Penanaman Modal Asing Dalam Perspektif Keamanan Nasional

Selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 dan Merdeka! Para pembaca yang setia, pada tulisan kali ini saya coba membahas perihal penanaman modal asing. Bagaimanapun juga diskursus tentang penanaman modal asing versus kemerdekaan masih belum selesai. Saking tidak selesai-selesai, jika para pembaca mencarinya di google, terdapat suatu pola dalam diskursus ini: Ramai dibicarakan netizen ketika isu renegosiasi Freeport atau isu ancaman Tiongkok mencuat ke publik. Ramai juga dibahas setiap bulan Agustus.

Apakah kehadiran Freeport di Papua atau Chevron di Riau petanda kita benar sudah merdeka? atau malah sebaliknya. Apakah besarnya rasio penanaman modal asing dari Jepang, Tiongkok dan Korea petanda kita benar-benar sudah merdeka? atau malah sebaliknya. Apakah penyambutan ‘berlebihan’ kepada ‘orang-orang kaya’ dari Arab oleh karena pemerintah kita berharap pada ‘sesuatu hal’ petanda kita belum merdeka?

Dalam kasus Freeport dan Chevron, saya berani bilang banyak pembaca yang menjawab Indonesia ‘belum merdeka’. Sedangkan dalam kasus Jepang dan Tiongkok, saya berani bilang lebih banyak pembaca yang  menjawab Indonesia ‘sudah merdeka’. Jawaban macam ini bisa muncul karena indikator ‘kemerdekaan’ kita lebih pada upaya-upaya menghilangkan eksistensi Freeport dan Chevron dari tanah air Indonesia. Terlalu fokus dengan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, kita sampai lupa dengan perusahaan-perusahaan dari kawasan Asia Timur. Apalagi berupaya mencari solusi terkait ketergantungan kita terhadap produk-produk Honda dan Samsung, termasuk dengan pasar online ala Alibaba. Untuk kasus ketiga, silakan para pembaca pikir-pikir sendiri.

Jika diskursus ‘penanaman modal asing versus kemerdekaan’ sudah banyak yang membahas. Bagaimana dengan diskursus antara ‘penanaman modal asing versus keamanan nasional’. Saya sendiri telah mencarinya di google dan terbukti belum banyak orang yang membahas secara lebih mendalam. Padahal diskursus yang kedua ini terlihat lebih menarik, terlebih jika para pembaca berkenan untuk mencari kembali di google perihal kutipan-kutipan berita media online yang saya tulis di bawah ini:

 “Presiden Joko Widodo menginginkan rakyat mengetahui betul manfaat sebuah investasi, baik investasi dari negara luar atau dalam negeri. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi ingin pihak kementerian hingga pemerintah setempat aktif menjelaskan tentang imbas positif sebuah investasi asing kepada masyarakat… Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan akan melibatkan Panglima TNI, Kepala Polri, hingga Kepala BIN dalam hal masuknya investasi di Indonesia. Menurut Jokowi, ini semata-mata demi kelancaran investasi itu sendiri… Konteks mengamankan ini adalah agar orang (pihak yang ingin berinvestasi) merasa aman, nyaman berinvestasi di Indonesia. Stabilitas dalam negeri adalah faktor penting bagi investasi. Sebab kepercayaan dunia kepada Indonesia dalam hal kemudahan berinvestasi saat ini sedang tinggi-tingginya” (Untuk Tepis Hoaks soal Investasi Asing, Ini Permintaan Khusus Jokowi. Kompas.com, 23 Mei 2017)

 “Presiden Jokowi telah menginstruksikan Panglima TNI, Kepala Polri, Kepala BIN dan seluruh Kepala Staf TI untuk mencegah pergeseran isu dari konteks ekonomi ke politik… Sekarang ini muncul persepsi Indonesia terdistraksi atau kita makin khawatir apabila aspek-aspek isu politik mendominasi pada penanganan investasi di dalam negeri…Presiden lalu menginstruksikan kepada Panglima TNI, Kepala Poltri, Kepala BIN dan seluruh jajaran dari Kepala Staf TNI untuk ikut serta menjelaskan secara sederhana mengenai kenapa pemerintah melakukan berbagai macam kegiatan investasi… Mereka diminta menjelaskan bahwa apa yang dilakukan para investor adalah untuk membangun Indonesia, bukan untuk mengancam Indonesia” (Investasi Bukan Ancaman Bagi Indonesia. Kompas.com, 23 Mei 2017)

 “Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor (S&P) telah menaikkan sovereign credit rating Indonesia menjadi BBB-/A-3 dengan outlook stabil. Dengan demikian, Indonesia telah memperoleh peringkat layak investasi dari S&P… Sebelumnya Indonesia telah mendapatkan peringkat layak investasi dari beberapa lembaga pemeringkat internasional terkemuka lain seperti Moody’s dan Fitch’s Ratings” (S&P Beri Peringkat Investment Grade untuk Indonesia. Kompas.com, 19 Mei 2017)

Menarik karena pemerintah seperti melihat penanaman modal asing sebagai ‘objek’ keamanan. Dengan kata lain, penanaman modal asing menjadi sesuatu yang harus ‘dilindungi’ atau harus ‘diamankan’. Makin menarik. Terlebih jika para pembaca mengingat kampanye tiga tahun lalu, dimana Presiden Joko Widodo telah berjanji untuk mewujudkan Trisakti Sukarno soal ‘Berdaulat dalam Politik’, ‘Berdikari dalam Ekonomi’ dan ‘Berkepribadian dalam Budaya’. Padahal di dalam Trisakti Sukarno yang diadopsi pemerintah, penanaman modal asing merupakan ‘objek’ ancaman. Silakan para pembaca membuka buku Dibawah Bendera Revolusi Jilid I dan II untuk membuktikan maksud Trisakti Sukarno ini.

Speech Act

“Keamanan Nasional adalah Speech Act” setidaknya begitu menurut Weaver (1998). Speech act merupakan salah satu dari empat komponen utama sekuritisasi, yaitu: Aktor/Agen (Securitizing Actor), yaitu entitas yang melakukan sekuritisasi; Ancaman yang Eksis (Existential Threat), yaitu objek atau gagasan yang telah diidentifikasi sebagai ancaman dan/atau ancaman potensial; Objek Rujukan (Referent Object), yaitu objek atau gagasan yang sedang dan/atau akan diancam serta perlu dilindungi; Audiens (Audience), yaitu target sekuritisasi yang perlu dibujuk untuk menerima isu sebagai ancaman keamanan.

Sesuatu hal yang dianggap khalayak umum sebagai ancaman (threats) belum dapat disebut ancaman (existential threat) ketika: Pemerintah sebagai aktor yang melakukan sekuritisasi (securitizating actor) belum melakukan speech act, speech act juga belum diterima audiens (audience) secara luas. Jika sebaliknya, maka sekuritisasi isu berhasil dilakukan.

Jika logika sekuritisasi seperti ini, maka ada konsekuensi logis yang lain. Suatu hal yang dianggap khalayak umum sebagai ancaman (existential threat) dapat disebut ‘ancaman’ (non-existential threat) ketika: Pemerintah sebagai aktor utama yang melakukan desekuritisasi (desecuritization actor) telah melakukan speech act dan speech act telah diterima audiens (audience) secara luas. Jika sebaliknya, maka desekuritisasi isu tidak berhasil dilakukan.

Silakan para pembaca memahami sendiri soal analogi saya yang ‘membingungkan’. Jika para pembaca memang ‘bingung’, maka saya sangat menyayangkan ‘kebingungan’ tersebut. Terlebih saya masih membahas sekuritisasi ‘umum’ dengan menggunakan asumsi-asumsi Weaver (1998). Saya belum membahas sekuritisasi ‘khusus’ dengan menggunakan asumsi-asumsi Balzacq (2011).

Poin penting dari penjelasan ini, bahwa dengan melihat kutipan-kutipan berita di atas, para pembaca sebenarnya sedang melihat fenomena pergeseran isu dari suatu objek ancaman menjadi objek keamanan. Atau dengan kata lain, para pembaca sedang melihat pemerintah yang sedang melakukan desekuritisasi terhadap isu penanaman modal asing. Dalam hal ini, aktor yang melakukan desekuritisasi adalah pemerintah. Ancaman yang eksis adalah segala pemikiran atau perilaku yang dapat mengganggu penanaman modal asing di Indonesia. Objek referennya adalah penanaman modal asing ini sendiri. Terakhir, audiensnya adalah rakyat Indonesia.

Tidak Salah, Tetapi…

Saya coba menjelaskan alasan pemerintah melakukan desekuritisasi isu penanaman modal asing. Secara umum, penanaman modal asing dapat dilihat dalam dua perspektif keamanan nasional. Baik sebagai instrumen ancaman atau peluang di sektor ekonomi yang dapat berpengaruh terhadap kondisi keamanan nasional. Biasanya di hampir seluruh negara, pemerintah lebih cenderung melihat penanaman modal asing sebagai peluang, atau instrumen ekonomi untuk mencapai kondisi keamanan nasional. Faktanya, makin banyak negara yang lebih terbuka terhadap penanaman modal asing, sampai-sampai mereka seperti sedang berlomba ‘siapa yang paling banyak memasukan investasi dari luar ke dalam negeri’.

Harus diakui penanaman modal asing dibutuhkan setiap negara dan bermanfaat, termasuk Indonesia. Tidak usah jauh-jauh membahas alasan kebutuhan negara, para pembaca saja yang melihat dan merasakan manfaat penanaman modal asing di lingkungan sekitar. Misalnya saya, telah melihat Pulau Lombok (daerah asal saya) makin maju dan merasakan sendiri manfaat kedatangan investasi asing dalam bentuk pembangunan infrastruktur-infrastruktur disana. Kondisi di Pulau Lombok yang saya lihat dan rasa berbeda dengan yang dulu tidak terlepas dari ‘kebaikan’ orang-orang Arab yang telah melakukan investasi di sektor pariwisata. Saya juga melihat sendiri (tidak merasakan) manfaat penanaman modal asing dari eksistensi perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia. Terbukti kesejahteraan rekan-rekan saya yang berkarir di perusahaan multinasional lebih baik dibandingkan rekan-rekan yang berkarir di perusahaan nasional atau lokal. Selain itu, ketika saya melakukan perbandingan soft skill dan hard skill anatara rekan-rekan yang berkarir di perusahaan multinasional dan perusahaan nasional atau lokal. Terbukti lagi, penguasaan teknologi dan kemampuan manajerial mereka lebih baik.

Dari penjelasan sederhana ini, para pembaca bisa membayangkan sendiri bahwa saya yang bukan ‘orang pemerintah’ saja masih bisa melihat hal-hal baik dari penanaman modal asing. Bagaimana dengan pemerintah Indonesia? Melihat pernyataan-pernyataan di media, sepertinya pemerintah melihat penanaman modal asing sebagai sesuatu hal yang bersifat ‘sangat baik’ atau ‘sangat perlu’. Disini masalahnya, menurut saya ketika penanaman modal asing dilihat dalam perspektif ‘sangat’ atau ‘terlalu’, terdapat ‘masalah’ dalam berpikir. Malah beberapa tokoh dan pakar, pemerintah dianggap melakukan ‘kesalahan berpikir’.

Para pembaca, yang saya maksud dengan ‘masalah’ dalam berpikir dan bertindak kurang lebih dapat digambarkan seperti ini: Semula kita berpikir untuk menjadi ‘independen’, lama-lama kita berpikir karena ‘dependen’, sekarang karena ‘interdependen’. Semula kita bertindak untuk ‘bebas’, lama-lama kita bertindak karena ‘tidak bebas’, sekarang karena ‘tidak bisa bebas’.

Dalam konteks keamanan nasional, ‘masalah’ dalam berpikir dan bertindak ini terlihat dari: Mulanya kita berupaya mencapai keamanan nasional tanpa penanaman modal asing. Kemudian kita berupaya mencapai keamanan nasional dengan penanaman modal asing. Sekarang kita berupaya mencapai penanaman modal asing, oleh karena  keamanan nasional adalah penanaman modal asing. Pertanyaan saya, benarkah keamanan nasional adalah penanaman modal asing?

Para pembaca dapat menjawab pertanyaan saya, dengan melihat dan menimbang-nimbang sejarah. Baik dengan melihat kembali sejarah krisis ekonomi 1997 dan 2007. Atau dengan menimbang kembali dinamika lingkungan strategis dalam dua dekade kebelakang, perihal kebangkitan pengaruh Tiongkok dan eksistensi kelompok teroris transnasional.

Sebenarnya para pengambil kebijakan di negara-negara lain makin tersadar tentang hubungan antara keamanan nasional dengan penanaman modal asing. Mereka berpikir keras untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana cara mengundang investasi asing sebanyak-banyaknya tanpa mengganggu kondisi keamanan nasional? Atau, bagaimana kita dapat merumuskan kebijakan keamanan nasional tanpa mengganggu aliran investasi ke dalam negeri? Atau dengan kata lain, mereka jauh-jauh dari upaya sekuritisasi dan desekuritisasi isu penanaman modal asing.

Esensi utama dalam hubungan antara penanaman modal asing dengan keamanan nasional adalah keduanya sama-sama seperti ‘pedang bermata dua’ dan ‘uang logam bermuka dua’. Dengan kata lain, pemerintah Indonesia harus melakukan upaya-upaya penyeimbangan yang objektif antara menjaga keterbukaan ekonomi untuk penanaman modal asing dan melindungi keamanan nasional mereka dari penanaman modal asing. Bukan hanya melakukan sekuritisasi isu penanaman modal asing dengan mobilisasi massa rakyat (hard mobilisation), apalagi melakukan desekuritisasi isu dengan mobilisasi TNI, Polri dan BIN dalam konteks ‘menjelaskan’ (soft mobilisation)

Dalam kondisi ‘seimbang’, penanaman modal asing yang memacu pertumbuhan ekonomi akan berdampak kepada pencapaian kondisi keamanan nasional secara perlahan di masa depan. Dalam kondisi yang sama,  keamanan nasional akan tergantung pada upaya-upaya menjaga lingkungan yang terbuka bagi penanaman modal asing.

Sebaliknya dalam kondisi ‘tidak seimbang’, ketika Indonesia membuat lingkungan investasi yang terlalu tertutup, ditandai dengan banyaknya peraturan yang menghambat, kemungkinan besar negara-negara lain akan mengambil langkah yang sama. Dalam skenario terburuk, Indonesia akan terlibat perang dagang (trade war) dengan negara-negara lain. Masih dalam kondisi yang sama, ketika Indonesia membuat lingkungan investasi yang terlalu terbuka, ditandai dengan peraturan-peraturan yang memperbolehkan perusahaan-perusahaan asing untuk menanamkan modal pada sektor-sektor strategis, terdapat kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan ini malah akan mengancam stabilitas negara.

Memang belum ada kesepakatan tentang sektor-sektor apa saja yang termasuk kategori ‘strategis’. Saya sendiri menganggap bahwa sektor yang termasuk strategis adalah sektor yang menentukan hidup-matinya suatu negara, terjadinya perubahan dalam sektor tersebut bakal berpengaruh besar dalam sejarah perjalanan hidup umat manusia sampai sekarang. Oleh karena itu, saya menganggap terdapat 4 sektor strategis dalam kehidupan suatu negara:

  1. Sektor ini terkait dengan fungsi perlindungan wilayah dan rakyat pada suatu negara.
  2. Dalam perjalanan sejarah, revolusi agrikultural kemudian membuat manusia makin tergantung dengan pangan. Di Barat manusia tidak bisa terlepas dari gandum, di Timur manusia tidak bisa terlepas dari beras.
  3. Dalam perjalanan sejarah, revolusi industri kemudian membuat manusia makin tergantung dengan energi. Seluruh manusia di dunia tidak bisa terlepas dari listrik dan bahan bakar minyak.
  4. Dalam perjalanan sejarah, revolusi informasi dan teknologi kemudian membuat manusia makin tergantung dengan internet.

Penanaman Modal Asing dalam Sektor-Sektor Strategis di Indonesia dan Negara Lain

Di Indonesia, penanaman modal asing diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Saya telah melakukan review singkat terhadap dua regulasi ini, dan hasilnya:

Di dalam Undang-Undang no. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal nuansa keamanan nasional masih terlihat sangat kurang, malah hampir tidak ada. Dengan kata lain penanaman modal asing di Indonesia belum dilihat secara komprehensif terkait hubungannya dengan keamanan nasional. Indikatornya terlihat pada pasal 3 ayat (1) dimana asas keamanan nasional tidak dituliskan sebagai landasan penanaman modal. Selain itu, pada ayat (2) keamanan nasional juga tidak menjadi tujuan penyelenggaraan penanaman modal.

Para pembaca akan melihat kondisi yang berbeda di beberapa negara. Dimana keamanan nasional merupakan salah satu landasan, bahkan penanaman modal asing. Seperti di Kanada, dalam Undang-Undang Investasi Kanada (Investment Canada Act) tertulis bahwa pemerintah dapat melakukan suatu review jika penanaman modal asing dianggap dapat mengganggu keamanan nasional (Pasal 25 Ayat 3). Di Tiongkok sama saja, dalam Undang-Undang Keamanan Nasional (National Security Law) tertulis bahwa negara dapat melakukan review terhadap penanaman modal asing yang dapat berdampak pada keamanan nasional (Pasal 59). Di Korea Selatan sama juga, dalam amandemen yang dilakukan Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi terhadap Peraturan Presiden yang mengatur Promosi Investasi Luar Negeri (Presidential Decree No. 20646), tertulis bahwa Kementerian dapat melakukan investigasi awal (preliminary investigation) terhadap suatu investasi asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan nasional. Terakhir di Amerika Serikat, seperti tertulis dalam Undang-Undang Investasi Asing dan Keamanan Nasional (Foreign Investment and National Security Act) bahwa Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (Committee on Foreign Investment of United States/CIFUS) juga dapat melakukan review keamanan nasional terhadap seluruh kegiatan penggabungan dan pengambilalihan (Merger and Acquisition/M&A) yang dilakukan perusahaan-perusahaan asing kepada perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat.

Selain melihat Undang-Undang tentang Penanaman Modal, saya juga melihat peraturan lain yang mengatur investasi asing di Indonesia. Di dalam Peraturan Presiden no. 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal misalnya, terlihat hanya sektor militer yang dikategorikan ‘tertutup’ bagi penanaman modal asing. Sedangkan pada tiga sektor lainnya (pangan, energi dan internet) dikategorikan ‘terbuka dengan syarat-syarat’.

Kondisi ini tidak jauh berbeda setelah saya juga melakukan studi perbandingan di beberapa negara. Seperti di Perancis dimana Kementerian Ekonomi dapat melakukan review terhadap produk dan jasa yang dimiliki perusahaan asing pada sektor energi, jaringan air, jaringan transportasi, jaringan komunikasi, pengoperasian bangunan dll. Atau di Jepang dimana investor asing harus melengkapi prior notification requirement ketika akan melakukan M&A dalam industri pertahanan (militer) yang termasuk industri senjata, reaktor nuklir dan produk dual-use. Terakhir di Rusia, seperti pasal-pasal yang tertulis dalam amandemen Undang-Undang Federal No. 57-FZ tentang Prosedur Investasi Asing pada Entitas Bisnis yang Strategis untuk Pertahanan Nasional dan Keamanan Negara (The Federal Law on the Procedures of Foreign Investments in the Business Entities of Strategic Importance for National Defence and State Security).

Dengan melakukan perbandingan kebijakan, para pembaca dapat mengetahui dua macam instrumen yang digunakan negara ketika melakukan ‘penyeimbangan’ antara penanaman modal asing dan keamanan nasional. Instrumen ini bisa bersifat dinamis, dengan melakukan review. Atau bersifat statis, dengan menulis katalog/daftar hitam (catalogue list/negative list). Di Indonesia, pemerintah hanya menggunakan instrumen yang kedua.

Padahal dengan melihat sifat kedua instrumen ini dan sifat dari penanaman modal asing dan keamanan nasional, menimbang kondisi lingkungan strategis serta melakukan studi perbandingan kebijakan (policy benchmarking) di negara-negara lain. Menurut saya,  instrumen pertama yaitu melakukan review keamanan nasional lebih tepat dilakukan terhadap penanaman modal asing. Sayangnya, review keamanan nasional terhadap penanaman modal asing tidak dilakukan pemerintah dan belum diatur lebih mendalam dalam kerangka regulasi.

Review Keamanan Nasional: Sebuah Alternatif

Menurut saya, melakukan review keamanan nasional terhadap penanaman modal asing tergolong penting. Alasannya upaya ini menawarkan kebutuhan ‘penyeimbangan’ bagi suatu negara yang disatu sisi membutuhkan keterbukaan terhadap investasi asing, di sisi lain membutuhkan perlindungan terhadap keamanan nasional. Terlebih di era globalisasi seperti sekarang, konsekuensi dari dinamika lingkungan strategis malah membuat banyak negara cenderung memilih kebijakan yang ‘ekstrim’. Ekstrimisme ini bisa berupa kebijakan yang ‘sangat tertutup’ atau dengan menerapkan proteksionisme perdagangan. Bisa berupa kebijakan yang ‘sangat terbuka’ atau dengan menerapkan anti-proteksionisme dalam perdagangan. Dalam kasus Indonesia misalnya, melihat kembali pernyataan-pernyataan Presiden Joko Widodo tentang investasi asing, saya tidak hanya berpikir pemerintah sedang melakukan desekuritisasi terhadap investasi asing, melainkan desekuritisasi dengan tujuan ‘anti-proteksionisme’.

Oleh karena saya memberikan saran kepada pemerintah untuk mengadopsi praktek review keamanan nasional. Saya coba melihat lebih mendalam kepada negara-negara yang melakukan praktek ini, yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat.

Di Amerika Serikat kewenangan review keamanan nasional terhadap penanaman modal asing berada pada badan inter-agensi yang bernama Committee of Foreign Investment in United States (CFIUS). Badan ini terdiri dari perwakilan-perwakilan Departemen Keuangan, Departemen Keamanan Dalam Negeri, Pertahanan, Perdagangan, Energi dan Gedung Putih. Sejarah berdirinya CFIUS tidak terlepas dari dinamika global pada tahun 1970-an dimana negara-negara Arab dan tahun 1980-an dimana perusahaan-perusahaan Jepang banyak yang melakukan penanaman modal di Amerika Serikat.

Kewenangan CFIUS tergolong luas karena dapat melakukan review terhadap transaksi M&A di seluruh sektor strategis dan non-strategis. Dalam proses review, CFIUS melakukan analisis ancaman terhadap investor, analisis kerentanan terhadap target investasi dan menjelaskan konsekuensi dari dinamika ancaman dan kerentanan tersebut.

Di Tiongkok juga terdapat suatu badan semacam CFIUS yang berdiri sejak 2015. Badan ini juga bersifat inter-agensi karena didalamnya terdapat perwakilan-perwakilan  dari Kementerian Perdagangan, Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi (semacam Bappenas), Kementerian Keuangan, Industri dan Teknologi Informasi. Salah satu perbedaan dengan CFIUS, badan review di Tiongkok tidak melibatkan Kementerian Pertahanan.

Kewenangan badan ini terutama melakukan review keamanan nasional terhadap penanaman modal asing yang akan masuk ke Tiongkok. Perbedaan lain dengan CFIUS, badan ini tidak hanya melakukan review terhadap kegiatan M&A (brownfield investment) melainkan juga terhadap penanaman modal asing yang bersifat greenfield pada sektor-sektor tertentu seperti: Pertahanan, teknologi, infrastruktur vital dan critical, energi dan sumber daya alam serta ekonomi.

Penutup

Melihat kembali pernyataan-pernyataan Presiden Joko Widodo tentang investasi asing di Indonesia, saya menganggap pemerintah sedang melakukan desekuritisasi isu. Hal ini bisa merupakan anomali, terlebih jika melakukan perbandingan di beberapa negara, tren yang ada justru sekuritisasi isu. Selain itu, saya juga melihat di Indonesia belum ada suatu badan yang berwenang melakukan review keamanan nasional terhadap penanaman modal asing. Tentu saja kondisi ini menawarkan peluang bagi organisasi yang memiliki core competency pada kajian-kajian pertahanan negara dan keamanan nasional untuk berkontribusi lebih dalam praktek ini di masa depan.

Denny Indra Sukmawan

Kepala Departemen Penelitian dan Pengkajian Strategi di Lingkar Studi Strategis

 
Posted on: August 22, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *