi makro oleh umat manusia, kemudian menuntut mereka untuk mampu mencapai ‘keamanan’ pangan dan energi sebagai salah satu kebutuhan untuk bertahan hidup.

Baru beberapa dekade lalu umat manusia mengalami revolusi informasi yang ditandai dengan perkembangan internet, pertumbuhan media sosial dan pertukaran data dan/atau informasi. Pertanyaan saya kemudian, apa yang menjadi komoditas dalam revolusi informasi?

Jawaban saya adalah data. Mungkin banyak dari para pembaca yang tidak setuju dengan jawaban saya. Bahwa kawaban yang lebih tepat mungkin bukan ‘data’ melainkan ‘informasi’. Disini perlu saya tekankan bahwa data dan informasi merupakan objek yang serupa tapi tidak sama. Berbicara data dan informasi dalam keamanan siber, ibarat berbicara padi dan beras dalam keamanan pangan, atau berbicara minyak bumi dan BBM dalam keamanan energi.

Secara umum data dapat didefinisikan sebagai sekumpulan fakta-fakta dan asumsi. Sedangkan informasi merupakan data yang sudah diolah sehingga berguna bagi proses pengambilan kebijakan dan keputusan. Informasi sebenarnya telah menjadi objek keamanan nasional sejak dulu. Terutama terkait fungsi intelijen dalam perang, yaitu melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi terkait lawan. Akan tetapi sejak revolusi informasi beberapa dekade lalu dan perkembangan lingkungan strategis beberapa tahun belakangan, kemungkinan besar bahwa data (raw material dari informasi) akan menjadi komoditas yang di-sekuritisasi-kan. Para pembaca mengenal sekuritisasi data ini dalam istilah cyber security atau ‘keamanan siber’.

Tidak berbeda seperti dalam konteks komoditas keamanan lain –pangan dan energi, di dalam konteks data juga terdapat disrupsi (gangguan dan ancaman). Pada lingkungan strategis tingkatan global, para pembaca tentu mengetahui bahwa Rusia disebut-sebut melakukan intervensi terhadap pemilihan umum presiden Amerika Serikat pada 2015 lalu. Adapun objek intervensi Rusia berupa data-data pemilih dan kandidat Presiden Amerika Serikat. Pada tingkatan regional, para pembaca mungkin mendengar bahwa Tiongkok disebut-sebut melakukan serangan siber (cyber attack) kepada beberapa negara rival di Asia-Pasifik, terutama Amerika Serikat. Serangan-serangan siber ini ditujukan kepada objek berupa data-data perusahaan multinasional yang berasal dari (industrial cyber spionage) dan data-data nasabah perbankan di Amerika Serikat. Terakhir pada tingkatan nasional, mungkin para pembaca menyadari bahwa headline media massa di internet dalam kurun waktu satu minggu belakangan terkait dengan berita ‘penjualan data nasabah’.

Dengan menggunakan alur logika keamanan komoditas, maka keamanan siber juga memiliki aspek 4A, yaitu: Pertama, ditinjau dari aspek ketersediaan. Terlihat bahwa data telah tersedia melimpah di ruang siber (internet). Kedua, ditinjau dari aspek kemudahan akses. Terlihat bahwa data dapat diakses dengan mudah melalui media sosial, terutama melalui facebook, twitter, instagram, snapchat atau linkedin. Ketiga, ditinjau dari aspek keterjangkauan harga. Terlihat bahwa data-data ini cenderung dihargai murah oleh si pemilik data, sebaliknya data-data ini malah dihargai mahal oleh si pengguna data. Keempat, ditinjau dari aspek penerimaan masyarakat. Terlihat bahwa pemilik data di Indonesia belum memiliki kesadaran (awareness) terhadap keuntungan dan manfaat yang diperoleh pengguna data mereka sampai sekarang.

Konsekuensi dari kondisi keempat aspek tersebut adalah kondisi ‘rentan’ dalam keamanan siber di Indonesia. Kerentanan ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kasus saya “Menang Undian di Bank X”, entah bagaimana ceritanya saya yang tidak memiliki akun bank bisa ditelpon seseorang yang saya tidak kenal, kemudian beliau ini memberitahukan bahwa saya memenangkan satu unit mobil dari undian Bank X. Atau dalam kasus saya “Lolos Tes di PGN”, yang entah kapan ceritanya saya mendaftarkan diri menjadi calon pegawai PGN, kemudian beliau ini meminta saya melakukan transfer sejumlah uang ke satu rekening.

Lebih jauh lagi, kerentanan ini terlihat dari fenomena penyebaran berita-berita palsu (hoax) yang memicu ‘perang keyboard’ di ruang siber. Dalam skenario terburuk, ‘perang keyboard’ dapat memicu perpecahan di dalam negeri. Atau dengan kata lain, ancaman terhadap rejim pemerintahan (regime survival) dan negara (state survival).

Secara teoritis, kerentanan dalam ruang siber di Indonesia merupakan ancaman untuk terjadinya perang ‘tidak biasa’ (irregular) yang dilakukan oleh negara-negara lain. Selain memecah belah di dalam negeri, perang ‘tidak biasa’ ini dapat ditujukan untuk mengontrol pemikiran dan perilaku rakyat dan negara objek. Dalam hal ini, asumsi saya yang mengutip Henry Kissinger seperti yang disebutkan di awal tulisan, bukan tidak mungkin akan menjadi kenyataan “Jika kita menguasai data, kita akan berkuasa atas rakyat dan negaranya”.

Selain kerentanan yang disebabkan ancaman dari luar. Dengan menggunakan alur logika ‘penyakit komoditas’, saya berpikir kerentanan juga dapat disebabkan ancaman dari dalam. Misalnya, ‘kutukan sumber daya’ dalam konteks data. Apakah dengan berlimpahnya ‘data’ rakyat suatu negara, tidak menjamin kemakmuran bagi negara tersebut?. Atau ‘penyakit belanda’ dalam konteks data. Apakah perkembangan industri pengumpulan dan pengolahan ‘data’ di Indonesia, malah membuat sektor industri lain menjadi tidak berkembang?. Sayangnya saya tidak menemukan penelitian yang mendukung kedua pertanyaan ini. Termasuk saya sendiri belum melakukan penelitian yang lebih mendalam.

Paranoid? Tidak Juga…

Sama seperti upaya-upaya mencapai kondisi keamanan nasional dan khususnya keamanan komoditas yang lain. Secara esensial, pemerintah harus melakukan penyeimbangan yang dinamis (Baca Tulisan Saya Berjudul Investasi Asing Dalam Perspektif Keamanan Nasional). Pemerintah tidak bisa mengambil kebijakan yang bersifat subjektif. Rakyat juga tidak bisa melihat kebijakan tersebut dalam pilihan benar atau salah, hitam atau putih. Kita harus mengkaji dulu kondisi objektifnya serta menilai dampak strategisnya.

Dalam konteks keamanan pangan, upaya mencapai keamanan tidaklah dengan melakukan impor pangan dari Thailand atau Tiongkok. Dalam konteks keamanan energi, upaya mencapai keamanan bukanlah dengan menolak kehadiran JICA dan  ExxonMobil yang berminat mengelola blok-blok migas lepas pantai di Indonesia. Termasuk dalam konteks keamanan siber, bahwa upaya mencapai keamanan tidaklah dengan melakukan blokir terhadap telegram atau merumuskan Undang-Undang Penyadapan.

Menimbang objek utama dalam keamanan siber adalah ‘data’ si pengguna internet dan media sosial. Serta kemungkinan pengguna utama atas ‘data’ tersebut adalah perusahaan-perusahaan informatika seperti google, facebook dll. Pemerintah hendaknya berupaya mengontrol penggunaan data netijen Indonesia oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini memang sulit dilakukan untuk saat ini, terlebih dengan melihat diskursus antara negara vs perusahaan multinasional dalam isu keamanan siber. Akan tetapi tidak sulit dilakukan di masa depan, terutama dengan membuat rejim internasional yang beranggotakan negara-negara lain untuk membuat suatu framework hukum internasional.

Langkah paling sederhana yang dapat dilakukan pemerintah saat ini adalah mempercepat pembentukan Badan Siber Nasional. Kabar terakhir yang saya dapat, Pemerintah telah merumuskan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Akan tetapi sampai sekarang, Badan ini belum melaksanakan tugas dan fungsinya karena masih terjadi perebutan kekuasaan antara beberapa instansi pemerintah.

Akan tetapi sebesar-besarnya peran pemerintah, saya perlu menekankan bahwa pemerintah bukanlah merupakan aktor utama dalam konteks keamanan siber. Dalam hal ini, saya teringat diskusi ringan dengan seorang kawan saya yang bekerja di salah satu instansi siber milik pemerintah Indonesia. Dia menjelaskan esensi keamanan siber bukan terletak pada hardware (piranti keras) atau software (piranti lunak), melainkan pada brainware atau isi kepala si pengguna internet dan media sosial.

Pendapat kawan saya ini masuk akal, terlebih jika saya mengikuti alur logika pencapaian keamanan pangan dan keamanan energi. Konon katanya, untuk mencapai keamanan pangan, akan lebih baik jika manusia tidak boros terhadap pangan tersebut. Secara sederhana, jangan buang-buang makananmu. Menurut apa yang telah saya pelajari di Program Studi Ketahanan Energi, untuk mencapai keamanan energi, salah satunya dapat dilakukan dengan konservasi energi, yaitu dengan menggunakan energi secara efisien. Secara sederhana, jangan buang-buang listrikmu. Ya, esensinya adalah efisiensi. Dengan demikian, mengapa netijen di Indonesia tidak berupaya untuk melakukan efisiensi data?

Selama ini pemerintah telah menutup akses situs terlarang, akan tetapi si pengguna masih berusaha mencari cara untuk membuka akses terhadap situs tersebut. Tidak mungkin juga jika pemerintah melarang netijen Indonesia untuk mengunggah pendapatnya pada status-status di facebook dan path atau cuitan di twitter, mengunggah foto-foto selfie-nya di instagram atau snapchat hanya dengan rasionalisasi ‘keamanan nasional’.

Menurut saya, sosialisasi yang ditujukan untuk membangun kesadaran netijen tentang keamanan siber perlu dilakukan secara masif. Saya sepakat dengan ‘Gerakan Anti Hoax’ yang dicanangkan beberapa bulan lalu. Saya lebih sepakat dengan usulan gerakan-gerakan seperti ‘Gerakan Kurangi Postingan Foto-Foto Kalian yang Tidak Penting’ atau ‘Gerakan Kurangi Postingan Status Kalian yang Tidak Penting’. Memang terlihat seperti solusi yang aneh, akan tetapi mungkin dampaknya akan masif.

 

Denny Indra Sukmawan
Kepala Departemen Penelitian dan Pengkajian Strategi di Lingkar Studi Strategis

 
Posted on: August 28, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *