Tentang Konflik Rohingya

Pada 2012, saya masih ingat, pernah berdiskusi dengan seorang kawan yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya tentang Rohingya.

Saya tanya, “Terus, gimana-gimana soal Rohingya?”

“Kompleks cuk, gue masih bingung di kesimpulan” kata dia.  “Orang-orang Rohingya ini ditolak di Myanmar karena dianggap sebagai pendatang dari Bangladesh, mereka ini orang-orang ‘Bengal’ kalo menurut pemerintah Myanmar. Secara legal, mereka juga nggak diakui punya kewarganegaraan Myanmar” tambah dia

Saya tanya lagi ke kawan ini, “Lah, pindah aja ke Bangladesh”

Dia menjawab “Orang-orang Rohingnya juga ditolak di Bangladesh. Soalnya Bangladesh menganggap mereka sebagai orang Myanmar. Ini, ditolak dimana-mana, mereka ini stateless

Saya tertawa. Kemudian dia balik bertanya “Kalo menurut lo?”

Saya jawab “Kalo jangka panjang, Myanmar harus mengakui si Rohingya-Rohingya ini. Kalo jangka pendek, Bangladesh dan negara-negara tetangga lain yang berdekatan dengan Myanmar harus menjadi Buffer Zone untuk si pengungsi-pengungsi Rohingya. Tapi nggak usah terima semua maksud gue

Kata dia “Susah cuk, mereka ini kan tidak dianggap di negaranya sendiri dan ancaman keamanan untuk negara-negara lain”

Saya jawab lagi “Lah, gue ngomong soal kemanusiaan dan keamanan Di (nama kawan saya ini Dian). Lo tolak ini orang-orang, lama-lama jadi teroris mereka, lama-lama jadi ancaman keamanan baru untuk negara-negara yang tadi menolak”

Lima tahun setelah diskusi ini, di tengah-tengah kondisi lingkungan strategis dimana: Kekuatan ISIS perlahahan-lahan melemah. Kemudian muncul suatu ‘Daulah Islamiyah’ di Filipina Selatan. Di Rakhine State, Myanmar muncul satu kelompok ‘pemberontak’ baru yaitu Tentara Penyelamatan Arakan-Rohingya (Arakan-Rohingya Salvation Army) (ARSA) yang menganut ekstrimisme islam.

Kalo soal kebenaran prediksi saya, sebenarnya tidak ada yang istimewa. Pola yang sama terjadi dalam sejarah, dimana-mana.

Menyerang Dahulu, Ribut Kemudian

Para pembaca mungkin sempat melihat gambar-gambar hoax yang viral di media sosial tentang kondisi orang-orang Rohingya. Para pembaca juga mungkin sempat membaca berita-berita heboh tentang mereka (orang-orang Rohingya) yang diperkosa, disiksa dan dibunuh dengan metode-metode yang jauh dari pri-kemanusiaan. Ternyata hal-hal ini tidak sepenuhnya benar.

Memang benar bahwa terdapat ratusan (sekitar 400) orang Rohingya yang tewas. Benar juga bahwa terjadi eksodus puluhan ribu manusia dari Myanmar ke Bangladesh. Akan tetapi tidak banyak yang tahu, hal ini terjadi karena ARSA menyerang terlebih dahulu. Pada bulan Agustus tahun ini, ARSA tercatat melakukan serangan yang terkoordinasi ke 30 pos polisi dan markas tentara di Rakhine State. Serangan ini direspon balik oleh militer Myanmar dengan melakukan ‘operasi militer’ untuk ‘menumpas teroris’ di Rakhine State. Bahwa korban ‘operasi militer’ ini lebih banyak masyarakat sipil karena milisi-milisi ARSA menjadikan mereka (sipil) sebagai tempat perlindungan.

Kondisi saat ini kurang lebih sama dengan yang terjadi pada 2012. Tidak jauh berbeda. Bedanya, yang sekarang dipicu serangan ARSA. Dulu, sekitar Bulan Mei-Juni 2012, seorang wanita Rakhine (salah satu etnis di Myanmar) diperkosa oleh tiga orang Rohingya. Tidak lama konflik terjadi antara etnis Rohingya dengan etnis-etnis lain di Myanmar yang dibantu kelompok tentara. Dampaknya gelombang pengungsi dari Myanmar ke Bangladesh dan negara-negara ASEAN yang lain, termasuk ke Indonesia (di Aceh).

Saya perlu menekankan kepada para pembaca. Saat itu (2015) tidak semua negara mau menerima pengungsi Rohingya. Malaysia misalnya, mengusir mereka di laut lepas. Menteri Dalam Negeri Malaysia menjelaskan hal ini  “Kami sudah terlalu baik dengan orang-orang yang masuk dengan ilegal ke perbatasan Kami. Kami juga mencoba memperlakukan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Tetapi Kami tidak bisa menerima ‘banjir’ seperti ini. Atau Thailand, yang juga mengusir mereka saat berada di laut lepas dan daratan. Hal ini lebih dapat dipahami, mengingat Thailand mempunyai pengalaman buruk ketika menangani pengungsi konflik Kamboja beberapa dekade lalu. Selain itu, Thailand juga ‘trauma’ dengan pengungsi-pengungsi muslim, mengingat mereka cukup kewalahan dengan pemberontakan ‘ekstrimis islam’ di Thailand Selatan.

Hanya Indonesia yang mau menerima mereka dengan ‘tangan terbuka’ pada awalnya, akan tetapi dalam waktu yang tidak lama. Sekitar bulan Oktober 2015 –atau dua tiga bulan setelah diterima di Aceh, beberapa pengungsi wanita Rohingya mengaku telah diperkosa oleh oknum-oknum masyarakat di Aceh. Ternyata hal ini sama sekali tidak benar. Sayangnya berita ‘perkosaan’ terlanjur menyebar, masyarakat dunia kemudian menghujat Aceh dan Indonesia ‘ramai-ramai’ karena dianggap tidak mampu menangani mereka sesuai prinsip-prinsip kemanusiaan. Tidak lama setelah kasus perkosaan ini mencuat, Panglima TNI Jenderal Muldoko mengatakan bahwa TNI  berusaha untuk mencegah lebih banyak dari mereka yang masuk ke wilayah Indonesia, karena berpotensi besar membuat konflik sosial.

Ekstrimis Religi Kanan di Myanmar

Saya pikir-pikir “Pantas saja ditolak di Malaysia dan Thailand. Belum lama diterima di Indonesia, mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak lazim. Apalagi di Myanmar sana, kemungkinan besar perilaku mereka lebih tidak lazim lagi”. Sembari bertanya perihal alasan orang-orang ‘asli’ di Myanmar menolak dan membenci mereka (orang-orang Rohingya).

Bahwa penolakan dan kebencian terhadap etnis Rohingya sedang mengalami tren peningkatan dalam beberapa bulan kebelakang. Terdapat kebangkitan suatu ‘Nasionalisme Buddha’ di Myanmar. Dimana kelompok-kelompok ‘nasionalis’ melakukan demonstrasi untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap orang-orang Rohingya yang beragama Islam. Bahkan sampai melakukan sweeping terhadap orang-orang Rohingya di beberapa wilayah urban di Yangoon.

Salah satu kelompok ‘nasionalis’ yang paling populer adalah  Ma Ba Tha yang dipimpin oleh Biksu Ashin Wirathu. Saya mengakui bahwa retorika-retorika Wirathu tergolong berbahaya. Salah satu alasannya karena Wirathu mengklaim identitas pemeluk Budha terganggu dengan eksistensi kelompok minoritas pemeluk agama Islam di Myanmar. Akan tetapi, setelah mencari tahu lebih mendalam, ternyata tempat tinggal Wirathu dibakar dan keluarganya dibunuh oleh milisi-milisi Rohingya (akar kelompok ARSA) beberapa tahun lalu.

Baru bulan lalu pacar saya mendapat kesempatan untuk berkunjung ke Myanmar. Dia bercerita tentang ‘betapa kesalnya’ orang-orang Myanmar kepada ‘orang-orang Bengal ini’. Ternyata, sebagian besar perilaku kekerasan dan kasus kriminalitas di Yangoon –Ibukota Negara Myanmar dilakukan oleh mereka -orang-orang Bengal.

