Laut Tiongkok Selatan Dalam Strategi Satu Sabuk, Satu Jalur: Perspektif Ofensif Realis

LAUT TIONGKOK SELATAN DALAM STRATEGI SATU SABUK, SATU JALUR: PERSPEKTIF OFENSIF REALIS[1]

Oleh

Denny Indra Sukmawan[2]

 

ABSTRAK

Kata Kunci: Kerjasama Militer, Amerika Serikat, Ancaman Militer, Satu Sabuk Satu Jalur, Jalur Sutera Maritim, Republik Rakyat Tiongkok, Geopolitik dan Geostrategi, Laut Tiongkok Selatan, Realisme Ofensif, Dilema Keamanan.

ABSTRACT

 Keyword: Military Cooperation, United States of America, Military Threat, One Belt One Road, Maritime Silk Road, People’s Republic of China, Geopolitics and Geostrategy, South China Sea, Offensive Realism, Security Dilemma.


 

Pembuka

Istilah ‘Satu Sabuk, Satu Jalur/SSSJ’ (One Belt, One Road) pertama kali disebutkan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping pada September 2013 di Kazakhstan. Dalam pidato di Universitas Nazarbayev, Xi berbicara tentang kebangkitan rute perdagangan bersejarah ‘Jalur Sutera/JS’ (Silk Road) di Asia Tengah.[3] Saat itu pernyataan Xi tidak terlalu ditanggapi oleh media internasional. Sampai pada Oktober 2013, Xi mengunjungi Indonesia dan berbicara di depan parlemen Indonesia tentang kebutuhan untuk membangun ‘Jalur Sutera Maritim Abad ke-21/JSM’ (Maritime Silk Road).[4]

Pemerintah RRT membutuhkan waktu dua tahun untuk memformulasikan gagasan Xi dalam suatu strategi. Terhitung pada Maret 2015, gagasan SSSJ diadopsi dengan sejumah tujuan prioritas dan prinsip-prinsip oleh Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi (National Development and Reform Commission).[5] Sejak saat itu, SSSJ secara formal menjadi bagian utama strategi ekonomi internasional dan politik luar negeri RRT.

‘Satu Sabuk, Satu Jalur’ tidak terlepas dari kebangkitan ekonomi RRT dalam tiga dekade terakhir. Pada dekade pertama (1980-1990) RRT melakukan reformasi ekonomi dengan membuka arus investasi asing ke dalam negeri (Economic Reformation).[6] Satu dekade kemudian  (1990-2010), RRT terfokus pada upaya-upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam negeri serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam kerangka ‘Kebangkitan yang Damai’ (Peaceful Rise/Peaceful Development).[7] Hasilnya terbilang impresif, salah satu indikatornya, dalam dua dekade ini, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) RRT selalu diatas 10%.[8]

Adapun sekarang RRT disebut sedang melakukan ‘ekspansi pengaruh’ (expanding its influence) ke luar negeri dalam kerangka SSSJ.[9] Strategi ini -seperti yang dicatat sejarah, termasuk strategi yang baik (good strategy), karena mampu diimplementasikan melalui turunan-turunan kebijakan ekonomi, politik dan militer yang sinergis.

Dalam SSSJ, kebijakan ekonomi dapat dilihat dari langkah RRT membentuk Bank Infrastruktur dan Investasi Asia (BIIA) pada 2014.[10] Sebagai inisiator, RRT berkontribusi sebesar 50 miliar dollar untuk modal BIIA atau setengah dari total modal. Kedepannya BIIA akan menjadi ‘tulang punggung’ bagi pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di beberapa negara mitra. Tujuannya untuk meningkatkan konektivitas ekonomi antar kawasan.[11] Konektivitas yang dimaksud akan dicapai melalui pembangunan ‘rute darat’ dari RRT melewati Asia Tengah dan Asia Selatan, berlanjut ke Timur Tengah dan Eropa. Serta melalui ‘rute laut’, dari RRT melewati perairan-perairan di Asia Tenggara dan Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika Timur dan Eropa.

Sinergi antara kebijakan ekonomi dan politik dapat dilihat dari diplomasi aktif Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan RRT.[12] Selama 2015 saja, kedua instansi telah mengunjungi lebih dari dua puluh negara, belum termasuk partisipasi dalam beberapa forum bilateral dan multilateral untuk mempromosikan SSSJ dan mengajak negara-negara lain bergabung kedalam BIIA.

Sinergi juga dapat dilihat pada implementasi kebijakan militer RRT yang disebut beberapa pihak menjadi lebih asertif di Laut Tiongkok Selatan dan Laut Tiongkok Timur.[13] Pendapat ini tidak salah dengan melihat timeline pembangunan infrastruktur militer militer di Laut Tiongkok Selatan. Pada gambar di bawah, terlihat bahwa RRT (warna merah) lebih sering meningkatkan kapasitas dan kapabilitas infrastruktur militernya sejak 2013.

 

Gambar 1 Timeline Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Infrastruktur Militer di Laut Tiongkok Selatan (U.S. Departement of Defense, 2015)

 

Selain itu, kita juga dapat melihat kembali catatan-catatan tentang kebijakan kekerasan (coersive policy) oleh negara-negara yang terlibat dalam sengketa teritorial di Laut Tiongkok Selatan. Selama dekade ‘Kebangkitan yang Damai’, perilaku ‘asertif’ lebih ditunjukan oleh Vietnam dan Filipina, sedangkan perilaku RRT normal-normal saja. Terakhir kali RRT berperilaku ‘agresif’ di Laut Tiongkok Selatan pada Maret 1988.

Akan tetapi sejak 2013, RRT lebih ‘asertif’. Pada Maret 2013 armada People Liberation Army Navy (PLAN) dikabarkan menyerang kapal-kapal nelayan Vietnam yang sedang melaut di dekat Kepulauan Paracel.[14] Pada Desember 2013 kapal pembawa pesawat (aircraft carrier) Liaoning dikabarkan mengganggu patroli rutin kapal penghancur (cruiser) USS Cowpens di Laut Tiongkok Selatan.[15] Pada Mei 2014 tercatat bahwa perusahaan minyak nasional RRT melakukan aktivitas pengeboran minyak di dekat Kepulauan Paracel. Terakhir pada Agustus 2014 tercatat bahwa pesawat tempur J-11 milik RRT mengganggu pesawat P-8 Poseidon milik Amerika Serikat yang melakukan patroli rutin di Laut Tiongkok Selatan.[16]

Dari beberapa catatan kasus tersebut, perilaku ‘asertif’ RRT dapat dipahami sebagai bentuk respon terhadap intervensi militer Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan

.Oleh pemerintah Amerika Serikat, intervensi dalam bentuk pengiriman kapal perang USS Cowpens atau pesawat P-8 Poseidon  ke Laut Tiongkok Selatan terkait dengan ‘Operasi Kebebasan Navigasi Laut’ yang dilakukan sejak 1983. Operasi ini ditujukan untuk menyanggah klaim teritorial sepihak RRT atas Laut Tiongkok Selatan dan menjamin kebebasan navigasi dan pelayaran di perairan internasional ini, sebagaimana tertulis dalam UNCLOS 1982.

Akan tetapi oleh sebagian besar pakar hubungan internasional,  intervensi Amerika Serikat tidaklah sesederhana untuk menjamin kebebasan, melainkan lebih ditujukan untuk meredam strategi RRT, meredam ‘Kebangkitan yang Damai’ dan SSSJ, terutama karena dapat mengganggu hegemoni Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik.

Secara filosofis, Mearsheimer (2006) menjelaskan maksud dari ‘mengganggu hegemoni Amerika Serikat’, bahwa ‘Kebangkitan yang Damai’ seperti selama ini ditegaskan RRT adalah sesuatu yang tidak logis. Konsekuensi logis dari ‘Kebangkitan yang Damai’ hanya perang di masa depan, karena RRT akan terlibat dalam sebuah kompetisi keamanan yang intens dan kompleks dengan Amerika Serikat. Selain itu, sebagai aktor yang rasional, Amerika Serikat tidak akan menoleransi kompetisi lebih jauh dengan RRT.[17]

Secara praktis, pernyataan Kaplan (2010) memperkuat penjelasan Mearsheimer (2012). Jika Amerika Serikat menyerah pada klaim sepihak RRT atas Laut Tiongkok Selatan maka aliansi-aliansi tradisional Amerika Serikat di Asia Pasifik secara perlahan akan merapat ke RRT.[18]

Atau Allison (2017) yang lebih menegaskan lagi bahwa hubungan Amerika Serikat dan RRT di masa depan kemungkinan besar terjatuh dalam ‘Perangkap Thucydides’, yaitu kondisi dimana negara yang sedang bangkit (rising power) akan membuat negara yang sedang berkuasa (established power) akan melakukan segala upaya untuk meredam kebangkitan negara tersebut. Konsekuensi dari kondisi ini adalah eskalasi konflik yang meningkat sampai pada tingkatan perang.[19]

Memang ada pakar-pakar lain yang menganggap ‘Kebangkitan yang Damai’ tidak selalu mengancam Amerika Serikat sebagai hegemoni. Buzan dan Cox (2013) misalnya, menyebut ‘Kebangkitan yang Damai’ sebagai sesuatu yang masuk akal. Adapun dalam kasus RRT, kebangkitan ini berada dalam tingkatan ‘hangat’ (warm or positive peaceful rise) yaitu bangkit di tengah lingkungan yang bersahabat dengan tingkat ancaman yang rendah.

Disini peneliti perlu menambahkan, bahwa Buzan dan Cox tidak menutup kemungkinan-kemungkinan lain di masa depan. Ketika kebangkitan RRT dapat berada dalam tingkatan  ‘panas’ (warlike rise) dimana kebangkitan malah akan memicu perang. Atau pada tingkatan ‘dingin’ (cold or negative peaceful rise) ketika RRT bangkit di tengah lingkungan yang bermusuhan dengan tingkat ancaman yang tinggi.

Dalam penelitian pada 2012, peneliti membuktikan bahwa hegemoni Amerika Serikat memang terancam oleh kebangkitan RRT. Lebih lanjut lagi, intervensi Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan merupakan sebagian dari implementasi strategi ‘Rebalancing Towards Asia’. Dimana strategi ini ditujukan untuk meredam kebangkitan RRT yang dapat dicapai melalui implementasi strategi ‘Untaian Mutiara’ atau yang saat ini lebih dikenal dengan nama SSSJ.

Lima tahun lalu, strategi ‘Rebalancing Towards Asia’ adalah inti dari segala upaya Amerika Serikat untuk mencapai kepentingan nasional dan menjamin keamanan nasional. Dalam sektor ekonomi, strategi ini terlihat dari kerjasama ekonomi Trans Pasific Partnership (TPP). Lebih jauh lagi, dalam sektor militer, Amerika Serikat sedang bersiap-siap memindahkan armada militer dari Timur Tengah ke Asia-Pasifik. Pemindahan ini terlihat dari rencana penempatan lebih dari 60% angkatan laut di Asia-Pasifik, pengiriman marinir ke Australia, peningkatan kerjasama militer dengan Singapura dan Jepang, dan pembukaan kembali pangkalan militer di Filipina.[20]

Gambar 2 Kebijakan Militer dalam Rebalancing Towards Asia

Akan tetapi kondisi sekarang berbeda. Di Washington, rejim pemerintahan Obama berganti rejim pemerintahan Trump. Strategi Amerika Serikat tidak lagi soal ‘Rebalancing Towards Asia’, melainkan ‘America First’.

Tidak sampai seratus hari Trump memerintah, Amerika Serikat secara resmi keluar dari TPP.[21] Selain itu, sudah setahun lebih tidak ada kabar lagi soal rencana-rencana pemindahan pasukan karena Trump menolak untuk melanjutkan kebijakan ‘rebalancing’ ke Asia-Pasifik.[22]

Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan alasan perubahan strategi Amerika Serikat dari rejim Obama ke rejim Trump dalam konteks persaingan dengan RRT. Mengapa Trump mengubah strateginya dalam menghadapi kebangkitan RRT?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut. peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan strategi SSSJ dalam ‘kacamata’ seorang geostrategis dan  realis ofensif. Dari sekian banyak teori dalam hubungan internasional, peneliti menganggap realisme ofensif yang ditulis John H. Mearsheimer (2001) dalam The Tragedy of International Politics-lah yang paling sesuai untuk menjelaskan perilaku RRT sebagai salah satu hegemon potensial di kawasan Asia-Pasifik.

Setidaknya ada beberapa asumsi terkait perilaku negara menurut teori realisme ofensif: Pertama sistem internasional adalah anarki, bahwa tidak ada pemerintah dalam pemerintah. Lalu negara tidak pernah tahu soal intensi negara lain terhadap mereka, dengan kata lain negara selalu merasa ‘terancam’.

Kemudian ‘bertahan hidup’ (survival) adalah tujuan utama negara dalam sistem internasional. Bahwa satu-satunya cara bertahan hidup dengan meningkatkan power dan menjadi hegemon di kawasan. Terakhir, negara adalah entitas yang rasional dan instrumental. Negara akan berpikir strategis tentang kondisi mereka, serta memilih strategi yang tepat untuk bertahan hidup.

Peneliti juga akan menjelaskan posisi strategis Laut Tiongkok Selatan dalam strategi SSSJ. Bagaimanapun juga, perilaku RRT makin asertif di perairan ini. Selain itu, perairan ini masih menjadi tempat dimana Amerika Serikat ‘mengganggu’ RRT dengan konsisten.[23] Mengapa Amerika Serikat mengganggu di Laut Tiongkok Selatan, tidak di perairan lain?

Ketiga, peneliti akan menjelaskan konsekuensi strategis bagi Indonesia yang muncul dari dinamika hubungan RRT dan Amerika Serikat. Bagaimana strategi Indonesia merespon dinamika ini dengan tepat?

 

Strategi ‘Satu Sabuk, Satu Jalur’: Tinjauan Realisme Ofensif.

Sebagai salah satu negara di kawasan Asia-Pasifik, RRT akan berperilaku rasional, yaitu mencari power dengan maksimal (maximalization of power) dengan tujuan menjadi hegemon di kawasan ini.[24] Mengapa di kawasan? Karena sejarah mencatat, untuk menjadi hegemon di dunia hampir tidak mungkin dilakukan.

RRT dapat disebut sebagai hegemon ketika RRT menjadi satu-satunya ‘kekuatan besar’ (great powers) di kawasan. Bagi peneliti, setidaknya RRT telah memenuhi tiga dari empat syarat, untuk menjadi hegemon:

Pertama, militernya kuat. RRT adalah kekuatan militer terbesar nomor tiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Rusia.[25] Pencapaian ini tidak terlepas dari kesuksesan RRT yang melakukan modernisasi armada laut dan udara  serta melakukan revolusi strategi militer mereka sejak 1980-an sampai sekarang.[26]

Kedua, ekonominya kokoh. RRT juga merupakan kekuatan ekonomi terbesar nomor dua di dunia setelah Amerika Serikat. Pencapaian ini tidak terlepas dari kesuksesan RRT melakukan reformasi ekonomi dalam tiga tahap besar: melakukan reforma agraria (1981-1990), menarik investasi asing (1991-2000), dan melakukan liberalisasi perdagangan (2001-sekarang).[27]

Ketiga, mempuyai senjata nuklir. Seperti dijelaskan Chase (2015), RRT  adalah salah satu dari beberapa negara yang mempunyai senjata nuklir yang mampu mencapai daratan Amerika Serikat.[28]

Sebelum menjadi hegemon di kawasan, RRT harus menjadi ‘hegemon potensial’ terlebih dahulu. Dalam istilah peneliti, hegemon potensial adalah negara-negara besar yang belum menjadi paling besar di kawasan, atau negara-negara kuat yang belum menjadi paling kuat (karena yang paling kuat adalah hegemon). Cara mendekteksi negara mana yang menjadi hegemon potensial dengan melakukan perbandingan kekuatan militer dan ekonomi suatu negara dengan negara-negara lain di kawasan. Jika terdapat perbedaan besar, maka negara tersebut merupakan hegemon potensial di kawasan.

Melihat kondisi saat ini, hegemon hanya ada di kawasan Amerika Utara dan Selatan, yaitu Amerika Serikat. Di Eropa belum ada hegemon, melainkan hegemon potensial, karena Inggris, Perancis, Jerman dan (mungkin) Rusia secara relatif memiliki power yang sama. Kondisi tidak jauh berbeda terlihat di Asia-Pasifik. Secara relatif terdapat hegemon potensial seperti Amerika Serikat, Jepang, RRT dan (mungkin) India dan Rusia.

Sebagai salah satu hegemon potensial di kawasan Asia-Pasifik. RRT akan berperilaku rasional dan instrumental dalam sistem internasional. RRT akan instrumental dengan perumusan dan implementasi strategi-strategi yang ditujukan untuk survival. RRT akan rasional dengan memilih strategi-strategi mana yang menjadi prioritas untuk bertahan hidup.

Bagi seorang realis ofensif, terdapat dua pilihan utama terkait strategi. Strategi pertama bersifat defensif karena bertujuan untuk menghalau dan mencegah negara lain melakukan hal-hal yang dianggap mengancam bagi suatu negara. Turunan dari strategi pertama adalah ‘penyeimbangan’ (balancing),  ‘penghindaran’ (buck-passing) dan ‘penguntitan’ (bandwagoning).[29]

Sedangkan strategi kedua bersifat ofensif karena bertujuan untuk menghancurkan negara lain yang dianggap mengancam tadi. Beberapa turunan dari strategi kedua adalah ‘perang dan penaklukan’ (war and conquest), ‘provokasi’ (bait and bleed), ‘pemerasan’ (blackmail) dan ‘pertumpahan darah’ (bloodletting).[30]

Menimbang fakta RRT sedang gencar-gencarnya dengan SSSJ. Menurut peneliti, RRT sedang melanjutkan implementasi strategi yang defensif dalam bentuk ‘penyeimbangan’.

Satu dekade yang lalu, dunia lebih mengenal strategi defensif ini dengan istilah ‘Kebangkitan yang Damai’ (Peaceful Rise/Peaceful Development). Lima tahun lalu, dengan mengutip istilah Booz Allen Hamilton, peneliti menyebut strategi defensif ini ‘Untaian Mutiara’ (String of Pearls). Sekarang dunia mengenalnya dengan istilah ‘Satu Sabuk, Satu Jalur’ (One Belt, One Road).

Secara umum, ‘penyeimbangan’ dilakukan melalui instrumen kebijakan-kebijakan dalam negeri dengan tujuan meningkatkan ketahanan negara (internal balancing), baik dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membangun kekuatan militer atau membuat senjata nuklir.

Selain itu, ‘penyeimbangan’ juga dapat dilakukan melalui instrumen kebijakan luar negeri dengan tujuan meningkatkan kualitas hubungan diplomasi dengan negara lain (external balancing), baik dengan cara membentuk aliansi militer, membentuk rejim ekonomi, serta berpartisipasi aktif dalam kerjasama-kerjasama bilateral dan multilateral.

Adapun sampai sekarang, peneliti menganggap RRT telah melakukan implementasi ‘penyeimbangan’ dengan sukses. Setidaknya terdapat beberapa alasan terkait tesis ini.

Pertama, secara prinsip ‘penyeimbangan’ adalah strategi yang ditujukan untuk ‘mengontrol’ distribusi power kepada negara-negara yang dianggap mengancam. Harapannya, kondisi balance of power dapat terjaga karena power telah terdistribusi dengan merata pada setiap negara.

Melalui ‘penyeimbangan’ RRT dapat ‘mengontrol’ distribusi power kepada Amerika Serikat dengan menahan power yang dicari Amerika Serikat dalam sistem internasional, serta mengurangi power yang dimiliki Amerika Serikat. Dampak ‘penyeimbangan’ terlihat dalam kasus-kasus seperti: meningkatnya defisit perdagangan antara kedua negara, keluarnya Amerika Serikat dari TPP dan batalnya rencana-rencana terkait ‘military pivot’ di Asia-Pasifik.

Dalam kondisi power yang ‘kekurangan’ dan ‘tertahan’, dapat dipahami keputusan Presiden Trump yang mengubah strategi ‘Rebalancing Towards Asia’ menjadi ‘America First’ Dari yang selama ini lebih ‘melihat keluar’ (outward looking) sekarang lebih ‘melihat kedalam’ (inward looking).

Peneliti melihat kunci kesuksesan strategi ‘penyeimbangan’ yang dilakukan RRT selama ini adalah membangun pondasi ekonomi dalam negeri dengan konsisten dan meredam ‘nafsu’ politik luar negeri sampai pada momen tertentu.

Sejak pertama kali RTT melaksanakan reformasi ekonomi pada 1978, Amerika Serikat telah berperang beberapa kali, baik di Irak, Afghanistan dan Suriah. Sedangkan RRT? Tidak ada sama sekali. RRT tetap fokus dengan reformasi ekonominya.

Atau ketika Amerika Serikat bermusuhan dengan Iran, Libya dan Korea Utara. RRT malah mendukung negara-negara tersebut dari belakang layar, melakukan strategi lain yang disebut ‘penghindaran’ (buck-passing).

Dampaknya? RRT tidak kekurangan power ketika Amerika Serikat kekurangan power. RRT juga tidak kekurangan power ketika Amerika Serikat mengambil power yang terdistribusi ketika sistem internasional ‘bergerak’ atau ‘bergejolak’ ketika perang. Bahkan RRT mampu mengambil power yang terdistribusi dalam sistem ketika Amerika Serikat sedang berkurang power-nya.

Pada prinsipnya, ketika power suatu hegemon potensial berkurang, maka power hegemon potensial lain akan bertambah,  sesuai dengan hukum alam. Akan tetapi hukum ini hanya pasti terjadi dalam sistem internasional bipolar –dimana terdapat dua hegemon.

Menimbang sistem internasional di Asia-Pasifik bersifat multipolar, karena terdapat lebih dari dua hegemon potensial. Akan cukup sulit untuk memastikan power yang berkurang dari Amerika Serikat –sebagai salah satu hegemon potensial, hanya terdistribusi ke RRT, karena terdapat kemungkinan power terdistribusi ke Jepang, India atau Rusia –hegemon potensial lain di kawasan Asia-Pasifik. Akan tetapi selama ini RRT sukses mengambil distribusi power tersebut, atau dengan kata lain sasaran ‘penyeimbangan’ tercapai, setidaknya sampai sekarang.

Alasan kedua, taktik dalam ‘penyeimbangan’ adalah ‘penyeimbangan’ kedalam dan keluar. Dalam hal ini, RRT mampu melakukan implementasi ‘penyeimbangan’ kedalam dan keluar yang sinergis. Bahkan dalam beberapa kasus, terlihat RRT melakukan implementasi strategi ‘penghindaran’.

Sinergi dalam ‘penyeimbangan’ dapat dilihat dari pembangunan perekonomian di dalam negeri yang dibarengi dengan diplomasi ekonomi keluar. Bahwa pertumbuhan ekonomi di dalam negeri RRT yang berbasis pada industrialisasi kemudian dibarengi dengan diplomasi ekonomi di negara-negara lain untuk mencari sumber daya alam sebagai bahan baku industri dalam negeri. Diplomasi ekonomi juga ditujukan untuk membuka pasar bagi produk-produk dari industri dalam negeri RRT.

Maka pertumbuhan ekonomi meningkat tajam, atau dengan kata lain pondasi ekonomi RRT perlahan-lahan terbangun dengan kokoh. Tidak heran RRT mampu melakukan modernisasi militer secara besar-besaran. Tidak heran juga RRT berani membiayai proyek infrastruktur di negara-negara lain. Seperti yang terlihat pada kasus-kasus dalam implementasi strategi ‘Kebangkitan yang Damai’ dan ‘Satu Sabuk, Satu Jalur’ sekarang.

Sejarah mencatat kesuksesan ‘penyeimbangan’ seperti RRT saat ini sama dengan ‘penyeimbangan’ yang dilakukan Amerika Serikat melalui “Marshall Plan” setelah Perang Dunia II.

Alasan ketiga, RRT melakukan implementasi strategi ‘penyeimbangan’ dengan mengacu pada hitung-hitungan geostrategi yang matang. Peneliti akan membahas lebih dalam tentang hal ini dalam sub-bab selanjutnya.

Strategi ‘Satu Sabuk, Satu Jalur’: Tinjauan Geostrategi.

 Strategi SSSJ dapat dipahami sebagai strategi geopolitik dan geoekonomi yang dapat dipecah kedalam dua sub-strategi. Pertama, strategi ‘Jalur Sutera’/JS atau ‘strategi darat’ yang membentang dari RRT melewati kawasan Asia Tengah, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Selatan, Eropa Timur sampai Eropa Barat.

Instrumen utama strategi JS adalah kebijakan pembangunan infrastruktur. Baik berupa jalan raya, jalan bebas hambatan atau jalur kereta api.

 

Gambar 3 Strategi “Satu Sabuk, Satu Jalur” (Xinhua, 2015)

Kedua, strategi ‘Jalur Sutera Maritim’/JSM atau ‘strategi laut’ yang membentang dari RRT melewati kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika Barat, Eropa Selatan sampai Eropa Barat. Selain itu ruang lingkup dalam JSM termasuk perairan-perairan seperti Selat Taiwan, Laut Tiongkok Selatan, Selat Malaka, Teluk Bengal, Samudera Hindia, Teluk Persia, Teluk Aden, Laut Merah dan Laut Mediterania.

Berbeda dari strategi yang pertama, instrumen utama dalam strategi JSM adalah kebijakan pembangunan infrastruktur berupa jalur kereta api dan pelabuhan. Serta kebijakan militer berupa pembangunan pangkalan laut dan udara serta pelaksanaan patroli maritim, terutama di Laut Tiongkok Selatan, Teluk Bengal dan Samudera Hindia. Beberapa titik strategis (strategic spot) yang termasuk dalam rencana pembangunan pangkalan laut dan udara adalah Kepulauan Paracel dan  Kepulauan Spratly di Laut Tiongkok Selatan, Sittwe di Myanmar,  Chittagong di Bangladesh, Gwadar di Pakistan dan Djibouti di Afrika Timur.

Berbicara geostrategi adalah berbicara soal dominasi. Peneliti melihat kedua sub-strategi SSSJ terkait erat dengan prinsip-prinsip utama dalam teori ‘Heartland’ dan ‘Rimland’ tentang dominasi global yang diajukan Halford Mackinder pada 1905 dan Nicholas John Spykman pada 1944. Mackinder berpendapat siapapun yang menguasai wilayah Eurasia akan mendominasi dunia. Sedangkan Spykman menganggap siapapun yang menguasai wilayah pesisir disekeliling Eurasia akan menguasai dunia.

Gambar 4 Heartland dan Rimland

Dengan panduan teori ‘Heartland’ dan ‘Rimland’, Kita akan memahami bahwa strategi JS baik langsung maupun tidak langsung ditujukan RRT untuk mendominasi geopolitik dan geoekonomi di Eurasia. Sedangkan strategi JSM untuk mendominasi geopolitik dan geoekonomi di wilayah periphery Eurasia.

Menimbang prinsip realis ofensif bahwa negara adalah entitas rasional dan instrumental. Maka sebagai entitas yang rasional, peneliti berasumsi RRT lebih memprioritaskan dominasi atas ‘Rimland’ dibanding ‘Heartland’. Setidaknya terdapat beberapa alasan mengenai hal ini.

Pertama, kekalahan Uni Soviet dalam Perang Dingin. Sebagai perbandingan, Uni Soviet menguasai ‘Heartland’ dan Amerika Serikat menguasai ‘Rimland’ Selain itu,  ketika Inggris menjadi hegemon pada  abad ke 19. Wilayah kekuasaan Inggris terletak di ‘Rimland’  membentang dari Arab Saudi, Irak, Iran, India Besar (India dan Pakistan), Burma, Malaysia, Singapura dan Tiongkok.

Gambar 5 Wilayah Kekuasaan Inggris di Abad ke-19 sampai awal Abad ke-20.

Kedua, dalam hitung-hitungan ‘kasar’ peneliti, sebenarnya ‘Heartland’ telah dikuasai oleh RRT, terutama melalui organisasi regional Shanghai Cooperation Organization (SCO) dan aliansi tradisionalnya dengan Rusia.

Hitung-hitungan ini makin terbukti kebenarannya dengan melakukan perbandingan ancaman-ancaman yang terdapat di ‘Heartland’ dengan di ‘Rimland’.

Di ‘Heartland’ RRT hanya akan ‘bertarung’ dengan Rusia. Menimbang fakta bahwa Rusia merupakan aliansi ‘tradisional’ RRT. Dalam skenario paling buruk, kemungkinan eskalasi konflik antara kedua negara –dengan mengutip istilah Buzan hanyalah konflik yang ‘dingin’ sampai ‘hangat’, atau dengan kata lain, hampir tidak mungkin sampai pada tingkatan perang.

Sedangkan di ‘Rimland’ RRT menghadapi ‘pertarungan’ yang jauh lebih kompleks, terutama karena menghadapi Jepang dan Amerika Serikat. Negara pertama merupakan kompetitor ‘tradisional’ RRT di Asia Timur dan Asia Tenggara pada hampir seluruh sektor kehidupan negara-bangsa (ekonomi, politik, budaya dll). Sedangkan negara kedua –selain posisinya sebagai hegemon potensial di kawasan Asia-Pasifik, juga terbukti sering membantu negara-negara yang memiliki sengketa teritorial dengan RRT di Laut Tiongkok Timur, Laut Tiongkok Selatan dan Selat Taiwan. Negara-negara ini termasuk Jepang, Taiwan, Filipina dan Vietnam.

Gambar 6 Eksistensi Amerika Serikat di Jalur Sutera Maritim

Selain ancaman yang berasal pertarungan pengaruh. Peneliti juga melakukan perbandingan terhadap ancaman yang terkait integritas teritorial. Di ‘Heartland’, ancaman ini berasal dari kelompok pemberontak di Xinjiang dan Tibet. Akan tetapi sampai saat ini, Beijing masih mengontrol kedua wilayah dengan kuat.

Peneliti sendiri menganggap kemungkinan  Xinjiang untuk lepas tergolong ‘sangat kecil’. Selain karena wilayah ini telah resmi dijadikan koridor utama dalam strategi JS dimana Xinjiang akan menjadi pintu utama RRT ke kawasan Asia Tengah.[31] Di masa depan, Beijing lebih cenderung memilih pendekatan ekonomi (meningkatkan pertumbuhan ekonomi) untuk meredam pemberontakan disana.[32]

Adapun di ‘Rimland’ ancaman integritas teritorial dapat disebut terlalu kompleks. Taiwan a.k.a Republik Tiongkok masih mengklaim ‘berbeda’ dengan RRT. Jepang tetap bersikukuh atas kedaulatan di Kepulauan Senkaku dan Laut Tiongkok Timur. Kemudian di Laut Tiongkok Selatan, klaim teritorial Tiongkok tidak saja ditolak mentah-mentah oleh Vietnam dan Filipina yang bertetangga secara geografis. Baik Amerika Serikat, Inggris, Australia dll juga menaruh perhatian terhadap dinamika dalam perairan ini.

Bilamana SCO eksis di ‘Heartland’, maka ASEAN eksis di ‘Rimland’. Sayangnya pengaruh RRT di ASEAN tidak sebesar pengaruh di SCO. Peneliti dapat mengetahui hal ini dari perbandingan pengaruh kebijakan luar negeri SCO dan ASEAN.[33] Selain itu juga dapat dibuktikan dengan melihat kondisi internal ASEAN disebut masih mengalami dualisme dalam menentukan keberpihakan.[34] Beberapa negara jelas-jelas memihak Beijing, seperti Myanmar dan Kamboja. Beberapa lagi tersirat pro ke Washington, seperti Filipina dan Vietnam. Lainnya memilih untuk ‘netral’ atau lebih tepat disebut berada dalam posisi ‘dua kaki’, seperti halnya Indonesia.

Terakhir, terkait eksistensi ancaman-ancaman non-tradisional. Di ‘Heartland’, ancaman utama berasal dari eksistensi kelompok pemberontak di Xinjiang dan permasalahan keamanan energi terkait kawasan Asia Tengah.

Sedangkan di ‘Rimland’ RRT tidak hanya berurusan dengan ancaman-ancaman kelompok terorisme transnasional di Malaysia, Indonesia dan Filipina yang terkait dengan pemberontak Xinjiang. Akan tetapi juga permasalahan keamanan energi dan integritas teritorial di Laut Tiongkok Selatan.

 Dengan melakukan perbandingan kondisi antara ‘Heartland’ dan ‘Rimland’, akan sangat logis ketika RRT hanya membangun pangkalan militer pada wilayah-wilayah dalam  JSM.  Kita juga dapat memprediksi bahwa di masa depan, RRT akan meletakkan prioritas pada JSM daripada JS.

Prioritas RRT pada JSM dapat dipahami lagi dengan membahas perairan yang paling strategis dalam strategi ini, yaitu Laut Tiongkok Selatan dengan lebih mendalam.

Posisi Strategis Laut Tiongkok Selatan Dalam Strategi ‘Jalur Sutera Maritim’

Peneliti menganggap posisi Laut Tiongkok Selatan strategis karena perairan ini merupakan ‘awal dan akhir’ atau ‘hulu dan hilir’ dalam strategi JSM. Selain itu, RRT memang sangat tergantung pada Laut Tiongkok Selatan dalam konteks perdagangan dan energi.

Menimbang posisi strategis ini, ditambah kemungkinan terjadi skenario-skenario terburuk seperti blokade laut atau invasi dari ‘Timur’ membuat Beijing hanya memiliki pilihan kebijakan yang terbatas: harus mempertahankan Laut Tiongkok Selatan dan harus mengontrol perairan tersebut untuk mengurangi ancaman dan risiko.[35]

Gambaran peneliti tentang blokade laut adalah seperti ini: Jika keamanan Laut Tiongkok Selatan terganggu, maka kapal pengangkut barang dari RRT harus memutar melewati Laut Filipina Timur, Selat Makasar untuk menuju Selat Malaka kemudian melanjutkan pelayaran ke Timur Tengah, Afrika Timur dan Eropa Selatan. Kondisi sama juga berlaku bagi kapal tanker yang membawa crude oil dan Liquid Natural Gas (LNG) dari Timur Tengah dan Afrika Timur  menuju RRT.

Dampak yang paling terasa adalah biaya yang membengkak dan waktu yang meningkat, khususnya untuk komoditas energi seperti batubara, crude oil dan LNG. Konsekuensi logis dari dampak tersebut adalah kelangkaan energi, berlanjut pada pertumbuhan ekonomi yang melambat, berlanjut pada instabilitas politik di dalam negeri. Dengan kata lain, ancaman bagi rejim Partai Komunis Tiongkok (PKT) sebagai penguasa.

Peneliti dapat menyederhanakan penjelasan tersebut dalam istilah: keamanan energi tergolong vital bagi RRT. Mengontrol energi akan meningkatkan power. Meningkatnya power akan menjamin keamanan. Terjaminnya keamanan dari ancaman eksternal dan internal merupakan sesuatu yang mutlak untuk mencapai kesejahteraan dan stabilitas.

Keamanan energi terkait dengan empat aspek utama, yaitu ketersediaan (availability), kemudahan akses (accessibility), keterjangkauan harga (affordability) dan penerimaan masyarakat (acceptance). Adapun Laut Tiongkok Selatan dapat ditinjau dari keempat aspek tersebut dengan alasan-alasan:

Jika ditinjau dari aspek ketersediaan. Maka kita akan mengetahui  bahwa jumlah cadangan terduga gas alam di Laut Tiongkok Selatan tergolong melimpah. Menurut estimasi Energy Information Administration (2013), di Laut Tiongkok Selatan terkandung 11 miliar barel minyak (mulai 5 miliar barel estimasi paling endah, sampai 22 miliar barel estimasi paling tinggi) dan 190 triliun kaki kubik (mulai 70 triliun kaki kubik estimasi paling rendah, sampai 290 triliun kaki kubik estimasi paling tinggi)  yang dapat dikelola secara komersial.[36]

Sebagai gambaran, jumlah cadangan minyak sebesar ini sama dengan yang terdapat di Meksiko, dan cadangan ga ssebesar ini sama dengan yang terdapat di Eropa (kecual Rusia).

Kemudian ditinjau dari aspek kemudahan akses. Laut Tiongkok Selatan merupakan jalur utama bagi tanker crude oil dan LNG dari Timur Tengah, Indonesia dan Australia ke RRT dan negara-negara Asia Timur lain. Menurut perhitungan Energy Information Administration (2013) sekitar 10 persen dari kebutuhan energi RRT diangkut tanker yang melalui Laut Tiongkok Selatan[37]

Jika ditinjau dari aspek keterjangkauan harga.  Secara umum mengangkut LNG dengan kapal tanker akan jauh lebih murah dibandingkan mengirim gas tersebut melalui pipa.[38] Memang ada best practices dalam pengiriman gas melalui pipa, misalnya dalam kasus pengiriman gas alam dari Siberia ke Eropa. Akan tetapi dalam penilaian kasar, risiko politik pada wilayah yang membentang dari Siberia ke Eropa tergolong kecil. Berbeda halnya jika membangun pipa gas dari Timur Tengah ke Tiongkok, dimana risiko politiknya besar karena melewati negara-negara yang tidak stabil, belum lagi ancaman-ancaman dari kelompok teroris yang eksis di Pakistan dan Afghanistan.

Terakhir ditinjau dari aspek penerimaan masyarakat. Bahwa Laut Tiongkok Selatan merupakan perairan yang diklaim oleh RRT dan mendapat dukungan dari rakyatnya. Salah satu buktinya adalah perhatian media-media nasional di RRT terhadap isu Laut Tiongkok Selatan. Dalam hal ini, peneliti menganggap secara tidak langsung keberhasilan membangun instalasi pengeboran gas di Laut Tiongkok Selatan akan berpengaruh terhadap nasionalisme rakyat Tiongkok.

Kondisi yang sama terjadi di Indonesia, bilamana Pertamina berhasil menguasai dan melakukan aktivitas pengeboran di perairan-perairan yang berbatasan dengan negara lain, seperti di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan klaim RRT di Laut Tiongkok Selatan, atau perairan Ambalat yang disengketakan dengan Malaysia, atau yang terakhir Blok Masela di Laut Arafura yang berbatasan dengan teritorial Australia. Media-media nasional akan menuliskan berita-berita yang terkait dengan nasionalisme sumber daya alam.

Menimbang alasan-alasan ini, maka tidak heran strategi ‘penyeimbangan’ internal dengan taktik militer dipusatkan pada kepada perairan ini. Selama beberapa tahun kebelakang, armada laut People Liberation Army Navy (PLAN) baik berupa kapal selam (submarine), kapal penghancur (destroyer) dan kapal pembawa pesawat (aircraft carrier) sering melakukan penjagaan di perairan ini

 

Perubahan Strategi Amerika Serikat Dari Rejim Obama ke Rejim Trum: Tinjauan Realisme Ofensif

 Pada sub-bab sub-bab sebelumnya, telah dijelaskan tentang SSSJ sebagai strategi ‘penyeimbangan’ yang dilakukan RRT kepada Amerika Serikat.

Sebagai salah satu hegemon potensial di kawasan Asia-Pasifik, Amerika Serikat tentu mempunyai counter strategi terhadap ‘penyeimbangan’ yang dilakukan RRT. Terlebih seperti yang telah dituliskan di awal, bahwa sebagian besar pakar hubungan internasional lebih menganggap kebangkitan RRT dapat mengganggu hegemoni Amerika Serikat di dunia.

Dalam sub-bab ini, peneliti lebih terfokus untuk mengulas transisi strategi di Washington dari rejim Obama ke rejim Trump.

Dalam penelitian pada tahun 2012 lalu[39], peneliti telah membuktikan rejim Obama lebih bertumpu pada strategi ‘provokasi’ (bait and bleed) daripada strategi lain. Kentalnya nuansa ‘provokasi’  dalam strategi ‘Rebalancing Towards Asia’ terlihat dari hal-hal seperti: pembentukan TPP sebagai tandingan SSSJ,[40] pernyataan-pernyataan pejabat pemerintahan di Washington soal ancaman perilaku asertif RRT di Laut Tiongkok Timur dan Laut Tiongkok Selatan,[41] dan paling utama adalah upaya-upaya mereka untuk meningkatkan kerjasama militer, menempatkan pasukan dan membangun pangkalan militer di negara lain.[42]

Pada prinsipnya, dengan melakukan ‘provokasi’, Amerika Serikat dapat meningkatkan power ketika power RRT berkurang dalam konflik atau perang. Untuk dapat melakukan ‘provokasi’, selain terdapat negara yang melakukan provokasi (bait), perlu ada negara yang terprovokasi (bleed).

Dalam catatan sejarah, strategi ini pernah dilakukan Amerika Serikat kepada Uni Soviet selama Perang Dingin. Provokasi lebih banyak dengan ‘ancaman semu’ bahwa terdapat kemungkinan besar Amerika Serikat akan melakukan pre-emptive strike kepada Uni Soviet.

Uni Soviet merepon provokasi tersebut dengan peningkatan anggaran pertahanan dan pembangunan kemampuan militer yang ofensif. Lebih jauh lagi, Uni Soviet melakukan perang yang ‘memaksa’ di Afghanistan.

Meningkatkan anggaran pertahanan secara tidak langsung mengurang anggaran sektor-sektor lain. Pembangunan kemampuan militer yang ofensif memakan biaya mahal, termasuk dengan melakukan perang. Sejak 1980-an Uni Soviet mulai mengalami defisit budget, perekonomian makin memburuk.[43] Sampai pada awal 1990-an, Uni Soviet bubar dan resmi kalah dalam Perang Dingin.

Dua dekade kemudian, ‘provokasi’ dicoba lagi oleh rejim Obama. Akan tetapi gagal total, terutama karena RRT tidak termakan ‘provokasi’ yang dilancarkan Amerika Serikat.

Selain karena belajar dari pengalaman Uni Soviet, dari penjelasan peneliti tentang strategi ‘penyeimbangan’ di awal tulisan, RRT terlihat memiliki fokus dan konsistensi melakukan ‘penyeimbangan’, setidaknya sampai saat ini.

Tidak heran, ketika rejim Trump berkuasa, orientasi strategi Amerika Serikat berubah, dari ‘Rebalancing Towards Asia’ menjadi ‘America First’. Secara tersirat, strategi ini adalah bentuk ‘penyeimbangan’.

Hal ini terlihat dari beberapa hal, seperti keinginan rejim Trump untuk membangun kembali pondasi ekonomi dalam negeri Amerika Serikat yang belum sepenuhnya pulih dari dampak krisis finansial global pada 2007, keinginan untuk meningkatkan anggaran pertahanan dan upaya membangun diplomasi yang lebih baik dengan RRT.[44]

Peneliti sendiri memprediksi rejim Trump tidak hanya melakukan ‘penyeimbangan’ melainkan juga ‘penghindaran’ di masa depan.

Pada prinsipnya, strategi ‘penghindaran’ adalah strategi dimana suatu negara yang merasa terancam (disebut buck-passer) akan menggunakan negara-negara lain sebagai ‘penghalang’ (disebut buck-catcher) untuk menghadapi negara yang mengancam.

Sekilas mirip dengan ‘provokasi’, akan tetapi perbedaannya terletak pada objek yang diprovokasi. Dalam hal ini, yang menjadi objek provokasi dalam ‘penghindaran’ adalah negara ‘penghalang’ Dengan harapan, negara ‘penghalang’  akan berperang atau berkonflik dengan negara yang mengancam.

Mearsherimer (2001) menjelaskan bahwa keberhasilan strategi ‘penghindaran’ tergantung pada beberapa hal:[45]

Pertama, negara yang melakukan ‘penghindaran’ membangun hubungan diplomasi yang baik dengan negara yang mengancam, atau minimal tidak melakukan provokasi kepada negara tersebut. Harapannya, negara tersebut akan terfokus pada negara negara ‘penghalang’ yang telah ditentukan.

Kedua, negara yang melakukan ‘penghindaran’ tetap menjalin hubungan diplomasi dengan negara ‘penghalang’, akan tetapi hubungan tersebut tidak lebih baik dibanding dengan negara yang mengancam. Hal ini dikarenakan negara yang terancam tidak ingin terlibat konflik dengan negara yang mengancam, atau dianggap memihak negara ‘penghalang’ oleh negara yang mengancam.

Ketiga, negara yang melakukan penghindaran  membantu upaya-upaya peningkatan power negara ‘penghalang’  dari belakang layar.

Bagi peneliti, strategi ‘penghindaran’ lebih tepat untuk diimplementasikan di kawasan Asia-Pasifik. Mengapa? Karena sistem internasional di kawasan Asia-Pasifik cenderung mengarah pada sistem multipolar yang tidak seimbang.

Konsekuensi melakukan ‘penghindaran’ dlam sistem internasional yang seperti ini adalah negara-negara ‘penghalang’ akan bergabung membangun aliansi atau menambah kedekatan dengan asumsi negara yang mengancam adalah satu dan ancamannya besar.

Dalam skenario peneliti, strategi ‘penghindaran’ cocok diimplementasikan kepada negara-negara di Asia Tengara yang sedang bersengketa dengan RRT. Selain itu, cocok juga diimplementasikan kepada Jepang yang bersengketa dengan RRT di Laut Tiongkok Timur.

 

Dampak Strategis Bagi Indonesia

 Penjelasan peneliti tentang interaksi strategi antara RRT dan Amerika Serikat ini berguna bagi Indonesia untuk mengambil langkah-langkah strategis di masa depan. Penjelasan ini juga makin membuktikan kebenaran perang proxy yang terjadi di Asia Tenggara.

Melihat kondisi saat ini, peneliti dapat menyarankan untuk konsisten melakukan penyeimbangan’. Kesuksesan ‘penyeimbangan’ akan terlihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kapabilitas militer. ‘Penyeimbangan’ juga akan terlihat dari partisipasi aktif Indonesia dalam SSSJ.

Sebagai alternatif, Indonesia juga dapat melakukan ‘penguntitan’. Seperti yang dilakukan rejim Joko Widodo kepada Tiongkok. Akan tetapi strategi ini tidak disarankan jika diimplementasikan dalam waktu yang panjang. ‘Penguntitan’ akan lebih efektif jika dilakukan lebih baik dalam waktu yang pendek. Atau dalam istilah peneliti, dilakukan dengan ‘dinamis’, atau menguntit baik RRT dan Amerika Serikat secara bergantian.

 

Penutup

 Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini: Pertama, selama beberapa dekade RRT terbilang berhasil mengimplementasikan strategi ‘penyeimbangan’ dalam konteks ‘Kebangkitan yang Damai’ dan ‘Satu Sabuk, Satu Jalur’.

Kedua, menimbang strategi ‘Satu Sabuk, Satu Jalur’ dapat dibagi menjadi ‘Jalur Sutera’ dan ‘Jalur Sutera Maritim’. Maka prioritas RRT akan terletak pada implementasi ‘Jalur Sutera Maritim’. Hal ini tidak lepas dari posisi strategis Laut Tiongkok Selatan dalam strategi tersebut, serta eksistensi ancaman di wilayah-wilayah yang berada dalam ruang lingkup strategi tersebut.

Ketiga, transisi strategi Amerika Serikat dari ‘Rebalancing Towards Asia’ ke ‘America First’ terjadi karena kegagalan rejim Obama mengimplementasikan nilai-nilai strategi ‘provokasi’ dalam strategi yang pertama. Adapun Trump sedang coba mengimplementasikan nilai-nilai strategi ‘penyeimbangan dalam strategi yang kedua.

Terakhir, interaksi strategi antara kedua hegemon potensial di kawasan Asia-Pasifik harus lebih dicermati dengan baik oleh Indonesia karena kental nuansa perang proxy-nya, Dalam hal ini, ketika memilih strategi, ‘penyeimbangan merupakan suatu keharusan, sedangkan ‘penguntitan’ memerlukan satu kecerdikan.

[1] Jurnal ini mengacu pada skripsi peneliti  yang berjudul “Ancaman Kerjasama Militer Amerika Serikat di Kawasan Asia Tenggara Terhadap Implementasi Strategi ‘Untaian Mutiara’ Republik Rakyat China di Laut China Selatan” untuk mendapatkan gelar Sarjana Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran pada 2012. Dalam hal ini, peneliti menggunakan kerangka penelitian yang sama, akan tetapi pertanyaan yang diajukan berbeda dan data-data yang digunakan lebih update.

[2] Peneliti adalah Sarjana Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran dengan kekhususan bidang Keamanan Global dan Master Pertahanan Universitas Pertahanan dengan kekhususan bidang Keamanan Energi. Dalam purna waktu, peneliti aktif sebagai Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Strategis di Lingkar Studi Strategis.

[3] Du, Michael. M. 2016. “China’s One Belt, One Road Initiative: Context, Focus, Institutions and Implications” dalam The Chinese Journal of Global Governance 2. Hal 33

[4] Ibid. Hal 31

[5] National Development and Reform Commission, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Commerce of People Republic of China. 2015. Vision and Actions on Jointly Building the Silk Road Economic elt and the 21st Century Maritime Silk Road. Diakses dari http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1249618.shtml pada 1 Agustus 2017

[6] Yunling, Zhang. “One Belt, One Road: A Chinese View” dalam Global Asia Fall 2015: 10. Hal 8

[7] Ferdinand, Peter. 2016. “Westward Ho: The China Dream and ‘One Belt, One Road’: Chinese Foreign Policy Under Xi Jinping” dalam International Affairs 92:4. Hal 942

[8] Morrison, W.M. 2013. “China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges and Implications for the United States” dalam CRS Report for Congress.

[9] Ferdinand, Peter. 2016. “Westward Ho: The China Dream and ‘One Belt, One Road’: Chinese Foreign Policy Under Xi Jinping” dalam International Affairs 92:4. Hal 941

[10] Callaghan, Mike dan Hubbard, Paul. 2016. “The Asian Infrastructure Investment Bank: Multilateralism on the Silk Road” dalam China Economic Journal 9:2. Hal 118

[11] Weiss, Martin A. 2017. ‘Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)’ dalam CRS Report for Congress

[12] National Development and Reform Commission, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Commerce of People Republic of China. 2015. Vision and Actions on Jointly Building the Silk Road Economic elt and the 21st Century Maritime Silk Road. Diakses dari http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1249618.shtml pada 1 Agustus 2017

[13] Fels, Enrico dan Vu, Truong-Minh. 2016. “Introduction: Understanding the Importance of the Disputes in the South China Sea” dalam Power Politics in Asia’s Contested Waters: Territorial Disputes in the South China Sea. New York: Springer. Hal 9

[14] Associated Press. 26 Maret 2013. Hanoi Accuses Chinese of Firing at Boat. Diakses dari http://www.ft.com/intl/cms/s/0/5d14a1da-963d-11e2-9ab2-00144feabdc0.html?siteedition¼uk pada 1 Agustus 2017

[15] Global Times. 18 Desember 2013. Trust-Building Need to Cut The Knot of China-United States Military Ties.Diakses dari http://www.globaltimes.cn/content/832838.shtmlpada 1 Agustus 2017

[16] Deutsche Welle. 24 Agustus 2014. China Defends Interception of U.S. Navy Aircraft. Diakses dari http://www.dw.de/china-defends-interception-of-us-navy-aircraft/a-17874119 pada 1Agustus 2017.

[17] Mearsheimer, John. 2006. “China’s Unpeaceful Rise” dalam Current History 105:690. Hal 160-162

[18] Kaplan, Robert. 2010. “The Geoghraphy of Chinese Power: How Fat Will China Reach on Land and Sea?” dalam Foreign Affairs 89:3. Hal 10

[19] Allison, Graham. 2017. Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?. New York: Knopf.

[20] Dagget, Stephen et al. 2012. “Pivot to Pasific? The Obama Administration’s “Rebalancing” Toward Asia” dalam CRS Report for Congress. Hal 10

[21] New York Times.2017. Trump Abandons Trans-Pasific Partnership, Obama’s Signature Trade Deal. Diakses dari https://www.nytimes.com/2017/01/23/us/politics/tpp-trump-trade-nafta.html pada 1 Agustus 2017

[22] Time. 2017. Pentagon Backs a $7.5 Billion Plan to Boost U.S. Mlitary Presence in Asia-Pasific, Report Says. Diakses dari http://time.com/4770196/pentagon-asia-pacific-military-spending/  pada 1 Agustus 2017

[23] Kaplan, Robert D. 2014. Asia’s Cauldron: The South China Sea and The End of a Stable Pasific. New York: Random House

[24] Mearsheimer, John. 2003. The Tragedy of Great Power Politics. New York: W.W. Norton. Hal 38

[25] Global Power Index 2017

[26] Erickson, Andrew S. 2015. “Evaluating China’s Conventional Military Power: The Naval and Air Dimensions dalam Assessing China’s Power. New York: Palgrave MacMilan

[27] Godement, Francois. 2015. China’s Economic Power: Catching up with the United States by 2025?” dalam Assessing China’s Power. New York: Palgrave MacMilan

[28] Chase, Michael S. “Assessing China’s Evolving Nuclear Capabilities” dalam Assessing China’s Power. New York: Palgrave MacMilan

[29] Mearsheimer, John. 2003. The Tragedy of Great Power Politics. New York: W.W. Norton. Hal 118

[30] Ibid

[31] National Development and Reform Commission, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Commerce of People Republic of China. 2015. Vision and Actions on Jointly Building the Silk Road Economic elt and the 21st Century Maritime Silk Road. Diakses dari http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1249618.shtml pada 01 Agustus 2017

[32] The Economist. 2010. Tibet and Xinjiang: Marking Time at the Fringes. Diakses dari www.economist.com/node/16539510 pada 1 Agustus 2017

[33] Grace, Abigail. 2016. “Quantifying China’s Influence on the Shanghai Cooperation Organization” dalam Cornell International Affairs Review 10:1. Hal 1

[34] Forbes. 2017. Asia’s Dilemma: China’s Butter, or America’s Gun?. Diakses dari https://www.forbes.com/sites/stratfor/2017/04/04/asias-dilemma-chinas-butter-or-americas-guns/#6abd935f29d5 pada 1 Agustus 2017

[35] Caceres, Sigrifido B. 2013. Strategic Interests in the South China Sea. London: Routledge. Hal 10

[36] Hayton, Bill. 2014. “Something and Nothing: Oil and Gas in the South China Sea” dalam The South China Sea: The Struggle for Power in Asia. London: Yale University Press. Hal 149; U.S. Energy Information. 2013. South China Sea Energy Brief. Diakses dari http://www.eia.gov/countries/regions- topics.cfm?fips=scs pada 1 Agustus 2017

[37] Ibid dan Zhang, Jian. 2011 “China’s Energy Security: Prospects, Challenges and Opportunities dalam Working Paper CEAP Visiting Fellows No. 54. Brooking Institution Center for East Asia Policy Studies

[38] Morris, Daniel, 2015. Efficent Transportation of Energy. Perlu diperhatikan, peneliti hanya memberi gambaran umum tentang perbandingan transportasi LNG melalui tanker atau pipa dari sumber yang sangat jauh. Hasilnya, tanker lebih efisien secara biaya.

[39] Tesis peneliti berjudul ‘Ancaman Kerjasama Militer Amerika Serikat di Kawasan Asia Tenggara dan Strategi ‘String of Pearls; Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan’

[40] Tang, Shao dan Liu, Dong dan Xie, Xi. 2017. “The Analysis of the ‘One Belt One Road’ for the Game Between China and United States” dalam 3rd International Conference on Social Sciences and Management.

[41] Dari sekian banyak pernyataan yang dibuat pejabat pemerintahan. Peneliti terfokus pada pernyataan Hillary Clinton  tentang Laut Tiongkok Selatan. Pernyataan ini dapat dilihat dalam dokumen yang diunggah wikileaks dalam https://wikileaks.org/podesta-emails/fileid/11011/2873 pada 2013.

[42] Dagget, Stephen et al. 2012. “Pivot to Pasific? The Obama Administration’s “Rebalancing” Toward Asia” dalam CRS Report for Congress. Hal 10-15

[43] Central Intelligence Agency. 1989. Implications of a Surging Soviet Budget Deficit: An Intelligence Assessment

[44] Trump, Donald. 2015. Crippled America: How to Make America Great Again. New York: Thresold

[45] Mearsheimer, John. 2003. The Tragedy of Great Power Politics. New York: W.W. Norton. Hal 133-137

 

Download jurnal ini versi pdf, klik link berikut.

 
Posted on: August 14, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *