Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 002/PUU-I/2003)

Oleh:
Ryan Muhammad, S.H[1]
Lingkar Studi Strategis (LINGSTRA)
Jakarta – Indonesia
ryanmuhammad1990@gmail.com

PENDAHULUAN

• Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, dan lain-lain. Sesuai dengan ketentuan pada Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau biasa disingkat dengan UUD RI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.[2] Dalam hal ini bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalam Tanah Air Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengusahaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor (badan usaha) apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah.[3]

Energi sumber daya alam Minyak dan Gas, sangat memegang peran penting dalam perekonomian global, maupun nasional. Hal demikian sangat berarti untuk pertumbuhan ekonomi nasional, karena keterkaitannya dengan penerimaan negara, ekspor Minyak dan Gas serta seluruh neraca pembayarannya. Keterkaitan itu sebenarnya dapat dilihat secara signifikan dan empiris dari peristiwa-peristiwa krisis ekonomi global dalam beberapa tahun yang lalu dan berlangsung hingga kini, karena krisis energi dunia. Pembuat kebijakan, maupun para legislator, meski merancang suatu bentuk hukum baru, tentang wilayah kerja, sebagaimana yang ditentukan dalam hukum Minyak dan Gas, dengan suatu model, yakni kemungkinan pemberian izin prinsip oleh pemerintah, atau pun terhadap pemerintahan daerah, keterkaitannya dengan sistem pemerintahan otonomi daerah, dengan suatu izin. Sehingga akan mudah dilakukan pemantauan, terhadap kemanfaatan dari perspektif perekonomian dan penghasilan devisa negara, terlebih negara dapat mengontrol, karena pemberi izin dapat sewaktu-waktu mencabutnya, bilamana tidak bersesuaian dengan penggunaannya. Hal demikian sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD RI Tahun 1945, yang sangat berfungsi sosial, dalam upaya percepatan negara kesejahteraan, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.[4]

Minyak dan Gas di Indonesia merentangkan sejarah yang sangat panjang, sejak pengelola swasta, hingga ditangani dan dikelola oleh Pemerintah melalui Pertamina dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 kemudian diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas. Dengan kontrol sepenuhnya di bidang kebijakan oleh Pemerintah melalui Direktorat Jendral Minyak dan Gas (Dirjen Migas), dan dilakukan pengawasan oleh suatu Badan Negara yang independen. Guna memenuhi asas demokrasi dan transparansi publik oleh masyarakat, maka dibentuklah suatu Badan Pengawas dan Pengatur di bidang hulu dan hilir Minyak dan Gas.[5]

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas pada tanggal 23 November 2001, maka masyarakat Indonesia mengharapkan setidaknya masalah Minyak dan Gas atau masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) akan segera teratasi. Harapan ini tentunya akan terealisasi bilamana peraturan perundang-undangan tersebut dapat memberikan fondasi yang kuat bagi suatu sektor yang sangat penting bagi masyarakat banyak. Untuk itulah diperlukan kajian-kajian analisis serta penegakkan hukum dalam penerapan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas dalam kerangka globalisasi ekonomi serta pembaharuan hukum di sektor Minyak dan Gas. Perkembangan perundang-undangan tentang Minyak dan Gas tidak dapat dilepaskan dari rentang sejarah yang panjang tentang usaha Minyak dan Gas sejak masa kolonial hingga era kekuasaan Pertamina sebagai Perusahaan Negara dengan pemasok anggaran dan pendapatan negara terbesar pada masa Orde Baru, bahkan hingga saat ini. Sesungguhnya adalah suatu perkembangan yang sangat pesat, kini telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas. Dengan adanya undang-undang tersebut maka dimulailah era kewenangan dari Badan Negara yang independen yakni, Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP Migas) yang melaksanakan kegiatan hulu dan hilir, serta otorisasi pemerintah di sektor usaha Minyak dan Gas yang dikoordinasikan oleh Dirjen Migas bertindak untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang secara teknis mewakili negara dalam melaksanakan amanat Konstitusi tercermin pada pasal 33 UUD RI Tahun 1945.[6]

Globalisasi yang berhadapan dengan hukum Minyak dan Gas, adalah suatu konsekuensi dan perilaku liberalisme perdagangan dunia. Industri Minyak dan Gas adalah suatu industri dengan permodalan besar, dan syarat dengan strategi politik dari negara-negara besar yang memiliki kepentingan akan sumber daya alam Minyak dan Gas, sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan. Hukum Minyak dan Gas, masih sulit untuk dikontrol oleh pemerintah, walaupun sudah ada beberapa lembaga yang bertugas untuk itu. Kesulitan yang utama adalah suatu peluang dari hukum Minyak dan Gas, keterkaitannya dengan wilayah kerja, yang dapat diikuti oleh setiap badan hukum privat kelas nasional maupun internasional. Wilayah kerja itu untuk jangka waktu yang lama, hingga rentan terhadap kerugian negara atas sumber daya alam Minyak dan Gas, dikaitkan dengan kemungkinan kerusakannya. Kedepan harus mendapatkan perhatian dengan model-model baru yang lebih fleksibel terhadap penguasaan jangka panjang atas praktek wilayah kerja.[7]

Kemudian masalah modal asing di Indonesia sudah sejak awal kemerdekaan menjadi bagian dari pemikiran aktual program ekonomi Indonesia. Ini berkaitan dengan konsep perubahan ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Secara esensial konsep ekonomi nasional salah satu dimensinya adalah sebuah perekonomian dimana pemilikan, pengawasan, dan pengelolaan di bidang ekonomi berada di tangan golongan pribumi. Hal ini berarti ada pandangan dan usaha untuk mengalihkan modal asing menjadi modal pribumi. Akan tetapi, hal ini bukanlah persoalan yang mudah dan sederhana dan tidak sekedar pengalihan modal. Secara esensial, untuk mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional terkendala oleh beberapa hal. Pertama, jumlah tenaga ahli yang terlatih dan berpengalaman di Indonesia masih terlalu sedikit untuk dapat melaksanakan kebijakan guna mendorong perkembangan suatu kelas golongan pengusaha pribumi dan mempercepat perbaikan ekonomi. Kedua, perusahaan-perusahaan milik asing masih mendominasi sektor-sektor ekonomi modern seperti di sektor pertambangan Minyak dan Gas, sedangkan golongan pribumi tidak memiliki modal kuat dan keterampilan berwiraswasta yang diperlukan untuk dapat bersaing secara ekonomis dengan pengusaha-pengusaha asing. Melihat berbagai kendala tersebut, maka pemerintah untuk sementara masih membiarkan modal asing berkembang di Indonesia, walaupun penyelenggara negara memiliki pandangan yang cukup beragam mengenai eksistensi modal asing di Indonesia.[8]

Usaha untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan Minyak dan Gas milik asing beserta tambang-tambang minyak yang dikuasai perusahaan-perusahaan tersebut sebenarnya sudah berjalan cukup lama, yaitu sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Berbagai usaha tersebut rata-rata tidak dilakukan secara resmi oleh pemerintah, tetapi oleh berbagai elemen masyarakat yang sedang dibakar semangat nasionalisme yang membara dan mabuk kemerdekaan. Meskipun demikian, usaha untuk mengambil alih secara keseluruhan semua perusahaan Minyak dan Gas beserta sumur-sumurnya bukanlah pekerjaan yang mudah, bahkan bisa dikatakan usaha tersebut tidak pernah berhasil hingga saat ini. Perusahaan-perusahaan Minyak dan Gas milik asing tersebut tetap bercokol dengan eratnya di Indonesia. Pemerintah hanya bisa memberi dan mengganti peraturan-peraturan yang harus diperhatikan selama perusahaan-perusahaan Minyak dan Gas milik asing tersebut beroperasi di wilayah Indonesia, itu pun dengan menempuh proses yang berbelit-belit dengan berbagai perundingan yang amat panjang dan melelahkan.[9]

Namun kenyataannya, sangat ironis jika melihat negara yang sangat kaya akan sumber daya alam dan memiliki warisan kebudayaan yang berusia ribuan tahun, justru pasca reformasi malah semakin tenggelam dalam jurang keterpurukan. Lebih dari 110 juta rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan dan hanya mampu memperoleh makan untuk sesuap nasi saja. Separuh dari penduduk negeri ini telah kehilangan haknya untuk meraih harkat dan martabat kemanusiaannya. Seluruh bangsa kehilangan kemampuan untuk membangun kebudayaannya sebagai sebuah bangsa yang besar. Salah satu penyebab paling utama adalah sistem politik ekonomi yang kacau dan disertai dengan kepemimpinan dengan kepemimpinan nasional yang lemah. Akibatnya negara Indonesia kehilangan visi nasionalisme serta tidak memiliki kemampuan untuk mengkonsolidasikan, membangun dan mengembangkan ketahanan material dan spiritualnya dalam menghadapi segala macam rintangan dan tantangan baik dari dalam negeri maupun internasional. Para elite politik kehilangan keyakinan bahwa Indonesia pernah dan dapat menjadi mercusuar dunia. Padahal di masa lampau, kerajaan-kerajaan di Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit pernah menjadi kekuatan yang diperhitungkan dunia pada masanya. Sesungguhnya pendiri Republik Indonesia seperti Soekarno dan Mohammad Hatta telah menunjukkan kepada dunia suatu visi kemanusiaan yang sangat tinggi dan menjadi spirit bagi pembebasan bangsa-bangsa terjajah di seluruh dunia, khususnya bangsa-bangsa Asia – Afrika. Para pemikir yang adiluhur pada masa revolusi kemerdekaan telah mampu membuat landasan hidup berbangsa dan bernegara yang sangat tinggi nilainya, yaitu Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, sehingga dapat mempersatukan bangsa menuju cita-cita bersama yaitu bebas dari segala bentuk neokolonialisme dan imperialisme.[10]

Akan tetapi yang dilakukan oleh penguasa saat ini belum menghasilkan suatu harapan besar bagi rakyat Indonesia. Akibatnya perusahaan-perusahaan asing mendominasi sebagian besar tanah dan sumber daya alam Indonesia, sementara rakyat Indonesia terpinggirkan dan menjadi penonton dari kegiatan usaha pihak asing dalam mengeruk kekayaan alam Indonesia. Kondisi bangsa yang berada di ujung tanduk ini haruslah diselamatkan oleh para pemuda Indonesia. arah dan tujuan bernegara harus dikembalikan kepada cita-cita para pendiri bagsa sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Di atas landasan itulah Indonesia dapat memutar haluan menuju Indonesia yang berkeadilan sosial serta adil dan beradab.[11]

Tak perlu diragukan lagi bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya minyak, gas, dan kekayaan alam lainnya. Dibandingkan dengan banyak negara lainnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam terlengkap di dunia. Pada bahan tambang yang bersumber dari fosil, minyak Indonesia berada di urutan ketiga setelah Arab Saudi dan Iran, yaitu setara 4.19 juta barel per-hari. Indonesia masuk ke dalam urutan ketujuh eksportir gas terbesar di dunia dari 10 negara penghasil gas terbesar di dunia setelah Australia.[12]

Meskipun memiliki kekayaan alam sangat lengkap dan banyak, pemerintah Indonesia dinilai belum optimal dalam menggunakannya untuk kepentingan nasional dan rakyatnya sendiri. Sebagian besar kekayaan Minyak dan Gas dikuasai oleh perusahaan asing. Lebih dari 85% produksi minyak mentah Indonesia dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing yang berasal dari Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan negara-negara di Eropa. Selanjutnya pemerintah Indonesia membeli minyak dari perusahaan asing pada tingkat harga pasar. Terlebih lagi pemerintah Indonesia harus mengeluarkan cost recovery untuk menggantikan seluruh biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan asing selama melakukan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas. Sebagian hasil minyak Indonesia juga diekspor ke luar negeri, seperti ke Singapura untuk diolah oleh kilang-kilang minyak disana. Indonesia lalu mengimpor kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) hasil olahan kilang-kilang minyak Singapura. Singapura meraih keuntungan yang berlipat ganda dari surplus yang dihasilkan dari pengolahan hasil kekayaan minyak Indonesia. Karena masyarakat Indonesia harus membeli minyaknya sendiri pada tingkatan harga pasar yang mahal.[13]

Demikian pula halnya dengan kekayaan gas bumi. Sebagian besar perusahaan-perusahaan penghasil gas adalah perusahaan-perusahaan asing yang sama dengan perusahaan-perusahaan penghasil minyak. Investasi untuk menghasilkan gas dibiayai oleh bank-bank pemerintah negara-negara industri. Sehingga kegiatan eksplorasi dan eksploitasi gas bumi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ekspor ke negara-negara industri. Contohnya, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi gas bumi oleh British Petroleum (BP) Indonesia yang beroperasi di Lapangan Tangguh, Provinsi Papua. Rencananya produksi BP tersebut difokuskan untuk ekspor keempat negara, yaitu Amerika Serikat, Cina, Korea Selatan, dan Jepang. Keempat pembelinya meliputi Fujian LNG China sebanyak 2,6 juta ton per-tahun, K-Power Korea sebanyak 0,6 juta ton per-tahun, POSCO Korea sebanyak 0,55 juta ton per-tahun, dan Sempra Energy Meksiko sebanyak 3,6 juta ton per-tahun. Selain itu, BP telah menyepakati prinsip-prinsip perjanjian jual beli gas dengan Tohoku Jepang. Dengan kontrak pembelian dari Tohoku Jepang, jumlah permintaan mencapai kapasitas kilang LNG Tangguh untuk dua train, yakni rata-rata 7,6 juta ton per-tahun. Keseluruhan kontrak tersebut berhubungan dengan komitmen pendanaan sebesar USD 2,6 miliar dari 9 lembaga keuangan yang kesepakatannya ditandatangani pada Agustus 2006.[14]

Jika memperhatikan perkembangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam satu dekade terakhir, penerimaan sumber daya alam relatif menurun dibandingkan dengan sebelumnya. Kantong penerimaan APBN didominasi oleh penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak dan utang, baik utang dalam negeri yang bersumber dari penjualan surat berharga, maupun utang luar negeri. Rendahnya penerimaan sumber daya alam justru terjadi di tengah laju eksploitasi sumber daya alam yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, luas kontrak karya Minyak dan Gas, kontrak karya pertambangan, kontrak kerja batu bara, dan kuasa pertambangan semakin bertambah, seiring meningkatnya investasi di sektor-sektor tersebut. Menurunnya penerimaan negara atas sumber daya alam diakui oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo, yang mengatakan bahwa penurunan penerimaan negara justru terjadi di tengah meningkatnya harga komoditas dunia seperti minyak. Tidak hanya minyak, harga komoditas lainnya seperti emas, tembaga, batu bara, juga mengalami peningkatan secara signifikan dalam 10 tahun terakhir.[15]

Total penerimaan negara atas sumber daya alam dalam APBN 2011, hanya sebesar Rp 163,11 triliun atau sekitar 14,8% dari penerimaan negara secara keseluruhan. Sedangkan penerimaan pajak mencapai Rp 850,25 triliun atau sekitar 77,2% dari total penerimaan tahun 2005, penerimaan APBN yang berasal dari sumber daya alam mencapai 22,37%. Namun pada tahun 2011, penerimaan negara atas sumber daya alam tersebut menurun hingga tersisa hanya sebesar 14,8% dari total APBN. Kondisi ini tidak lepas dari berbagai kebijakan pemerintah yang memberi kemudahan dan fasilitas yang besar kepada investor, termasuk fasilitas perpajakan. Salah satu di antara berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah tersebut adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM). Undang-Undang tersebut memberikan fasilitas luar biasa besarnya kepada investor, yaitu di bidang pertanahan, perpajakan, dan keuangan. Fasilitas tersebut ikut menekan penerimaan negara, sedangkan pemerintah terus berupaya menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak.[16]

Dari penjelasan latar belakang di atas, penulis berpendapat bahwa terdapat suatu permasalahan yang mempertanyakan kedaulatan Negara atas sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi berdasarkan UUD RI Tahun 1945. Oleh sebab itu, sesuai dengan semua penjelasan dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis tentang penguasaan Negara atas sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi berdasarkan UUD RI Tahun 1945 melalui studi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 002/PUU-I/2003.

• Rumusan Masalah

1. Bagaimana UUD RI Tahun 1945 mengatur tentang penguasaan negara atas sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi?
2. Bagaimana perbedaan pengaturan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi?

PEMBAHASAN

• Kedaulatan Negara Atas Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi

Pasal 33 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.[17] Dikuasai oleh negara memaknai Hak Penguasaan Negara atas aset kekayaan alam. Negara berdaulat mutlak atas kekayaan sumber daya alam. Digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dimaknai Hak Kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah rakyat Indonesia. Kedua makna ini merupakan satu kesatuan. Makna “dikuasai oleh Negara” merupakan instrumen, sedangkan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” adalah tujuan akhir dari pengelolaan kekayaan alam.[18]

Kekayaan alam milik rakyat Indonesia yang dikuasakan kepada negara diamanatkan untuk dikelola dengan baik demi mencapai tujuan bernegara Indonesia. Pemerintah sebagai representasi negara diberi hak untuk mengelola kekayaan sumber daya alam agar dinikmati oleh rakyat banyak secara berkeadilan dan merata. Kemakmuran rakyat merupakan semangat dan cita-cita akhir negara kesejahteraan (walfare state) yang harus diwujudkan oleh negara dan pemerintah Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu instrumen untuk mencapainya.[19]

Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, secara ketatanegaraan, bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam ada tiga, yaitu pengaturan (regulasi), pengusahaan (mengurus), dan pengawasan. Aspek pengaturan merupakan hak mutlak negara yang tidak boleh diserahkan kepada swasta dan merupakan aspek yang paling utama diperankan negara di antara aspek lainnya. Kata negara menguasai sepenuh-penuhnya dimaknai negara, melalui pemerintah, memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan, dan hak atas sumber daya alam dalam lingkup mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pengelolaan, serta pemanfaatan sumber daya alam.[20]

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, menyatakan “bahwa minyak dan gas bumi mempunyai fungsi yang amat penting untuk pembangunan masyarakat adil dan makmur, dibandingkan dengan bahan-bahan galian yang lain, bahwa produksi minyak dan gas bumi merupakan cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, baik langsung maupun tidak, bahwa minyak dan gas bumi mempunyai arti yang khusus untuk pertahanan nasional.[21] Penguasaan negara atas pengelolaan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa “Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara”.[22] Kalimat kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara bermakna bahwa kekayaan alam merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, melalui pengaturan, pegusahaan, pengelolaan, pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya alam Minyak dan Gas untuk kemakmuran rakyat.

Karena karakteristik sumber daya alam yang unik, pengusahaannya tidak dapat semuanya dilakukan oleh negara. Pengusahaan negara dalam lingkup pengusahaan (hak pengusahaan) dapat dilimpahkan kepada badan hukum swasta atau perorangan dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dengan suatu Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), atau Perjanjian Kerjasama. Namun, pelimpahannya tidak berarti swasta menjadi pemilik bahan tambang yang diusahakan. Negara tetap berdaulat atas bahan tambang (sumber daya alam). Dalam hal pengalihan hak penguasaan, negara tidak dapat mengalihkan melebihi apa yang dikuasai. Sifat pengalihan hak penguasaan adalah hak penyelenggaraan dalam bentuk pengusahaan pertambangan kepada pemegang Kuasa Pertambangan. Kuasa Pertambangan bukanlah hak memiliki bahan tambang melainkan izin untuk melakukan usaha pertambangan.[23]

Kontrak Karya bukan suatu mekanisme pengalihan hak negara, tetapi hanya sarana atau instrumen yang memungkinkan pihak swasta dapat berpartisipasi dalam usaha pertambangan. Membiarkan pihak swasta memiliki hak monopoli dalam menguasai, mengusahakan, dan mendistribusi hasil produksi usaha pertambangan dalam hal Minyak dan Gas Bumi adalah pelanggaran konstitusi negara dan dapat merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Perwakilan negara dalam melakukan perjanjian adalah Pemerintah. Kontrak Karya dan Kuasa Pertambangan bukanlah pelimpahan kuasa mutlak bahan tambang dari negara kepada kontraktor, melainkan kerjasama antara negara dengan kontraktor dalam hal pengusahaan bahan tambang. Posisi negara dalam hubungan ini dalam kapasitas sebagai pemilik bahan tambang (principal), dan lawan kontraknya sebagai pelaksana pengusahaan tambang (kontraktor).[24]

Pengaturan pengusahaan pertambangan khususnya Minyak dan Gas Bumi adalah bagian dari pelaksanaan penguasaan negara atas sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi. Pengaturan ini dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan agar pengusahaan Minyak dan Gas Bumi memberikan manfaat bagi negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan adanya kebijakan desentralisasi, Pemerintahan Daerah (Kabupaten dan Kota) diberikan wewenang untuk mengatur usaha pertambangan Minyak dan Gas Bumi di daerahnya secara bertanggung jawab dan proporsional. Secara bertanggung jawab diartikan pemanfaatannya ditujukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, secara proporsional diartikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan usaha pertambangan Minyak dan Gas Bumi tidaklah mutlak. Keikutsertaan daerah dalam mengatur usaha pertambangan adalah tugas pembantuan. Tugas pembantuan terbatas pada pengaturan usaha pertambangan Minyak dan Gas Bumi, sedangkan hak penguasaan negara atas sumber daya alam tetap sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat.[25]

• Pengaturan Mengenai Minyak dan Gas Bumi di Indonesia
  • Sebelum Diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Pada konsideran Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi menyatakan, “Bahwa minyak dan gas bumi mempunyai fungsi yang amat penting untuk pembangunan masyarakat adil dan makmur, dibandingkan dengan bahan-bahan galian yang lain, bahwa produksi minyak dan gas bumi merupakan cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, baik langsung maupun tidak, bahwa minyak dan gas bumi mempunyai arti yang khusus untuk pertahanan nasional”.[26] Kemudian pada konsideran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara menyatakan, “Bahwa minyak dan gas bumi adalah bahan galian strategis, baik untuk perekonomian negara maupun untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Nasional”.[27]

1. Penguasaan Negara Atas Minyak dan Gas Bumi

Pasal 2 UU No. 44 Prp Tahun 1960 menyatakan bahwa “Segala bahan galian minyak dan gas bumi yang ada didalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara”.[28] Hal ini mempertegas bahwa Minyak dan Gas Bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam hal penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Perusahaan Negara yaitu PERTAMINA. Hal ini diatur pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi “Usaha pertambangan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Perusahaan Negara semata-mata”.[29]

1. Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No. 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha pertambangan Minyak dan Gas Bumi terintegrasi dalam satu kesatuan, meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan, serta penjualan.[30] Dan seluruh kegiatan usaha tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh PERTAMINA sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Petambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, yang berbunyi “Perusahaan bergerak di bidang pengusahaan minyak dan gas bumi yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan”.[31]

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, yang berbunyi “Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar yang ditanam dalam P.N. PERTAMINA sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya tercantum dalam Neraca Pembukaan yang akan disahkan oleh Menteri Keuangan”.[32] Dalam hal ini, modal dan kekayaan PERTAMINA terpisah dari kekayaan Negara.

PERTAMINA dalam melakukan kegiatan usaha Minyak dan gas Bumi dapat melakukan kerja sama dengan kontraktor-kontraktor melalui Kontrak Production Sharing, hal tersebut diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.[33] Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk Perusahaan Negara apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.[34]

1. Tugas PERTAMINA dalam usaha Minyak dan Gas Bumi

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU No. 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, tugas Perusahaan adalah melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dengan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran Rakyat dan Negara, menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi untuk dalam negeri yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.[35]

1. Penerimaan Negara Atas Usaha Minyak dan Gas Bumi

Pemegang kuasa pertambangan membayar kepada Negara iuran pasti, iuran eksplorasi dan/atau eksplorasi dan/atau pembayaran-pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pemberian kuasa pertambangan. Perincian dan besarnya pungutan-pungutan Negara yang tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.[36]

Dalam melaksanakan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang ini Perusahaan wajib menyetor kepada Kas Negara, jumlah-jumlah sebagai berikut :[37]

• 60% dari penerimaan bersih usaha (net operating income) atas hasil operasi Perusahaan sendiri;
• 60% dari penerimaan bersih usaha (net operating income) atas hasil Kontrak Production Sharing sebelum dibagi antara Perusahaan dan Kontraktor;
• Seluruh hasil yang diperoleh dari Perjanjian Karya termaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1963;
• 60% dari penerimaan-penerimaan bonus Perusahaan yang diperoleh dari hasil Kontrak Production Sharing.

• Setelah Diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, maka Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Pertamina jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Pertamina tidak berlaku lagi, namun peraturan pelaksana dari keempat undang-undang tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.[38]

1. Penguasaan Negara Atas Minyak dan Gas Bumi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD RI Tahun 1945, Minyak dan Gas Bumi dikuasai oleh negara. Tujuan penguasaan negara adalah agar kekayaan nasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan demikian, baik kepentingan perseorangan, masyarakat, maupun pelaku usaha, tidak memiliki hak menguasai atau pun memiliki Minyak dan Gas Bumi yang terkandung di dalamnya.[39] Pada konsideran UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, menyatakan “bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat”.[40]

Pasal 4 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi “Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara”, juga telah mempertegas penguasaan negara atas Minyak dan Gas Bumi di Indonesia.[41]

Penguasaan negara tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa “Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan”.[42] Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan negara kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

1. Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dibagi menjadi dua macam, yaitu Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir.[43]

• Kegiatan Usaha Hulu

Kegiatan Usaha Hulu diatur dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 5 sampai dengan Pasal 6, dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 22 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang bertitik tumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.[44]

Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama (KKS). Kontrak kerja sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontrak kerja sama itu paling sedikit memuat persyaratan sebagai berikut :[45]

1. Kepemilikan sumber daya alam tetap berada di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan.
2. Pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana.
3. Modal dan resiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
6. Koperasi, usaha kecil, dan,
7. Badan Usaha Swasta.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.[46]

• Kegiatan Usaha Hilir

Kegiatan Usaha Hilir diatur dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.[47] Kegiatan usaha hilir diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.[48] Kegiatan usaha hilir dilaksanakan dengan izin usaha. Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Badan usaha baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dibedakan atas :[49]

1. a) Izin usaha pengolahan,
2. b) Izin usaha pengangkutan,
3. c) Izin usaha penyimpanan,
4. d) Izin usaha niaga

Setiap badan usaha dapat diberi lebih dari satu izin usaha sepanjang tidak bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin usaha paling sedikit memuat :[50]

1. Nama penyelenggara
2. Jenis usaha yang diberikan
3. Kewajiban dalam penyelenggaraan pengusahaan
4. Syarat-syarat

Setiap izin usaha yang telah diberikan hanya dapat digunakan sesuai dengan tujuannya. Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menangguhkan kegiatan, membekukan kegiatan atau mencabut izin usaha berdasarkan :[51]

1. Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam izin usaha.
2. Pengulangan pelanggaran atas persyaratan izin usaha.
3. Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini.

Sebelum melaksanakan pencabutan izin usaha, pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan. Kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh :[52]

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
3. Koperasi, usaha kecil, dan,
4. Badan Usaha Swasta.

Keempat jenis badan usaha itu dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha hilir.

• Kedudukan Badan Pelaksana dan Badan Pengatur Dalam Kegiatan Usaha Hulu dan Hilir

Ketentuan hukum yang mengatur tentang Badan Pelaksana adalah Pasal 1 angka 23, Pasal 44 sampai Pasal 45 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.[53] Kedudukan Badan Pelaksana merupakan Badan Hukum Milik Negara. Badan Hukum Milik Negara mempunyai status sebagai subjek hukum perdata dan merupakan institusi yang tidak mencari keuntungan serta dikelola secara profesional.

Badan Pelaksana terdiri atas unsur pimpinan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan tenaga administratif. Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.[54]

Fungsi Badan Pelaksana ini adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan negara yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[55] Tugas Badan Pelaksana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Tugas Badan Pelaksana, yaitu :[56]

1. Memberikan pertimbangan kepada menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran wilayah kerja serta kontrak kerja sama.
2. Melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama.
3. Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu wilayah kerja kepada menteri untuk mendapatkan persetujuan.
4. Memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan, selain yang tercantum pada angka 3 diatas.
5. Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran.
6. Melaksanakan pengawasan dan melaporkan kepada menteri mengenai pelaksanaan kontrak kerja sama.
7. Menunjuk penjual Minyak dan Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Anggaran biaya operasional Badan Pelaksana didasarkan pada imbalan (fee) dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[57] Dari ketujuh tugas di atas, tugas penandatanganan kontrak production sharing merupakan tugas yang paling penting karena dengan adanya penandatanganan kontrak itu akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.

Badan Pengatur diatur dalam Pasal 1 angka 24, Pasal 8 ata (4), Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar Minyak dan Gas Bumi pada kegiatan usaha hilir.[58] Fungsi Badan Pengatur adalah sebagai berikut :[59]

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat konsumen terhadap kelangsungan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar Minyak di seluruh wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan untuk optimalisasi dan mencegah terjadinya monopoli pemanfaatan fasilitas pipa transmisi, distibusi, dan penyimpanan oleh badan usaha tertentu.
2. Melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi bahan bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

Pemerintah bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan layanan menghindari terjadinya kelangkaan bahan bakar Minyak di seluruh Indonesia. Tugas Badan Pengatur meliputi pengaturan dan penetapan mengenai :[60]

1. Ketersediaan dan distribusi bahan bakar Minyak
2. Cadangan bahan bakar Minyak nasional
3. Pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar Minyak, pemanfataan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar Minyak terutama ditujukan untuk daerah-daerah tertentu atau daerah terpencil yang mekanisme pasarnya belum dapat berjalan sehingga fasilitas pengangkutan dan penyimpanan yang ada perlu diatur untuk dapat dimanfaatkan agar tercapai kondisi yang optimal dan tercapai harga yang serendah mungkin.
4. Tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.
5. Harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, rumah tangga adalah setiap konsumen yang memanfaatkan Gas Bumi untuk keperluan rumah tangga.
6. Pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi, pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi diatur oleh Badan Pengatur yang berkaitan dengan aspek usaha dari kegiatan transmisi dan distribusi Gas Bumi tersebut.
7. Pengawasan dalam bidang-bidang pada angka 1 sampai dengan 6.

Struktur Badan Pengatur terdiri atas Komite dan Bidang.[61] Komite terdiri atas :[62]

1. Satu orang ketua merangkap anggota, dan
2. Delapan orang anggota yang berasal dari tenaga profesional.

Ketua dan anggota Komite Badan Pengatur diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).[63] Badan Pengatur dalam melakukan pengawasan dan pengaturan bertanggung jawab kepada Presiden.[64] Pembentukan Badan Pengatur ditetapkan dengan Keputusan Presiden.[65] Anggaran biaya operasional Badan Pengatur didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan iuran dari Badan Usaha yang diaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[66]

• Penerimaan Negara Atas Usaha Minyak dan Gas Bumi

Pengaturan mengenai penerimaan negara atas usaha Minyak dan Gas Bumi diatur dalam Pasal 31 hingga Pasal 32 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.[67] Penerimaan negara berupa pajak diantaranya sebagai berikut :[68]

1. Pajak-pajak;
2. Bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai;
3. Pajak daerah dan retribusi daerah.

Penerimaan negara bukan pajak diantaranya sebagai berikut :[69]

1. Bagian negara;
2. Pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi;
3. Bonus-bonus.

Ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara, dan bonus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), serta tata cara penyetorannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.[70]

ANALISIS

• Resume Putusan Mahkamah Konstitusi RI

Berdasarkan kutipan dari hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 002/PUU-I/2003 yang mengabulkan permohonan Para Pemohon dalam pengujian materiil untuk sebagian ;[71]

Menyatakan:

1. Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang”,
2. Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak”,
3. Pasal 28 ayat (2) dan (3) yang berbunyi “(2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar; (3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu”.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) “bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”.

Menyatakan Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang”, Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak”, dan Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalil Para Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 002/PUU-I/2003, diantaranya yaitu :[72]

Pertama, Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 dengan argumentasi bahwa perusahaan asing akan menguasai industri minyak dan gas nasional, di samping mengurangi wewenang Presiden dan menumpukkan kekuasaan atas sumber daya minyak dan gas bumi di tangan Menteri ESDM. Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 menyatakan, “Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)”. Terhadap hal ini Mahkamah tidak sependapat dengan Para Pemohon yang menganggap ketentuan tersebut menyebabkan terjadinya penumpukan kekuasaan yang sangat besar pada Menteri ESDM, karena hal itu merupakan masalah internal Pemerintah yang tidak relevan dalam perkara a quo. Namun, Mahkamah menilai ketentuan dimaksud tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) undang-undang a quo yang menyatakan bahwa penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Secara yuridis, wewenang penguasaan oleh negara hanya ada pada Pemerintah, yang tidak dapat diberikan kepada badan usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 5 undang-undang a quo. Sementara, Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap hanya melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan kontrak kerjasama dengan hak ekonomi terbatas, yaitu pembagian atas sebagian manfaat minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2). Dalam lapangan hukum administrasi negara, pengertian pemberian wewenang (delegation of authority) adalah pelimpahan kekuasaan dari pemberi wewenang, yaitu negara, sehingga dengan pencantuman kata “diberi wewenang kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap” maka penguasaan negara menjadi hilang. Oleh karena itu, kata-kata “diberi wewenang” tidak sejalan dengan makna Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, di mana wilayah kerja sektor hulu adalah mencakup bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang salah satunya adalah minyak dan gas bumi, yang merupakan hak negara untuk menguasai melalui pelaksanaan fungsi mengatur (regelen), mengurus (bestuuren), mengelola (beheeren), dan mengawasi (toezichthouden). Oleh karena itu, adanya kata-kata “diberi wewenang” dalam Pasal 12 ayat (3) dimaksud adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Kedua, Pasal 22 ayat (1) undang-undang a quo yang berbunyi “Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri” sebagai bertentangan dengan UUD 1945. Dari bunyi pasal tersebut bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (duapuluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi migas untuk menehui kebutuhan dalam negeri, dapat mengakibatkan pihak Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak melaksanakan tanggungjawabnya untuk turut memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 19 dalam rangka penjabaran Pasal 33 ayat (3) yaitu prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Mahkamah menilai bahwa prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam cabang produksi migas mengandung pengertian bukan hanya harga murah maupun mutu yang baik, tetapi juga adanya jaminan ketersediaan BBM dan pasokan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) undang-undang a quo yang mencantumkan kata-kata “paling banyak” maka hanya ada pagu atas (patokan persentase tertinggi) tanpa memberikan batasan pagu terendah, hal ini dapat saja digunakan oleh pelaku usaha sebagai alasan yuridis untuk hanya menyerahkan bagiannya dengan persentase serendah-rendahnya (misalnya hingga 0,1%). Oleh karena itu, Mahkamah menganggap kata-kata “paling banyak” dalam anak kalimat “…. wajib menyerahkan paling banyak 25% (duapuluh lima persen) …” harus dihapuskan karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Selanjutnya, pengaturan mengenai pelaksanaan penyerahan 25% bagiannya yang dimaksud, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) undang-undang a quo;

Ketiga, Pasal 28 ayat (2) undang-undang a quo, di samping akan menimbulkan perbedaan harga antar daerah/pulau yang, menurut Para Pemohon, dapat memicu disintegrasi bangsa dan kecemburuan sosial, juga bertentangan dengan praktik kebijaksanaan harga BBM di setiap negara di mana Pemerinah ikut mengatur harga BBM sesuai dengan kebijaksanaan energi dan ekonomi nasional setiap negara, karena komoditas BBM tidak termasuk dalam agenda WTO. Terhadap dalil Para Pemohon dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa campur tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah dapat mempertimbangkan banyak hal dalam menetapkan kebijakan harga tersebut termasuk harga yang ditawarkan oleh mekanisme pasar. Pasal 28 ayat (2) dan (3) undang-undang a quo mengutamakan mekanisme persaingan dan baru kemudian campur tangan Pemerintah sebatas menyangkut golongan masyarakat tertentu, sehingga tidak menjamin makna prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, guna mencegah timbulnya praktik yang kuat memakan yang lemah. Menurut Mahkamah, seharusnya harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Oleh karena itu Pasal 28 ayat (2) dan (3) tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

• Analisis Putusan

Berdasarkan resume Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 002/PUU-I/2003 di atas, penulis sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI yang membatalkan ketentuan Pasal 12 ayat (3), 22 ayat (1), serta 28 ayat (2) dan (3) UU No, 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Berikut beberapa pendapat penulis melalui berbagai analisa terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Pasal 12 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang berbunyi “Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)”.[73] Dalam pasal tersebut terdapat kata-kata “diberi wewenang”, yang dapat dimaknai sebagai pelimpahan kekuasaan dari pemberi wewenang, yaitu negara, sehingga dengan pencantuman kata “diberi wewenang kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap” maka penguasaan negara menjadi berkurang, dan beralih kepada pihak investor. Dalam hal ini dapat dikatakan telah terjadi swastanisasi sektor sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi, dimana pihak swasta lebih menguasai pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dibandingkan Negara. Secara konstitusional, segala kekayaan alam dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD RI Tahun 1945. Secara yuridis, wewenang dalam penguasaan atas sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi semata-mata hanya dikuasai oleh Negara dan dilakukan oleh Pemerintah sebagai pelaksana dari kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Penulis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD RI Tahun 1945, yang berbunyi “(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.[74] Juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang berbunyi “Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. (2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan”.[75] Oleh sebab itulah ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Kedua, Pasal 22 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi “Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri”.[76] Kata-kata “paling banyak 25%” dapat mengakibatkan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan Minyak dan Gas Bumi dalam negeri. Karena jika dicantumkan kata-kata “paling banyak 25%”, Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap dapat hanya memberikan bagiannya dari hasil produksi Minyak dan Gas Bumi dibawah jumlah persentase yang ditentukan, yaitu 25%. Atau bahkan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap dapat memberikan bagiannya dari hasil produksi Minyak dan Gas Bumi di wilayah hukum Indonesia sebesar 0,1% saja dari jumlah persentase yang ditentukan dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Jika ketentuan pasal tersebut tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka akan berdampak kepada kelangkaan BBM di dalam negeri, karena sebagian besar hasil produksi Minyak dan Gas Bumi dimiliki oleh Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap, atau bahkan di-ekspor ke luar negeri oleh Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap. Namun penulis tidak sepakat dengan pendapat Mahkamah Konstitusi RI yang berpendapat bahwa kata-kata “paling banyak 25%” diubah menjadi “paling sedikit 25%”. Penulis berpendapat bahwa meskipun kata-kata “paling banyak 25%” diubah menjadi “paling sedikit 25%”, tetap belum mampu mencukupi kebutuhan BBM dalam negeri. Karena bisa saja Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap hanya memberikan jumlah persentase bagiannya dari hasil produksi Minyak dan Gas Bumi di wilayah hukum Indonesia sebesar 25%. Penulis berpendapat jumlah 25% belum mampu mencukupi kebutuhan BBM dalam negeri. Hal inilah yang mengakibatkan Penulis berpendapat bahwa Pasal 22 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.[77] Seharusnya hasil produksi Minyak dan Gas Bumi di wilayah hukum Indonesia lebih diprioritaskan semaksimal mungkin untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketiga, Pasal 28 ayat (2) dan (3) UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi “(2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. (3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu”.[78] Penulis sepakat dengan pendapat Mahkamah Konstitusi RI yang membatalkan pasal tersebut, dikarenakan harga BBM harus ditetapkan oleh Pemerintah guna menyesuaikan kemampuan atau daya beli masyarakat Indonesia. Penetapan harga BBM tidak boleh diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha, yang berarti me-liberalisasi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Jika penetapan harga BBM diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha, maka akan berdampak kepada harga BBM yang tinggi dan sulit dijangkau oleh kemampuan atau daya beli masyarakat Indonesia. Penulis berpendapat bahwa Pasal 22 ayat (2) dan (3) UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”.[79] Bahwa penetapan harga BBM harus berada dibawah kendali Pemerintah selaku pelaksana dari Negara sebagai penguasa cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

• Pendapat Hukum

Dalam hal ini Penulis akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah pada bab pendahuluan melalui berbagai analisa Penulis, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD RI Tahun 1945, yang berbunyi “(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.[80] Dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang berbunyi “Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. (2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan”.[81] Secara konstitusional, penguasaan atas cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan seluruh kekayaan alam, seperti sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi dikuasai secara mutlak oleh Negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi merupakan kekayaan nasional yang strategis dan vital yang dikuasai Negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, juga sebagai suatu kekayaan nasional untuk mempertahankan ketahanan nasional. Dalam teori kedaulatan, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membentuk dan menerapkan hukum dalam suatu negara. Sifat-sifat kedaulatan itu tunggal, asli, abadi, dan tidak terbagi.[82] Oleh sebab itu, Negara memegang kekuasaan secara mutlak segala sesuatu di dalam wilayah yurisdiksinya, terutama segala kekayaan alam di dalam wilayah hukumnya. Dan dalam teori Negara Kesejahteraan (walfare state), Negara mengabdi sepenuhnya kepada masyarakat, maka negara adalah alat satu-satunya untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat, disini negara aktif dalam menyelenggarakan kemakmuran warganya, untuk kepentingan seluruh rakyat dan negara. Jadi pada Negara Kesejahteraan ini tugas dari pada negara adalah semata-mata menyelenggarakan kesejahteraan rakyat yang semaksimal mungkin.[83] Dalam hal ini, segala kekayaan alam yang berada di wilayah hukum Indonesia dikuasai secara mutlak oleh Negara dan dipergunakan untuk mensejahterakan atau dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Kedua, dalam perkembangannya, pengaturan mengenai usaha Minyak dan Gas Bumi di Indonesia mengalami berbagai perubahan. Oleh sebab itu, Penulis mencoba untuk menganalisa perbedaan pengaturan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dalam tabel dibawah ini :

Berdasarkan analisa Penulis dalam membedakan pengaturan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Penulis lebih sepakat terhadap pengaturan Minyak dan Gas Bumi sebelum diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu UU No. 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Sesuai dengan analisa Penulis pada Bab IV sebelumnya, Penulis berpendapat bahwa substansi pengaturan pada UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi seperti yang telah dijelaskan dalam tabel di atas, bertentangan dengan Pasal 33 UUD RI Tahun 1945. Analisa Penulis pun diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 002/PUU-I/2003, yang telah membatalkan Pasal 12 ayat (3), 22 ayat (1), dan 28 ayat (2) dan (3) UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, karena substansi undang-undang tersebut dinilai telah me-liberalisasi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi Nasional, serta dinilai telah bertentangan dengan Pasal 33 UUD RI Tahun 1945. Lain halnya seperti pada saat diberlakukannya UU No. 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD RI Tahun 1945.

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, penulis mencoba menyimpulkan dengan menjawab pertanyaan pada pokok permasalahan dalam Bab I Pendahuluan.

Pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD RI Tahun 1945, yang berbunyi “(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang berbunyi “Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. (2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan”. Secara konstitusional, penguasaan atas cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan seluruh kekayaan alam, seperti sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi dikuasai secara mutlak oleh Negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi merupakan kekayaan nasional yang strategis dan vital yang dikuasai Negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, juga sebagai suatu kekayaan nasional untuk mempertahankan ketahanan nasional. Dalam teori kedaulatan, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membentuk dan menerapkan hukum dalam suatu negara. Sifat-sifat kedaulatan itu tunggal, asli, abadi, dan tidak terbagi. Oleh sebab itu, Negara memegang kekuasaan secara mutlak segala sesuatu di dalam wilayah yurisdiksinya, terutama segala kekayaan alam di dalam wilayah hukumnya. Dan dalam teori Negara Kesejahteraan (walfare state), Negara mengabdi sepenuhnya kepada masyarakat, maka negara adalah alat satu-satunya untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat, disini negara aktif dalam menyelenggarakan kemakmuran warganya, untuk kepentingan seluruh rakyat dan negara. Jadi pada Negara Kesejahteraan ini tugas dari pada negara adalah semata-mata menyelenggarakan kesejahteraan rakyat yang semaksimal mungkin. Dalam hal ini, segala kekayaan alam yang berada di wilayah hukum Indonesia dikuasai secara mutlak oleh Negara dan dipergunakan untuk mensejahterakan atau dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Kedua, dalam perkembangannya, pengaturan mengenai usaha Minyak dan Gas Bumi di Indonesia mengalami berbagai perubahan. Berdasarkan analisa Penulis dalam membedakan pengaturan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dijelaskan pada Bab IV sebelumnya, Penulis lebih sepakat terhadap pengaturan Minyak dan Gas Bumi sebelum diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu UU No. 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Sesuai dengan analisa Penulis pada Bab IV sebelumnya, Penulis berpendapat bahwa substansi pengaturan pada UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Pasal 33 UUD RI Tahun 1945. Analisa Penulis pun diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 002/PUU-I/2003, yang telah membatalkan Pasal 12 ayat (3), 22 ayat (1), dan 28 ayat (2) dan (3) UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, karena substansi undang-undang tersebut dinilai telah me-liberalisasi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi Nasional, serta dinilai telah bertentangan dengan Pasal 33 UUD RI Tahun 1945. Lain halnya seperti pada saat diberlakukannya UU No. 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD RI Tahun 1945.

• Saran

Berdasarkan seluruh uraian dan analisa pada skripsi ini, penulis memiliki beberapa saran yang bersifat konstuktif mengenai permasalahan terhadap aspek hukum mengenai penguasaan negara atas pengelolaan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi Nasional saat ini, diantaranya yaitu :

1945. a) UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, perlu dilakukan perubahan (revisi), karena substansi pengaturannya tidak sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD RI Tahun 1945.
1946. b) Pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan atas kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tetap harus menjadi kewenangan Pemerintah selaku pemegang Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Negara, dan dilaksanakan oleh Perusahaan Negara.
1947. c) Hasil produksi dari kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi Nasional, harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri, serta menguntungkan penerimaan Negara.
1948. d) Penetapan harga BBM tetap harus berada dalam kewenangan Pemerintah, dengan menyesuaikan kemampuan atau daya beli masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Mukthie Fadjar. Tipe Negara Hukum. Malang: Bayumedia Publishing. 2005.
Abu Daud Busroh. Ilmu Negara. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
Adrian Sutedi. Hukum Pertambangan. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
Astim Riyanto. Negara Kesatuan, Konsep, Asas, dan Aktualisasinya. Bandung: Yapemdo. 2006.
Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Amtara Norma dan Realita. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
Utrecht. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Bandung: FH & PM UN Padjadjaran. 1960.
F. Strong. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk. Bandung: Nusa Media. 2010.
Jimly Asshiddiqe. Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994.
Jimly Asshiddiqie. Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
Jimly Asshiddiqie. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2002.
Joeniarto. Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia. Yogyakarta: Liberty. 1981.
Hatta Taliwang dan Salamuddin Daeng. Indonesiaku Tergadai. Jakarta: Institute Ekonomi Politik Soekarno Hatta. 2011.
Muh. Yamin. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Yayasan Prapanca. 1959.
Ni’matul Huda. Ilmu Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
Paul Spicker. Social Policy: Themes and Approaches. London: Prentice Hall. 1995.
Salim H. S. Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
Syaiful Bakhri. Hukum Migas: Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam Perundang-Undangan. Yogyakarta: Total Media. 2012.
Taufiqurrohman Syahuri. Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945 – 2002. Bogor: Ghalia Indonesia. 2004.
Wirjono Prodjodikoro. Asas-Asas Tata Negara di Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat. 1977.
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Negara.

Footnote

[1] Wakil Direktur Lingkar Studi Strategis (LINGSTRA). Mahasiswa Program Studi Peperangan Asimetris (Cohort 3), Fakultas Strategi Pertahanan, Pascasarjana Universitas Pertahanan Indonesia. Mahasiswa Peminatan Kajian Stratejik Intelijen (Angkatan XIV), Program Studi Ketahanan Nasional, Pascasarjana Universitas Indonesia.

[2] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

[3] Salim H. S, Hukum Pertambangan di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 1.

[4] Syaiful Bakhri, Hukum Migas Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam Perundang-Undangan, (Yogyakarta: Total Media, 2012), hlm. 14.

[5] Ibid, hlm. 12.

[6] Ibid, hlm. 13.

[7] Ibid, hlm 13 – 14.

[8] Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 1 -2.

[9] Ibid, hlm. 5.

[10] M. Hatta Taliwang dan Salamuddin Daeng, Indonesiaku Tergadai, (Jakarta: Institute Ekonomi Politik Soekarno Hatta, 2011), hlm. 3.

[11] Ibid, hlm. 4 – 5.

[12] Ibid, hlm. 16.

[13] Ibid, hlm. 17.

[14] Ibid, hlm. 18.

[15] Ibid, hlm. 39 – 40.

[16] Ibid, hlm. 40.

[17] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

[18] Adrian Sutedi, Op. Cit, hlm. 24.

[19] Ibid.

[20] Ibid, hlm. 25.

[21] Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

[22] Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 4 ayat (1).

[23] Adrian Sutedi, Op. Cit.

[24] Ibid, hlm. 25 – 26.

[25] Adrian Sutedi, Op. Cit, hlm. 26.

[26] Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

[27] Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

[28] Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pasal 2.

[29] Ibid, Pasal 3 ayat (2).

[30] Ibid, Pasal 4.

[31] Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pasal 6 ayat (1).

[32] Ibid, Pasal 7 ayat (1).

[33] Ibid, Pasal 12 ayat (1).

[34] Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pasal 6 ayat (1).

[35] Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pasal 13.

[36] Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pasal 15 ayat (1).

[37] Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pasal 14 ayat (1).

[38] Salim H. S, Op. Cit, hlm. 282.

[39] Ibid, hlm. 284.

[40] Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

[41] Ibid, Pasal 4 ayat (1).

[42] Ibid, Pasal 4 ayat (2).

[43] Ibid, Pasal 5.

[44] Ibid, Pasal 5 angka 1.

[45] Ibid, Pasal 6 ayat (2).

[46] Ibid, Pasal 22 ayat (1).

[47] Ibid, Pasal 1 angka 10, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 23 – 25.

[48] Ibid, Pasal 7 ayat (2).

[49] Ibid, Pasal 23 ayat (2).

[50] Ibid, Pasal 24 ayat (1).

[51] Ibid, Pasal 25 ayat (1).

[52] Ibid, Pasal 9 ayat (1).

[53] Ibid, Pasal 1 angka 23.

[54] Ibid, Pasal 45.

[55] Ibid, Pasal 44 ayat (2).

[56] Ibid, Pasal 44 ayat (3).

[57] Ibid, Pasal 48 ayat (1).

[58] Ibid, Pasal 1 angka 24.

[59] Ibid, Pasal 46 ayat (1) dan (2).

[60] Ibid, Pasal 46 ayat (3).

[61] Ibid, Pasal 47 ayat (1).

[62] Ibid, Pasal 47 ayat (2).

[63] Ibid, Pasal 47 ayat (3).

[64] Ibid, Pasal 47 ayat (4).

[65] Ibid, Pasal 47 ayat (5).

[66] Ibid, Pasal 48 ayat (2).

[67] Ibid, Pasal 31 ayat (1).

[68] Ibid, Pasal 31 ayat (2).

[69] Ibid, Pasal 31 ayat (3).

[70] Ibid, Pasal 31 ayat (5).

[71] Lihat: “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 002/PUU-I/2003”, hlm 231 – 232.

[72] Lihat: “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 002/PUU-I/2003”, hlm 222 – 230.

[73] Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 12 ayat (3).

[74] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) dan (3).

[75] Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 4 ayat (1) dan (2).

[76] Ibid, Pasal 22 ayat (1).

[77] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

[78] Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 28 ayat (2) dan (3).

[79] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2).

[80] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) dan (3).

[81] Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 4 ayat (1) dan (2).

[82] Abu Daud Busroh, Op. Cit, hlm. 69 – 74.

[83]Ibid, hlm. 54 – 55.