Apakah alasan ‘kesal’ mereka sesederhana dendam dan kondisi real di lapangan? Saya pikir tidak sederhana para pembaca. Lebih jauh lagi, saya menduga kelompok militer yang masih berkuasa di ‘balik layar’ merupakan ‘dalang’ yang ‘bermain’ dalam kebangkitan Nasionalisme Buddha di Myanmar. Termasuk aktor utama yang melakukan ‘sekuritisasi’ dengan objek ancaman berupa orang-orang Rohingya, dan kemudian diterima oleh  masyarakat sipil di Myanmar.

Jika melihat catatan sejarah, para pembaca akan mengetahui bahwa asumsi saya beralasan. Junta militer merupakan aktor yang paling bertanggung jawab terhadap status ‘stateless’ orang-orang Rohingya seperti saat ini. Seperti yang dikutip dari Benedict Rogers dalam Burma: A Nation at the Crossroads, bahwa rejim junta militer dibawah Jenderal Ne Win-lah yang bertanggung jawab terhadap keluarnya Undang-Undang Imigrasi Tahun 1974 dan Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 1982 yang tidak menuliskan etnis Rohingya sebagai salah satu dari 135 etnis yang diakui di Myanmar. Padahal pada rejim sebelum ini –yang dipimpin oleh Perdana Menteri U Nu, etnis Rohingya masih diakui di Myanmar.

Dengan fakta-fakta ini, saya dapat mengambil beberapa kesimpulan soal konflik Rohingya –sama seperti lima tahun lalu telah diskusikan dengan kawan saya. Pertama, menimbang pemerintah Myanmar merupakan aktor yang paling bertanggung jawab terhadap krisis Rohingya ini, baik ditinjau dari aspek politik –bahwa mereka berada di wilayah kekuasaan Myanmar, atau ditinjau dari aspek sejarah. Dengan kata lain, saya sepakat untuk ‘menekan’ Perdana Menteri Aung San Suu Kyi untuk mengakui etnis Rohingya sebagai salah satu etnis yang mempunyai kewarganegaraan Myanmar. Hal ini merupakan resolusi konflik dalam jangka panjang.

Kedua, menimbang letak Bangladesh sebagai salah satu negara yang berbatasan dengan Myanmar, selain itu melihat kedekatan etnis ‘Bengali’ di Bangladesh dengan etnis ‘Rohingya’ ini. Akan lebih baik jika Bangladesh yang menjadi ‘Buffer Zone’ utama untuk menampung para pengungsi Rohingya. Sembari langkah-langkah politik diambil Perdana Menteri Aung San Suu Kyi. Adapun negara-negara yang merespon ‘keras’ kebijakan Myanmar –seperti Turki, Iran, Indonesia atau organisasi-organisasi internasional seperti Uni Eropa dan Persatuan Bangsa-Bangsa dapat mengirimkan bantuan-bantuan internasional kepada pemerintah Bangladesh.  Hal ini merupakan resolusi konflik dalam jangka pendek.

Bantuan-bantuan internasional, terutama terkait ‘pendanaan’ memang dibutuhkan Bangladesh. Seperti saya telah sebut di awal tulisan ini, Bangladesh sebenarnya menolak pengungsi-pengungsi Rohingya. Alasannya tidak lain karena Bangladesh merupakan salah satu negara paling miskin di dunia. Alasannya tidak bukan karena Bangladesh juga merupakan negara dengan penduduk terbanyak ke-8 di dunia –sebanyak 166 juta jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 1.200 orang per kilometer persegi. Dengan kata lain, kondisi mereka ‘terlalu berat’  untuk menerima dan mengurus ‘tambahan’ manusia lainnya.

Ketiga, Perdana Menteri Aung San Suu Kyi hendaknya melakukan ‘desekuritisasi’ isu terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Langkah ini sangat penting untuk mereduksi penolakan dan kebencian etnis-etnis lain di Myanmar terhadap etnis Rohingya. Akan tetapi saya tidak akan menjelaskan strategi ‘desekuritisasi’ dalam tulisan ini, mungkin lain waktu.

Keempat, bahwa ketiga langkah di atas tergolong penting untuk menyelesaikan konflik Rohingya yang terjadi sejak lama dan berlarut-larut. Saya melihat potensi ancaman keamanan yang lain jika konflik Rohingya tidak segera diselesaikan, yaitu ketika Rakhine State –yang merupakan perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh di masa depan akan menjadi salah satu basis kelompok teroris besar di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan.

Konflik Rohingya Sebagai Alasan Utama Eksistensi Kelompok Teroris Transnasional

Saya rasa sangat logis untuk mengatakan bahwa Etnis Rohingya yang selama ini ‘terdzalimi’ atau ‘termarginalisasi’ sangat potensial untuk direkrut kelompok-kelompok ekstrimis islam seperti ISIS dan Al-Qaeda. Asumsi ini kemungkinan besar benar adanya, terlebih dengan melihat perkembangan pemikiran ‘jihad’ di kalangan muda Rohingya dan peningkatan identitas kolektif (senasib seperjuangan) pada etnis Rohingya ketika mereka membandingkan kondisi mereka dengan kondisi etnis-etnis lain yang beragama Islam yang juga sedang ditekan pemerintah, seperti etnis Moro di Filipina atau orang-orang Pattani di Thailand.

Pada 2014, ketika kelompok-kelompok ekstrimis islam di India Besar (India, Pakistan dan Bangladesh) mengumumkan pembentukan Al-Qaeda di Sub-Kontinen India (AQIS). Selain menargetkan pemerintah-pemerintah di negara masing-masing, mereka juga berniat menyelamatkan orang-orang Rohingya dari ketidakadilan dan tekanan oleh pemerintah Myanmar. Misalnya pada Juni 2015, kelompok Tehreek-e-Taliban di Pakistan dikabarkan telah menawarkan bantuan berupa uang dan pelatihan kepada orang-orang di Rohingya. Atau pada April 2016, seperti tertulis dalam Majalah Dabiq ISIS, salah seorang milisi Bangladesh Abu Ibrahim berkeinginan untuk membantu umat muslim di Myanmar dengan segal cara. Terakhir pada 2017, seorang simpatisan ISIS ditangkap di Malaysia karena terbukti ingin berangkat ke Rakhine State, Myanmar.

Salah satu yang paling serius adalah eksistensi ARSA saat ini di Rakhine State. Walaupun ideologi kelompok ini tidak untuk mendirikan negara islam, seperti halnya ISIS atau Al-Qaeda, melainkan untuk membela dan menyelamatkan umat muslim Rohingya dari pemerintah Myanmar, beberapa pengungsi Rohingya menyebutkan bahwa islam yang dianut milisi-milisi ARSA tergolong ‘ekstrim’. Selain itu, ARSA terbukti telah menjalin hubungan dengan kelompok ekstrimis lain di Arab Saudi dan Pakistan untuk kepentingan penggalangan dana.

Saya menganggap ARSA-lah yang paling bertanggung jawab terhadap eskalasi konflik yang makin tinggi di Myanmar bulan-bulan ini. Hal ini tidak terlepas dari serangan yang dilakukan ARSA kepada puluhan polisi dan tentara di Rakhine State pada 25 Agustus 2017. Termasuk pembunuhan beberapa orang hindu di Rakhine State pada 27 Agustus 2017. Aksi ini kemudian direspon (sayangnya berlebihan) oleh masyarakat dan militer Myanmar. Lebih jauh lagi berdampak pada ‘pengungsian massal etnis Rohingya episode 2’ dalam dekade ini.

Selain itu saya juga menganggap ARSA sebagai aktor dibalik gambar-gambar ‘Hoax’ yang tersebar di media sosial baru-baru ini. Hal ini tidak lain karena salah satu strategi kelompok ini adalah untuk mendapatkan perhatian dan dukungan internasional, terutama negara-negara muslim untuk tujuan mereka yang lebih besar, yaitu tinggal di Rakhine secara permanen.

Akhir tulisan ini, saya ingin menyampaikan pesan untuk pembaca. Bersimpati boleh, terlebih untuk saudara kita dalam kemanusiaan. Akan tetapi, jangan menjadi simpatisan yang buta.

Denny Indra Sukmawan
Deputi Kajian Strategis Lingstra

 

 
Posted on: September 9, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *