Opini

Keamanan Nasional: Sebuah Tinjauan Konseptual

Denny Indra Sukmawan
Deputi Kajian Strategis, Lingkar Studi Strategis
denny.sukmawan@lingstra.org

Selamat malam para pembaca,

Dalam tulisan kali ini, saya coba membahas tentang konsepsi keamanan nasional. Sebagai think tank yang mengklaim diri memiliki kekhususan pada bidang keamanan nasional. Sangatlah aneh jika di web LINGSTRA tidak ada yang menulis tentang “konsepsi” keamanan nasional. Bahasan kali ini cukup “berat” dari tulisan-tulisan sebelumnya karena merupakan sintesis dari beberapa buku dan jurnal yang telah saya baca.

Eksistensi LINGSTRA ditujukan untuk membuat produk-produk ilmiah melalui kegiatan penelitian dan pengkajian pada bidang kajian keamanan yang bermanfaat bagi kepentingan akademis maupun praktis dalam rangka turut berpartisipasi melalukan upaya pembelaan negara demi menciptakan kondisi keamanan nasional yang menjamin tetap tegaknya kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara. Di antara beberapa istilah tingkat “dewa” yang tertulis dalam kesepakatan ini, saya hanya fokus pada dua hal: kajian keamanan (security studies) dan keamanan nasional (national security).

Saya pernah terpikir kenapa rekan-rekan di LINGSTRA dengan “sadar” dan “berani” memilih untuk fokus pada kajian keamanan. Padahal jika dikaji lebih mendalam, kajian keamanan sangatlah kompleks dan penuh ketidakjelasan. Ada beberapa kemungkinan alasan rekan-rekan yang muncul di pikiran saya. Mungkin karena isu-isunya “keren” karena banyak membahas perang dan intelijen. Mungkin karena networkingnya tentara dan polisi yang masih disegani sebagian besar orang Indonesia.

Bagi saya, membahas isu keamanan nasional tidaklah mudah. Tidak sesederhana para pembaca yang mungkin menganggap kasus-kasus terorisme di Indonesia adalah rekaan, entah rekaan siapa. Tidaklah juga sesederhana isu komunisme yang baru kemarin bangkit, kemudian tenggelam, entah karena siapa. Atau soal perang dan konflik di dunia ini yang selalu disebabkan sekelompok orang di Israel.

Terlebih lagi menurut seorang teman, isu-isu keamanan nasional tidak laku “dijual”, ketika dibanding isu-isu lain seperti hak asasi manusia, terorisme, gender atau lingkungan hidup. Lagi teman yang lain menyebut isu keamanan nasional terlalu  “ekslusif”, tidak menyentuh persoalan di grass root, seperti halnya kemiskinan atau kebebasan beragama. Terakhir, salah satu pembimbing saya mengingatkan, bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam diskursus keamanan nasional tidaklah banyak,  dengan kata lain beliau menegaskan bahwa pasar keamanan nasional tergolong “sepi”.

Konsep yang Ambigu

Lima puluh lima tahun yang lalu, Arnold Wolfers (1962) menulis tentang National Security As An Ambigous Symbol. Wolfers (1962) dengan sangat jelas mengingatkan bahwa keamanan (security) merupakan nilai (values) yang “bermasalah” terutama karena tidak mudah diukur dengan objektif seperti halnya nilai-nilai lain dalam studi hubungan internasional. Kekayaan (wealth) setidaknya dapat diukur dari jumlah sumber daya yang dimiliki suatu bangsa. Kekuasaan/Kekuatan (power) dapat diukur dari kemampuan suatu aktor mengontrol perilaku aktor lain.

Sebenarnya keamanan dapat diukur dengan objektif, yaitu dengan melihat eksistensi ancaman yang muncul ketika suatu negara sedang berupaya mencapai kepentingan nasionalnya (national interest). Keamanan juga sangat bisa diukur dengan subjektif, yaitu dengan melihat potensi ancaman ketika upaya-upaya mencapai kepentingan nasional akan diganggu pihak lain. Setelah membaca tulisan Wolfers (1962), saya berpikir bahwa keamanan benarlah subjektif, mengukur dengan objektif potensi ancaman di masa depan hampir tidak mungkin karena selalu didasarkan pada prediksi, spekulasi dan evaluasi yang bersifat subjektif. Akan tetapi, keamanan semacam ini yang membuat diskursusnya tidak selesai.

Hampir 30 tahun sejak tulisan Wolfers (1962) keluar, dunia mengenal istilah keamanan  nasional dengan makna sempit. Terutama karena terlalu bernuansa militer dan terlalu terpusat pada peran negara (state-centris). Melihat sejarah, memang benar para elit politik di era 1960-1980-an selalu menarik perhatian masyarakat umum terhadap keamanan nasional melalui isu-isu terkait ancaman militer dan ideologi terhadap negara, baik yang nyata maupun tidak nyata.

Di Amerika Serikat dan negara-negara klien mereka (client state), ancaman keamanan adalah invasi militer Uni Soviet dan rekan-rekan yang tidak pernah terjadi. Ancaman keamanan adalah bahaya laten komunisme. Jika ada persoalan politik, selesaikan dengan operasi militer, operasi intelijen atau jalan diplomasi antar negara. Kondisi di Indonesia sendiri tidak jauh dari berbeda. Karena menanggap Malaysia sebagai antek imperialisme Barat yang dapat mengancam Indonesia, maka Presiden Sukarno menyerukan Ganyang Malaysia (1962). Tiga belas tahun kemudian, Presiden Suharto melancarkan Operasi Seroja (1975), salah satunya karena potensi ancaman komunisme di Timor Timur.

Para pembaca bisa membayangkan, jika LINGSTRA eksis pada era tersebut. Kemungkinan besar LINGSTRA menjadi think tank salah satu institusi militer. Bahwa isu-isu keamanan yang menjadi fokus penelitian dan pengkajian lembaga think tank saat itu tidak jauh dari militer, perang, intelijen, ideologi. Jika pembaca memiliki waktu luang, saya menyarankan untuk berkunjung ke perpustakaan CSIS, menghabiskan waktu di arsip-arsip awal berdirinya. Atau pembaca dapat mengakses arsip nasional Amerika Serikat dalam kurun waktu 1960-1980-an.

Berubah

Selama hampir 30 tahun mendominasi, konsepsi keamanan yang sempit dan terpusat pada aktor negara tidak membuat negara-negara lebih aman, malah sebaliknya. Dalam Security and Emancipation, Ken Booth (1991) menjelaskan tiga alasan mengapa kondisi ini terjadi. Pertama, konsepsi keamanan tradisional justru memunculkan persoalan-persoalan keamanan yang baru. Para pengambil kebijakan dan peneliti makin sadar tentang fenomena-fenomena seperti dilema keamanan (security dilemma) dan interdependensi keamanan (security interdependence). Mereka juga mengakui perlombaan senjata (arms race) bukannya mengurangi ancaman, malah sebaliknya membuat Uni Soviet bubar karena anggaran pertahanan yang terlalu berlebihan.

Kedua, di beberapa bagian dunia, ancaman kepada setiap individu di dalam negara dan kepentingan nasional negara tersebut justru tidak berasal dari militer negara lain seperti yang selama ini ditakutkan, akan tetapi dari ancaman-ancaman seperti krisis ekonomi, tekanan politik rejim otoriter, kelangkaan sumber daya, kelebihan populasi, konflik etnis dan religi, bencana alam, terorisme, narkoba dan penyakit menular. Bagi kaum muda Indonesia yang hidup di era 1970-1990-an, bukan Malaysia atau Australia yang mengancam, malah Presiden mereka sendiri. Bagi jutaan orang di dunia, bukan negara tetangga yang mengancam hidup mereka, melainkan negaranya sendiri.

Permasalahan konsepsi keamanan yang diulas oleh Booth (1991) disebut Richard Ullman (1983) dalam Redefining Security sebagai gambaran palsu dari realita (false image of reality). Konsekuensi dari keamanan nasional yang dipahami dengan sempit ternyata memunculkan bahaya lain bagi negara-negara. Bahaya pertama oleh karena hanya terfokus pada upaya-upaya mencari solusi dan antisipasi terhadap ancaman militer saja, mereka sampai lupa dengan ancaman-ancaman lain yang memiliki tingkat bahaya lebih tinggi yang mereduksi total keamanan nasional mereka. Para pembaca tentu tahu Uni Soviet bubar karena krisis ekonomi atau Yugoslavia bubar karena instabilitas politik.

Bahaya kedua, karena selama puluhan tahun telah terjadi militerisasi dalam hubungan internasional, konsekuensi paling logis dari hal ini di masa depan adalah dunia makin tidak aman dari ancaman perang. Contohnya banyak sekali para pembaca, silakan buka google dan ketik kata kunci “Timelines of Military Conflicts since 1945” atau “List of Wars 1945-1989. Para pembaca akan mengangguk, ternyata yang dijelaskan Ullman (1983) benar, tren konflik militer terus meningkat.

Lebih lanjut Ullman (1983) menjelaskan tantangan konsepsi keamanan nasional kedepan yang selalu menjadi diskursus hangat dalam setiap membahas isu keamanan nasional, yaitu memilih salah satu di antara keamanan (security) dan kebebasan (liberty). Bagi saya penjelasan ini sangatlah logis, dan sudah menjadi hukum alam bahwa keamanan bertambah, maka kerentanan berkurang. Keamanan ada ketika ancaman rendah, sebaliknya kerentanan ada ketika ancaman tinggi. Dengan kata lain, untuk meningkatkan keamanan nasional, maka kebebasan individu semesti dikurangi. Para pembaca dapat melihat contoh kasus di Tiongkok selama ini dan di Amerika Serikat sekarang.

Saya tidak sepakat dengan penjelasan Ullman (1983) tentang kontradiksi antara keamanan dan kebebasan yang seperti “mata uang”, karena seharusnya negara selalu berupaya menyeimbangkan antara nilai (values) keamanan dengan nilai-nilai yang lain, baik kebebasan, kesejahteraan (welfare) dll. Jika dianggap terlalu ideal sampai susah dipraktekan, maka konsepsi keamanan nasional tersebut haruslah dinamis, dalam pemahaman tergantung kondisi objektif lingkungan strategis. Secara sederhana, ada saatnya keamanan menjadi prioritas, ada saatnya kebebasan.

Akan tetapi saya sangat sepakat dengan hukum alam yang dijelaskan olehnya. Bahwa esensi dari keamanan nasional adalah mengurangi kerentanan (ancaman-ancaman) baik dengan solusi atau antisipasi. Maka selanjutnya dengan mengutip Ullman (1983) seberapa banyak/besar keamanan yang dibutuhkan untuk mengurangi kerentanan?

LINGSTRA mampu menjawab pertanyaan tersebut melalui instrumen penilaian ancaman (threat assessment), penilaian risiko (risk assessment) dan penilaian bersih (net assessment). Dalam praktiknya kelak, LINGSTRA tidak lagi sekadar mengulas isu-isu keamanan nasional berdasarkan teori-teori dan konsepsi dalam studi hubungan internasional, atau lebih khusus lagi studi keamanan. Melainkan fokus menjawab permasalahan yang diajukan Wolfers (1962) bahwa keamanan sulit diukur secara objektif. Termasuk coba memberikan alternatif solusi bagi pertanyaan sederhana Ullman (1983) yang sampai saat ini cukup sulit untuk dijawab negara-negara.

Seberapa Banyak? Seberapa Besar?

Saya menganggap pertanyaan ini “gampang-gampang, sulit”. Jika para pembaca bingung dengan pertanyaan saya yang terkesan tidak jelas dan kontradiktif. Selamat! Inilah gambaran membahas keamanan nasional. Saya coba memberikan gambaran sederhana tentang maksud pernyataan di awal paragraf ini. Bahwa pertanyaan ini mudah dijawab dengan lisan. Misalnya, “Seberapa banyak, mas?” tanya dia kepada saya.  “Banyak!” jawab saya. “Seberapa besar mas?” tanya dia lagi, “Besar!” jawab saya. Sebaliknya menjawab pertanyaan ini susah dengan tulisan, lewat penelitian dan pengkajian yang didasarkan pada metodologi penelitian dan alat-alat analisis tertentu. Dalam kasus pertanyaan seorang wanita kepada saya tadi, akan jauh lebih mudah mengucapkan “banyak” dan “besar” daripada memperjelas maksud “banyak” dan “besar” tersebut karena persepsi saya dan dia tentang “banyak” dan “besar” tentu berbeda”.

Saya memberikan analogi yang lain. Pernah suatu ketika, saya dan rekan-rekan membahas perihal rencana strategis LINGSTRA kedepan. Diskusi ringan menjadi perdebatan bilamana LINGSTRA bergerak dengan modal besar untuk produk dan karya yang tidak terbatas, atau dengan modal kecil untuk karya terbatas. Dalam analogi ini, Keamanan bagi LINGSTRA adalah ketika organisasi ini berjalan dan berkarya. Sebaliknya Kerentanan bagi LINGSTRA adalah ketika organisasi ini tidak berjalan dan tidak berkarya.

Pada tingkatan kelompok, bukan individual. Pertanyaan ini sangat sulit untuk dijawab karena setiap individu punya penilaian berbeda, mereka memiliki persepsi masing-masing tentang mampu atau tidak mampunya LINGSTRA berjalan dengan modal kecil atau besar. Terlebih mereka juga memiliki pengalaman organisasi yang berbeda-beda.

Para pembaca bisa bayangkan jika pertanyaan macam tadi saya ubah menjadi sesuai dengan realita di lapangan: Seberapa perlu Undang-Undang Keamanan Nasional disahkan? Dalam kasus lain, seberapa perlu Pertamina melakukan ekspansi bisnis atas lapangan-lapangan migas di luar negeri? Perdebatan ini tidak akan selesai jika tidak ada ukuran, tidak ada objektivitas dalam menjawab pertanyaan. Menimbang fungsi sebagai think tank, eksistensi LINGSTRA untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan macam ini dengan objektif.

Permasalahan soal konsepsi keamanan nasional yang kurang atau hampir tidak ada objektivitasnya ditulis Barry Buzan (1981) dalam The National Security Problem in International Relations sebagai konsepsi esensial yang diperdebatkan (security as a contested concept). Buzan (1981) menyarankan peneliti untuk melihat konsepsi keamanan dalam kondisi empiris yang kontemporer, terlebih ketika merumuskan kebijakan keamanan nasional.

Objektivitas dapat dicapai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat terkait permasalahan keamanan. David Baldwin (1997) memaparkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam The Concept of Security. Pertama, ditujukan untuk siapa keamanan tersebut? Apakah individu? negara? sistem internasional? Ketiganya merupakan unit analisis utama dalam kajian keamanan.

Kedua, ditujukan untuk nilai-nilai yang mana keamanan tersebut? Nilai-nilai yang dimaksud termasuk kebebasan politik, kesejahteraan ekonomi, integritas teritorial dll. Kegagalan untuk melakukan spesifikasi terhadap nilai-nilai yang terkandung akan membuat konsepsi keamanan nasional menjadi blur.

Ketiga, berapa banyak atau besar keamanan tersebut? Mungkin ada pembaca yang tidak setuju, soal keamanan nasional perlu diukur atau dikategorikan. Buzan (1981) sendiri menulis bahwa istilah keamanan nasional menyiratkan kondisi yang absolut, semacam siang dan malam, seperti panas atau dingin entah aman atau tidak aman. Akan tetapi dalam konteks penelitian dan pengkajian sebagai landasan perumusan kebijakan keamanan nasional yang tepat, saya menganggap pengukuran dan pengkategorian tergolong penting. Terlebih mengutip Herbert Simon (1976) dalam Administrative Behavior bahwa objektivitas selalu soal ukuran.

Keempat, apa yang menjadi ancaman keamanan? Bahwa istilah keamanan berkaitan erat dengan ancaman. Melihat fakta bahwa ancaman dapat muncul dari banyak sumber, penting untuk mendefinisikan ancaman dengan jelas. Saya akan mengulas lebih mendalam soal ancaman ini pada sub bab selanjutnya.

Kelima, bagaimana cara mencapai keamanan? Seperti kekayaan, keamanan nasional dapat dicapai dengan berbagai cara. Disinilah pentingnya memahami ilmu perang dan strategi atau manajemen. Anggota-anggota LINGSTRA yang kebanyakan berasal dari Universitas Pertahanan telah mendalami hal-hal ini selama masa studi.

Keenam, berapa rupiah biayanya? Sangat logis bahwa upaya mencapai keamanan nasional membutuhkan biaya yang cukup besar. Baik biaya untuk penelitian dan pengkajian, perumusan kebijakan sampai penerapannya di lapangan.

Ketujuh, berapa tahun periodenya? Sangat rasional bahwa kebijakan keamanan nasional dalam jangka waktu panjang memiliki esensi dan fungsi yang berbeda dibanding dalam jangka waktu pendek. Saya memberikan analogi lagi kepada para pembaca, bahwa menghilang dari keramaian dalam waktu pendek (misalnya liburan) tidak akan memunculkan masalah dengan teman-teman atau pacar. Akan tetapi dalam waktu panjang dapat memunculkan masalah entah dianggap sombong dll.

Kedelapan, sepenting apa keamanan dibanding nilai-nilai lain? Keamanan bernilai bagi setiap individu, negara, perusahaan dan aktor-aktor lain. Akan tetapi nilai yang mereka cari tidak hanya keamanan saja. Baldwin (1997) menawarkan tiga pendekatan untuk menjawab pertanyaan ini: Pendekatan prime value, entah keamanan merupakan nilai tertinggi dan menjadi tujuan utama bagi negara atau terendah dan bukan menjadi tujuan utama. Saya ingin bertanya, apakah setiap pembaca menginginkan keamanan? Tentu saja tidak semua, dari pengalaman saya, banyak rekan yang lebih menginginkan kesejahteraan atau kebebasan. Terlebih jika keamanan saya bagi kedalam lima spektrum, “sangat aman”, “aman”, “cukup aman”, “tidak aman” dan “sangat tidak aman”. Saya rasa tidak semua menginginkan keamanan yang “sangat aman”, termasuk yang “sangat tidak aman”. Oleh karena itu, pendekatan prime value tidaklah tepat.

Selanjutnya pendekatan core value, yang menegaskan bahwa keamanan adalah salah satu dari sekian banyak nilai yang dianggap penting. Contoh sederhana, ketika saya menganggap keamanan sebagai core value, maka persentase anggaran pertahanan dalam PDB seharusnya berada dalam tiga besar, selain pendidikan dan kesehatan.

Terakhir pendekatan marginal value, Baldwin (1997) menggarisbawahi pendekatan ini satu-satunya yang menawarkan solusi terkait persoalan alokasi sumber daya. Dengan kata lain, keamanan hanya satu dari sekian banyak tujuan kebijakan untuk mencari dan merebut sumber daya yang terbatas. Pendekatan ini didasarkan pada hukum input output (law of diminishing returns) David Ricardo, seorang ekonom Inggris. Bahwa nilai-nilai dalam keamanan nasional suatu negara akan berbeda dengan negara lain, termasuk sejarahnya. Keamanan nasional tidak lagi dijawab dengan pertanyaan seberapa banyak atau seberapa besar yang dibutuhkan, juga seberapa banyak yang telah dimiliki. Melalui pendekatan ini, para pengambil kebijakan akan mengalokasikan sumber daya untuk keamanan selama pengembalian margin (marginal return) keamanan lebih besar dibanding digunakan dengan pengalokasian pada nilai-nilai yang lain. Para pembaca bisa melihat Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya cenderung menggunakan pendekatan marginal value daripada yang lain. Jika diteliti dan dikaji dengan sistematis, para pembaca akan memahami mengapa Amerika Serikat melakukan invasi ke Timur Tengah pada awal milenium kedua dengan dalih “keamanan nasional”.

Keamanan Apa? Ancaman Apa?

Dari uraian panjang ini, saya berharap pembaca dapat memahami tujuan utama kajian keamanan yaitu menjawab pertanyaan bagaimana terbebas dari ancaman. Perihal siapa yang terbebas dari ancaman, Buzan (1981) menjelaskan bahwa fokus utama kajian keamanan terletak pada unit-unitnya, tidak lepas dari konsekuensi bahwa struktur sistem internasional anarkis dalam seluruh dimensi utamanya (politik, ekonomi, sosial).

Secara umum terdapat tiga unit keamanan, yaitu individu, negara dan sistem internasional. Akan tetapi menimbang fakta bahwa negara adalah unit yang dominan maka keamanan nasional adalah isu sentral, yang esensinya soal bagaimana negara tersebut bertahan hidup (survival). Pada tingkatan sistem internasional, keamanan nasional adalah kemampuan negara tersebut bertahan hidup dengan identitas dan integritasnya. Jargon-jargon Sukarno misalnya “Berdaulat dalam Politik”, “Berdikari dalam Ekonomi” dan Berkepribadian dalam Budaya”, cukup merefleksikan tujuan keamanan nasional Indonesia dalam hubungan internasional.  Adapun pada tingkatan individu, keamanan nasional adalah kemampuan negara tersebut menyediakan keamanan bagi orang-orang di dalam batas wilayah teritorialnya.

Diantara semua peneliti keamanan nasional yang telah saya tuliskan dari halaman pertama. Saya berani bertaruh bahwa nama Barry Buzan yang para pembaca paling tahu. Bagi saya, salah satu dari beberapa terobosan Buzan yang paling adalah berani melakukan kategorisasi sektor keamanan yang sangat membantu para peneliti lain memahami keamanan nasional.

Buzan (1981) menjelaskan keamanan nasional dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam lima sektor utama, yaitu militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Keamanan militer fokus pada kemampuan ofensif dan defensif suatu negara dan persepsi satu sama lain terkait intensi masing-masing. Keamanan politik fokus pada stabilitas negara sebagai organisasi, sistem pemerintahan dan ideologi serta hal-hal lain yang memberikan mereka legitimasi. Keamanan ekonomi fokus pada aspek ketersedian, harga dan akses terhadap sumber daya, sektor finansial dan kebutuhan pasar untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kekuatan/kekuasaan negara. Keamanan sosial fokus pada keberlanjutan budaya, bahasa, religi, identitas dan nilai-nilai nasional. Terakhir, keamanan lingkungan fokus pada upaya-upaya menjaga biosfer planet Bumi yang menjadi tempat hidup manusia.

Sekuritisasi: Memahami Ancaman Dengan Mudah

Berbicara soal kontribusi Barry Buzan dalam studi keamanan, rasanya tidak lengkap tanpa menyebut salah satu rekannya di Copenhagen School yaitu Ole Weaver. Keduanya mendapat perhatian setelah buku National Security: A Framework Analysis (1997) diterbitkan. Nama yang terakhir ini bertanggung jawab terhadap teori umum yang sering digunakan dalam memahami keamanan nasional.

Benar para pembaca, Weaver-lah yang paling bertanggung jawab terhadap teori sekuritisasi (securitization) yang dikenal dalam studi keamanan nasional. Saya sendiri bukan konstruktivis seperti Buzan dan Weaver, melainkan neo-realis yang mengagumi Kenneth Waltz dalam Theory of International Politics (1979) dan tentu saja John Mearsheimer dalam The Tragedy of Great Power Politics (2001). Tanpa mengurangi rasa hormat pada ilmuwan lain yang mengeluarkan konsep-konsep dan teori, dalam tulisan ini saya hanya akan membahas sekuritisasinya Weaver karena beberapa alasan.

Menurut saya, dibanding konsep-konsep dan teori lain, sekuritisasi lebih dapat dipahami dengan mudah. Analogi ilmunya pun dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu dalam pengamatan saya, kelompok-kelompok yang menolak Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional oleh pemerintah, memiliki rasionalisasi yang sederhana tapi kuat dengan pisau analisis sekuritisasi. Silakan para pembaca cek lagi di google, ketik kata kunci “Sekuritisasi, Keamanan Nasional”, banyak kelompok sipil yang menduga Rancangan Undang-Undang tersebut adalah bentuk sekuritisasi yang dilakukan pemerintah.

Sekuritisasi pertama kali dibahas Weaver (1995) dalam Securitization and Desecuritization. Secara sederhana, sekuritisasi mengandung makna sebagai cara pandang terhadap keamanan yang dikonstruksikan secara sosial. Bahwa suatu isu dapat menjadi masalah keamanan ketika ada aktor-aktor yang mengeluarkan pernyataan bahwa isu tersebut merupakan ancaman eksistensial bagi suatu entitas, sehingga membutuhkan mekanisme darurat dan tindakan lain diluar batasan prosedur politik pada umumnya.

Terdapat empat komponen dalam sekuritisasi, yaitu aktor/agen (securitizing actor), yaitu entitas yang melakukan sekuritisasi; ancaman yang eksis (existential threat), yaitu objek atau gagasan yang telah diidentifikasi sebagai ancaman atau ancaman potensial; objek referen (referent object), yaitu objek atau gagasan yang sedang atau akan diancam dan perlu dilindungi; audiens (audience), yaitu target sekuritisasi yang perlu dibujuk untuk menerima isu sebagai ancaman keamanan.

Mengacu pada konsep sekuritisasi, keamanan diperlakukan seperti diskursus yang merupakan sebuah proses diskursif antar subjek, yaitu aktor dan audiens. Keberhasilan dari pendefinisian keamanan lahir dari kesuksesan aktor dalam menciptakan hegemoni keamanan terhadap audiens yang merupakan masyarakat umum.

Dalam penjelasannya, Weaver (1995) menjelaskan dinamika ancaman keamanan kemudian membuat negara dapat mengklaim suatu hak khusus, hak yang akan dan selalu didefinisikan oleh negara dan rejim penguasa. Mereka dapat menggunakan instrimen sekuritisasi terhadap suatu isu untuk melakukan kontrol isu tersebut. Weaver (1995) menyebutnya speech act, keamanan bukanlah sesuatu yang nyata, melainkan act itu sendiri, dan speech adalah realitasnya. Secara sederhana, keamanan adalah sesuatu hal ketika elit penguasa memutuskan hal tersebut adalah keamanan.

Saya sendiri tidak sepakat dengan sekuritisasi Weaver ini, karena pendefinisian ancaman dan keamanan nasional terlalu subjektif. Selain itu, sekuritisasi Weaver lah yang paling bertanggung jawab terhadap diskursus keamanan nasional di berbagai negara. Saya ambil contoh RUU Kamnas, yang dianggap sebagai kerangka legal kebijakan sekuritisasi di Indonesia.

Penutup

Dibalik segala kompleksitas dan ketidakjelasannya, mau tidak mau, suka tidak suka keamanan nasional masih dianggap sebagai nilai penting oleh elit-elit politik di setiap negara, termasuk Indonesia. Perihal LINGSTRA yang secara “sengaja” atau “tidak sengaja” memilih fokus di kajian keamanan nasional, saya sendiri meyakini LINGSTRA bisa berkontribusi lebih sesuai dengan core competency-nya.

 

Tentang Pilkada DKI Jakarta 2017 “Siapa yang bakal menang dalam Pilkada nanti?”

Tentang Pilkada DKI Jakarta 2017
“Siapa yang bakal menang dalam Pilkada nanti?”

Denny Indra Sukmawan
Deputi Kajian Strategis, Lingkar Studi Strategis
denny.sukmawan@lingstra.org

Pertanyaan macam ini sering diajukan rekan-rekan saya. Sampai tulisan ini dibuat, jawaban saya masih konsisten bahwa Calon 2 kemungkinan besar akan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Lebih mendalam lagi, jika pertanyaannya perihal calon mana yang saya dukung, maka saya jawab Calon 1. Akan tetapi jika pertanyaannya perihal calon mana yang saya prediksi menang, maka saya akan jawab Calon 2.

Mohon para pembaca tidak kebingungan dengan jawaban ini. Saya punya berbagai alasan subjektif mengapa mendukung Calon 1. Termasuk berbagai alasan objektif mengapa memprediksi Calon 2 sebagai pemenang Pilkada DKI 2017. Kilas balik beberapa tahun lalu, jawaban saya soal Pilkada DKI mirip-mirip dengan jawaban soal Pemilu Presiden Indonesia pada 2014 lalu. Dulu saya memprediksi Bpk. Joko Widodo akan menjadi Presiden, akan tetapi saya mendukung Bpk. Prabowo Subianto.

Haruslah dipahami keluarnya jawaban macam ini ialah bentuk sikap yang coba melihat masalah dengan lebih objektif. Jawaban macam ini, di satu sisi memperlihatkan bahwa saya tidak bisa mendukung seseorang tanpa melepaskan subjektivitas yang melekat di dalam diri. Di sisi lain saya bisa memprediksi dengan lebih akurat tentang siapa-siapa yang bakal menang dan apa-apa yang bakal terjadi –tentu dengan objektivitas yang tinggi.

Kembali ke tujuan esai kali ini, saya tidak membahas alasan subjektif perihal dukungan terhadap Calon 1. Melainkan alasan objektif perihal Calon 2 yang saya prediksi akan menang. Ya, mengapa Calon 2 yang menang? Apa alternatif strategi yang terbaik untuk mengalahkan mereka? Termasuk apa saja konsekuensi logis dari kemenangan mereka kelak bagi Indonesia?

Saya mulai dengan melihat dinamika lingkungan strategis pada tingkatan global dalam beberapa tahun terakhir. Entah ditulis kedalam opini, atau digambar kedalam grafik, kita bakal sepakat tentang kebangkitan gaya politik populisme sayap kanan yang  di seluruh dunia. Dari tinjauan literatur, kita bakal mengetahui kebangkitan gaya politik macam ini terutama karena kebanyakan pemimpin (eksis) tidak mampu memberi bukti kepada orang-orang yang dipimpin –atau pemilih perihal janji-janji kampanye politik di masa lalu. Sedangkan sebagian besar pemilih makin “melek” dengan kondisinya –bisa terjadi karena pengaruh besar revolusi teknologi dan informasi. Bilamana kehidupan menjadi lebih baik maka pemilih kemungkinan besar akan kembali memilih pemimpin (eksis) tersebut, menerima kelanjutan. Jika sebaliknya maka pemilih kemungkinan besar akan beralih ke pemimpin (alternatif) lain, menuntut perubahan.

Tren yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat, hampir semua pemimpin alternatif merunut gaya politik populis, ditandai dengan retorika-retorika politik yang saya sebut “realis-pragmatis” dan “logis dan rasional”, karena mereka mampu dengan efektif melakukan eksploitasi terhadap persepsi ancaman dan rasa ketakutan terhadap pemilih. Persepsi dan perasaan ini bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, pun dilihat dan didengar setiap hari. Adapun pemimpin eksis cenderung berperilaku sebaliknya, dengan retorika-retorika politik yang “idealis-utopis” dan cenderung “tidak logis dan tidak rasional”. Kita melihat contoh nyata di Eropa dan Amerika Serikat, jika “bersama-sama” tiada menguntungkan malah lebih merugikan, maka lebih baik kita “berpisah”. Inggris keluar dari Uni Eropa, Amerika keluar dari Kerjasama Trans-Pasifik.

Tren yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat, sayangnya retorika politik macam ini lebih mudah diterima oleh pemilih. Terlebih mereka dalam kondisi lebih “logis dan rasional” oleh karena lebih dekat dengan informasi –melalui internet dan gadget di tangan. Kemudian tingkat pendidikan mereka tergolong menengah ke tinggi. Pemilih macam ini menurut saya, lebih “melek” informasi dan tentu saja lebih “melek” politik.

Kondisi lebih “melek” informasi merupakan keluaran dari suatu proses. Dari yang awalnya tidak mendapat informasi, kemudian mendapat sedikit-sedikit informasi, sampai mendapat informasi sebanyak-banyaknya. Lebih dalam lagi dalam fase yang terakhir, mereka “menguyah” hampir seluruh informasi yang diterima, sampai pada akhirnya memilah informasi-informasi mana yang diterima untuk “dikunyah”. Keluaran pilihan mereka pada akhirnya lebih objektif, lebih logis, lebih rasional –menimbang untung rugi dan tentu saja melihat bukti. Menimbang revolusi informasi dan teknologi yang telah berlangsung selama satu dekade terakhir, saya menyadari kita sedang menuju fase puncak, bahwa manusia tidak lagi sekadar mendapat informasi sebanyak-banyaknya, melainkan perlahan memilah informasi-informasi mana yang diterima untuk “dikunyah”.

Adapun kondisi lebih “melek” politik merupakan konsekuensi dari proses “melek” informasi tadi. Dari yang awalnya mereka cenderung statis dan tidak terlalu partisipatif, kemudian lebih dinamis lagi sampai-sampai terlalu partisipatif, sampai kembali ke kondisi setimbang antara statis dan dinamis, yaitu berpartisipasi sesuai tingkatan “logis dan rasional” mereka.

Tidak hanya di Eropa dan Amerika Serikat, saya melihat tipe pemilih macam ini –logis, rasional dan lebih “melek” cukup banyak jumlahnya di Jakarta. Selain karena sesuai dengan kondisi objektif di lingkungan strategis, jumlah pemilih macam ini telah dipetakan melalui survei yang dilakukan beberapa Lembaga Riset dan Konsultan Politik Nasional baru-baru ini (Januari 2017). Silakan baca artikel Tempo yang terbaru (28 Januari 2017) berjudul “Enam Lembaga Rilis Hasil Survei Pilkada DKI”, kemudian fokus pada pada persentase swing voters. Ya! bukan persentase kandidat, melainkan persentase swing voters-nya, rata-rata berkisar antara 10-30%.

Maka dengan menimbang fakta kemenangan Trump di Amerika Serikat dan kemenangan kelompok kontra-Uni Eropa dalam referendum Brexit, akan terulang lagi perihal sama dalam Pilkada DKI Jakarta. Bahwa pemilih “logis dan rasional” cenderung memilih untuk bersembunyi, oleh karena karena mereka “lebih melek” politik –sadar suaranya yang berharga dalam pemilihan, sadar suaranya yang dapat mempengaruhi opini publik bahkan sebelum pemilihan dimulai. Sambil bersembunyi, mereka menimbang-nimbang, entah  menimbang untung dan rugi perihal kinerja pemimpin eksis terhadap kehidupan mereka selama ini, menimbang rasio antara cita-cita yang ditawarkan pemimpin alternatif dengan kemungkinan kondisi mereka di masa depan –apakah lebih baik atau sebaliknya. Mereka dapat menilai dan mengukur kedua hal tersebut melalui observasi langsung kondisi di sekitar tempat tinggal mereka, atau dengan “mengunyah” limpahan informasi dari media dan internet. Mulai dengan membaca berita seputar Pilkada DKI Jakarta, menonton channel-channel di youtube seputar kandidat yang bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta, sampai mendengar pendapat pakar dan tokoh-tokoh masyarakat baik di Televisi maupun ruang publik. Akan tetapi tidak ada dari hal-hal tadi yang berpengaruh sebesar tontonan Debat Kandidat yang disiarkan langsung di Televisi dan dapat ditonton lagi di youtube.

Para pembaca, dengan menonton kembali Debat Kandidat Pilkada DKI 2017 yang diadakan tiga minggu belakangan. Tidak hanya saya –para pemilih “logis dan rasional” pun dapat dengan mudah memetakan calon-calon pemimpin mana yang tergolong “realistis-pragmatis” dan “idealis-utopis”. Dengan melihat retorika setiap calon ketika menyampaikan gagasan-gagasannya kepada publik, gaya berbicara setiap calon ketika berusaha menyakinkan publik, termasuk respon satu per satu calon ketika diserang secara “verbal” oleh calon lain. Kemudian membandingkan dengan dinamika hasil survei langsung terhadap media sosial yang ditampilkan selama Debat Kandidat di Televisi, termasuk dinamika hasil survei pasca Debat Kandidat yang dirilis beberapa lembaga riset dan konsultan politik –misalnya Kompas (09/02/2017). Maka benarlah bahwa pemilih-pemilih “logis dan rasional” ini terpengaruh dengan Debat Kandidat. Dengan tesis utama esai ini bahwa pemenang Pilkada adalah calon yang retorikanya paling “realistis-pragmatis” karena lebih diterima sebagian besar pemilih yang juga “realistis-pragmatis”, saya memprediksi calon 2 akan memperoleh persentase suara terbesar, disusul calon 1 dan calon 3.

Prediksi tetaplah prediksi, seakurat-akuratnya masih ada kemungkinan untuk salah. Pertanyaannya kemudian, bilamana prediksi saya terhadap kemenangan calon 2 bisa meleset? Diantara berbagai strategi yang memungkinkan untuk diterapkan dalam “medan” Pilkada DKI Jakarta 2017. Saya lebih memilih strategi untuk mengubah atau merekayasa kondisi “logis dan rasional” para pemilih yang daritadi telah dijelaskan dalam esai ini, menjadi kondisi “emosi dan irasional”. Bahasa sederhananya, buatlah pemilih-pemilih di Jakarta ini lebih memilih dengan dasar “kebencian”, dengan persepsi “ketakutan” yang tidak mendasar.

Salah satu yang menurut saya paling mudah dan efektif dilakukan sekarang tentu saja dengan mengeksploitasi isu penistaan religi yang didakwakan kepada calon 2, selain itu tentu saja mengeksploitasi isu kebangkitan ideologi yang terkait erat dengan salah satu bangsa di utara jauh. Jika strategi ini dilakukan dengan benar dan konsisten, maka prediksi saya bakal meleset. Bahasa sederhananya, buat pemilih-pemilih ini lebih “religius” dan “ideologis” sampai mencapai spektrum radikal. Sebaliknya jika tidak dilakukan dengan benar dan konsisten, maka prediksi saya tidak akan meleset, calon 2 akan menang dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

 

 

Efek Sebuah Sanksi

Oleh:
Denny Indra Sukmawan
Deputi Riset dan Kajian Strategis LINGSTRA

Pada Rabu, 3 Maret 2016 Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi No. 2270 yang ditujukan pada Korea Utara. Resolusi ini berisi beberapa hal seperti pelarangan impor batubara dan beberapa mineral dari Korea Utara, juga melarang Korea Utara mengimpor bahan bakar aviasi, termasuk untuk roket dari luar negeri. Selain itu ada larangan perdagangan -baik publik dan privat jika pengaruhnya dapat berkontribusi terhadap  perkembangan aktivitas nuklir mereka.

Resolusi No. 2270 bukan yang pertama kali diberikan Dewan Keamanan PBB kepada Korea Utara setelah mereka bermain-main nuklir, misil dan satelit. Terhitung sudah empat kali, Pada Oktober 2006 Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi No. 1718. Lalu berturut-turut pada Juni 2009 melalui resolusi 1874,   Januari 2013 melalui resolusi 2087 dan Maret 2013 melalui resolusi 2094.

Dari lima resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB kepada Korea Utara, tidak ada sesuatu yang spesial. Secara umum isinya sama saja, lebih berupa peluasan dan pengembangan atas sanksi-sanksi sebelumnya.

Dalam upaya menegakkan hukum internasional, banyak pakar yang menganggap penerapan sanksi ialah alat yang efektif dan lebih baik daripada melakukan perang. Pada artikel 41 Piagam PBB disebutkan bahwa Dewan Keamanan bisa menindak negara anggota tanpa melalui penggunaan kekerasan bersenjata untuk memberikan dampak terhadap keputusannya. Umumnya sanksi ditujukan untuk barang-barang seperti senjata atau minyak. Sanksi juga bisa berupa pelarangan terbang, pemutusan hubungan diplomatik, menghalangi pergerakan sekelompok orang, investasi masuk dan keluar, atau pembekuan aset di luar negeri (Paul dan Akhtar, 1998).

Pemberian sanksi juga tergantung sasaran dan konteksnya. Dewan Keamanan PBB pernah mengeluarkan resolusi terhadap Rhodesia Selatan (No. 1968), Somalia dan Eritrea (No. 1907), Liberia (No. 1521), Republik Demokratik Kongo (No. 1533), Angola (No. 864), Pantai Gading (No. 1572), Sudan (No. 1591) serta Afghanistan (No. 1988) terkait resolusi konflik.  Kemudian dalam konteks non-proliferasi, selain Korea Utara dengan sederet resolusinya, Dewan Keamanan juga pernah mengeluarkan kepada Iran (No. 1737), Afrika Selatan (No. 418) dan Irak (No. 661).

Sejarah juga mencatat bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB dalam konteks penanganan terorisme hanya penah dikeluarkan pada dua negara, yaitu: Libya (No. 748) dan Sudan (No. 1054), tiga kelompok non-negara yaitu Taliban (No. 1390), Al Qaeda (No. 1267) dan Hezbollah (No. 1636) dan perorangan yaitu Osama Bin Laden (No. 2000).

Dalam konteks demokrasi ada Haiti (1993), Irak (No. 1518) dan Guinea-Bissau (No. 2048). Terakhir terkait perlindungan masyarakat sipil, seperti di Somalia (No. 751), Republik Demokratik Kongo (No. 1533), Pantai Gading (No. 1572), Irak (1518) dan Libya (1973).

Lalu seberapa efektifkah penerapan sebuah sanksi? Terutama dalam memaksa negara yang dikenakan untuk patuh terhadap hukum internasional.

Gary Hufbauer dll dalam buku Economic Sanctions Reconsidered (2009) menyebutkan dari 174 kasus sanksi bilateral, regional dan internasional sejak 1914 sampai 2000, keberhasilan penerapannya hanya sekitar 34%. Penelitian Thomas Biersteker lebih spesifik lagi, dalam Targeted Sanctions (2012) dia mencoba mengukur keefektifan penerapan sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap negara-negara targetnya kedalam tiga kategori. Dalam konteks sanksi tersebut memberikan sinyal kepada negara-negara target, efektifnya sampai 43%. Lalu dalam konteks memberikan ketidakleluasaan sampai 42%. Akan tetapi dalam konteks memaksa negara target untuk tunduk hanya 13%.

Korea Utara Kedepan

Pada akhirnya penulis meyakini resolusi No. 2270 tidak mampu memaksa Korea Utara untuk berhenti bermain-main kembali dengan uji coba misil jarak pendek-menengah dan nuklir. Apalagi setelah membaca sekilas, tidak ada sesuatu yang baru dalam resolusi tersebut.

Jika dikatakan sanksi tersebut mampu memberikan ketidakleluasaan, sebenarnya tidak tepat juga. Membatasi perdagangan Korea Utara dengan negara-negara lain hanya bisa dilakukan dengan menekan Tiongkok untuk meningkatkan awareness di perbatasan, dan hal tersebut cukup sulit dilakukan. Baik melalui pertimbangan geografis maupun politis. Penyeludupan barang-barang akan tetap terjadi dari dan ke Korea Utara. Terlebih lagi sejak dua dekade lalu rejim Kim terbiasa hidup terisolasi, memiliki sedikit kawan dan banyak lawan dalam pergaulan internasional.

Untuk menjawab pertanyaan soal bagaimana memaksa Korea Utara untuk tunduk. Mari kita melihat sejarah, setidaknya dua dekade kebelakang. Melihat kasus Somalia, Afghanistan, Irak dan Libya, maka Korea Utara akan tunduk melalui invasi militer. Melihat kasus Iran dan Haiti, maka bisa tunduk melalui pemilihan umum yang demokratis. Melihat Yugoslavia pada 1991, maka bisa tunduk melalui perang saudara. Sayangnya, karakteristik rejim di Korea Utara lebih mirip dengan Afghanistan, Irak dan Libya daripada Iran.

 

Listening this article in english via lingstra podcast (beta version)

 

2016 Untuk Trump?

Oleh:
Denny Indra Sukmawan
Deputi Riset dan Kajian Strategis LINGSTRA

Andaikan pilpres di Amerika Serikat berlangsung 1-3 bulan lagi. Maka penulis memprediksi Donald Trump-lah yang akan menang. Nama ini tidak muncul tiba-tiba setelah perenungan panjang, melainkan dari analisis berbasis langkah-langkah super-forecasting. Sebuah metode forecasting terbaru yang dirumuskan melalui proyek Good Judgement (2011-2014).

Beberapa hal mendasar dalam metode  super-forecasting seperti yang penulis rangkum dari buku Superforecasting: The Art and Science of Prediction (2015) ialah: Pertama pragmatis, dalam pengertian bebas nilai atau agenda, hanya berdasar fakta yang ada. Kedua terbuka (open-minded), maksudnya mau mempertimbangkan pandangan-pandangan lain. Ketiga sintesis, yakni menarik analisis atas tesis dan anti tesis yang muncul di publik. Keempat asimetris, dimana kesimpulan yang muncul didasarkan pada kemungkinan-kemungkinan dan atau skenario. Kelima dinamis, yaitu ketika fakta-fakta berubah demikian halnya dengan analisis.

Fakta dan Opini

Mengutip laporan Associated Press (2015) soal pemilihan pendahulu di seluruh negara-negara bagian. Dalam kampanye di Partai Republik, Donald Trump terhitung telah menang empat kali dan sedang unggul di sembilan negara bagian. Sementara ini Trump unggul dengan 384 suara, berturut-turut Ted Cruz (300 suara), Marco Rubio (151 suara) dan John Kasich (37 suara).

Adapun di Partai Demokrat, Hillary Clinton telah menang dua kali dan sedang unggul di sembilan negara bagian. Berbeda dengan Trump yang melawan tiga kandidat, Hillary (1130 suara) cukup jauh melampaui Bernie Sanders (499 suara) yang merupakan satu-satunya lawan.

Bagi kebanyakan pakar dan figur politik di Amerika, Donald Trump seperti malapetaka. Pada 2 Maret 2016 kemarin, sebanyak 117 orang menandatangani surat terbuka untuk Trump. Isinya kurang lebih menyebutkan bahwa visi politik luar negerinya tidak konsisten, awalnya mengisolasi tetapi selanjutnya mengembara. Lalu pernyataannya soal perang dagang bisa berdampak terhadap kekacauan ekonomi di seluruh dunia. Yang paling menuai banyak kecaman misalnya soal retorika anti muslim dan imigran ilegal dari Meksiko.

Ke-117 orang yang menandatangani surat tersebut bukanlah orang-orang biasa. Pertama, tidak biasa karena semuanya merupakan republiken. Lalu yang kedua, semua nama tersebut bukan sembarangan. Beberapa yang terkenal seperti Eliot Cohen, mantan konsultan Departement of State (2007-2008). Robert Zoellick, mantan Presiden Bank Dunia dan pernah menjabat Deputi Sekretaris Negara. Lalu Michael Chertoff, mantan Sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri. Dov S Zakheim, pejabat senior Pentagon. David Shedd, mantan pejabat CIA dll.

Tesis, Anti Tesis dan Sintesis

Menyimak beberapa pernyataan kontroversial Trump, pada satu sisi ialah musuh kemanusiaan. Dia menyebut imigran Meksiko sebagai pembawa masalah. Lalu dia bakal menutup akses masuk bagi umat muslim ke Amerika Serikat karena kebencian sebagian besar rakyat Amerika terhadap muslim. Sebelumnya Trump juga pernah berkomentar soal besaran pajak untuk mobil-mobil Jerman dan Jepang. Lalu akan mengusir pekerja Ebola dan mengembalikan metode waterboarding untuk keperluan interogasi.

Di sisi lain pernyatan-pernyataan Trump bagi pendukungnya, terutama kaum Republikan adalah harapan. Melihat kondisi nyata di Amerika Serikat selama ini, imigran Meksiko memang tidak lepas dari kasus-kasus narkotika, kriminalitas dan pemerkosaan. Lalu soal umat muslim, bagaimanapun juga survei yang dilakukan Pew Research menyebutkan besarnya kebencian sebagian besar rakyat Amerika terhadap umat muslim.

Terkait mobil Jerman dan Jepang, memang selama ini Ford kalah bersaing dengan Mercedes atau Toyota. Tentang pekerja Ebola dan waterboarding, Trump beretorika bahwa Virus Ebola adalah ancaman, dan di Timur Tengah selama ini banyak tentara Amerika yang dipenggal kepalanya oleh Al-Qaeda dan ISIS.

Dan Trump dengan tegas dan konsisten memang tidak menyukai hal-hal tersebut, apapun yang dianggapnya secara faktual mengancam bangsa Amerika. Setidaknya hal ini menjadi salah satu simpulan penulis setelah melakukan riset kecil-kecilan soal komentar dan pernyataan kontroversialnya dari 1990-an sampai sekarang.

Mengutip Peter Luntz (2016) salah seorang think tank Partai Republik, bahwa Trump adalah satu-satunya kandidat yang mampu menyatakan jelas apa yang dia maksud, dan jelas bermaksud melakukan apa yang dia telah katakan. Dan selama 8 tahun kebelakang, pemilih Republik memang sedang mencari sosok pemimpin yang karakternya merupakan antitesis Barack Obama. Ternyata ada di seorang Donald Trump yang cenderung tidak tenang, mudah marah dan kasar.

Asimetris

Sampai saat ini penulis yakin bahwa dua kandidat yang kemungkinan besar bertarung dalam Pilpres Amerika Serikat tahun ini adalah Donald Trump dari Partai Republik dan Hillary Clinton dari Partai Demokrat. Mengacu pada retorika di depan publik selama ini, Trump kemungkinan besar menjadi Presiden jika mampu memainkan pernyataan kontradiksi internal (menyerang satu pihak di dalam negeri) dan eksternalnya (menyerang beberapa pihak di luar negeri) dengan lebih dinamis.

Pertama, konsisten mengeluarkan pernyataan ofensif tentang kondisi sosial dan ekonomi di Amerika yang menjadi tanggung jawab rejim Obama. Menurut penelitian yang dilakukan Pew Research (2015), Rakyat Amerika dengan persentase 24% menganggap kondisi ekonomi memburuk, lalu berturut-turut sebesar 57% menganggap pekerjaan masih sulit dicari, 55% menganggap pendapatan masih berada dibawah biaya hidup dan 65% menganggap ketimpangan ekonomi meningkat, khususnya antar etnis.

Kedua, memperluas lingkup pernyataan ofensif terhadap aktor-aktor di luar Amerika, tidak hanya terhadap Islam dan Meksiko, namun juga ke Tiongkok dan Rusia. Selama ini Trump hanya frontal terhadap Islam dan Meksiko dengan dalih terorisme dan imigran. Padahal potensi ancaman  dari Rusia dan Tiongkok yang dirasakan publik di Amerika Serikat tidak kalah besar.

Mengacu pada penelitian Gallup (2015), rakyat Amerika masih menganggap kekuatan militer  Rusia sebagai ancaman penting dalam 10 tahun terakhir (persentase 50%). Hal ini diperkuat bahwa mereka (persentase 54%) tidak setuju dengan campur tangan negaranya di Krimea. Lalu setuju dengan pengurangan senjata nuklir antara kedua negara (persentase 82%). Terlebih persepsi soal Tiongkok, mengacu pada penelitian Pew Research (2015) sebagian besar rakyat Amerika menganggap isu-isu seperti hutang, hilangnya pekerjaan dan serangan siber yang terkait Tiongkok sebagai hal yang sangat serius.

Jika Trump mampu memainkan pola kontradiksi internal dan eksternal dalam setiap pernyataannya dengan lebih cerdas. Maka mimpinya menuju Gedung Putih menjadi kenyataan.


 

Bagaimana Melihat Masa Depan

Oleh:
Denny Indra Sukmawan
Deputi Riset dan Kajian Strategis LINGSTRA

Tentang Forecasting Modern

Forecasting, oleh khalayak umum sering dipahami sama dengan kata “divine”, “augur”, “foretell”, “prophesy”, “scry” dan “foresee”.  Padahal kata “forecast” berasal dari dua kata, yakni kata “fore” yang berarti “di depan” atau “di awal” atau “di muka”. Lalu kata “cast” berarti membuat, mengetahui, mengkalkulasi, mengestimasi, atau menginterpretasi.  Berarti forecasting adalah membuat, mengetahui, mengkalkulasi, mengestimasi dan menginterpretasi masa depan sebelum terjadi. Adapun kata “cast” juga bisa berarti mengatur atau menyusun. Maka forecasting adalah upaya untuk memahami masa depan sebelum terjadi, dan kemampuan untuk mengubah sesuatu yang diprediksi.

Secara umum forecasting berarti mengantisipasi, atau memprediksi suatu kondisi atau peristiwa di masa depan melalui analisis data atau pengetahuan rasional. Umumnya forecasting ialah membuat prediksi dengan alat analisis yang tidak bisa digunakan oleh semua kalangan, melainkan pakar saja.

Berbicara kepastian dan ketidakpastian dalam dimensi waktu. Saya melakukan penyederhanaan, bahwa hal-hal dan peristiwa yang telah terjadi masa lalu dan sedang terjadi masa kini adalah kepastian. Adapun yang akan terjadi di masa depan adalah ketidakpastian. Dan keinginan untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan memiliki akar mendalam dalam diri manusia. Inilah alasan sederhana mengapa forecasting ada.

Bahwa mengetahui ketidakpastian (masa depan) sebenarnya bertujuan untuk menemukan kepastian dalam hidupnya saat ini. Oleh karena itu ada tujuan, lalu harapan, lalu kesempatan dan lainnya. Oleh sebab itu muncul pertanyaan-pertanyaan semisal: Saya akan menjadi apa?; Dimana saya akan tinggal?; Pekerjaan apa yang akan saya kerjakan?; Kapan saya menikah?; Apa yang akan terjadi dengan ayah-ibu saya?; mantan-mantan saya?; teman-teman saya?; Negara saya?

Roger Babson dan Industri Forecasting Modern

Berbicara tentang sejarah forecasting, silakan buka Fortune Tellers (2013). Dalam karyanya yang satu ini, Walter Friedmann mengulas siapa-siapa yang bertanggung jawab terhadap pondasi forecasting modern, khususnya di sektor bisnis dan ekonomi. Dari lima orang yang diulas Friedmann, hanya dua orang yang mendapat perhatian saya. Orang pertama bukanlah ilmuwan, bukan pula analis, apalagi pakar, melainkan pebisnis yang bernama Roger Babson.

Ada yang pernah dengar namanya?. Ditelusuri secara mendalam, ternyata seorang Babson yang bertanggung jawab paling besar terhadap industri forecasting modern yang dikenal seperti sekarang. Sejak 1911, Babson menerbitkan Babson’s Reports, sebuah newsletter mingguan yang berisi analisis statistik dari data bisnis dan finansial untuk memprediksi kondisi ekonomi kedepannya. Perlu digarisbawahi, Babson mampu menghasilkan keuntungan dengan menjual forecasting ekonomi dan informasi tentang kondisi bisnis terkini (bukan analisis). Pada 1920, Babson’s Report memiliki 10.000 subscriber dengan pendapatan hampir 1,5 juta dolar.

Disinilah awal ketenarannya sebagai forecaster. Pada 5 September 1929, Babson mengeluarkan sebuah pernyataan, bahwa cepat atau lambat kejatuhan akan melanda pasar saham Dow-Jones dan berdampak pada turunnya harga saham sebesar 20 poin. Ketika New York Times memuat pernyataan Babson, harga saham memang jatuh, hanya sekitar 3 poin.Justru keesokan harinya, saham melonjak lagi dan dalam beberapa minggu Babson menjadi bahan bully para pelaku ekonomi, terutama pialang saham di Dow-Jones.

Akan tetapi pada 29 Oktober 1929, atau hampir dua bulan dari pernyataan awalnya. Apa yang diprediksi Babson menjadi kenyataan, dalam satu malam harga saham jatuh sampai 50 poin.  From Zero to Hero! nama Babson muncul di New York Times, tertulis “Babson Clients Were Prepared”. Muncul di mobil-mobil dan kendaraan umum, tertulis “Be Right with Babson”. Oleh Babson, kebenaran forecasting-nya merupakan peluang besar untuk mencari pelanggan-pelanggan baru newsletter-nya.

Sebenarnya tidak ada yang istimewa dengan Babson’s Report. Isinya lebih banyak berupa tabel dan diagram, serta analisis sederhana tentang makna tabel dan diagram tersebut. Akan tetapi, Walter Friedman menggarisbawahi pengaruh newsletter Babson, bahwa hampir semua orang terutama pelaku ekonomi menyukai “analisis naik-turun atau turun-naik”. Coba bayangkan gambar diagram yang garisnya naik turun dan kadang turun naik. Entah analisis Babson benar atau tidak, merupakan masalah belakangan. Ketika dia benar, dia mengumumkan faktanya besar-besaran. Akan tetapi ketika dia salah, hanya beberapa orang yang sadar.

Ketenaran Babson menyisakan sebuah pelajaran penting, bahwa kesuksesan komersil seorang forecaster tidak sepenuhnya bergantung pada seberapa benar melihat ke masa depan. Dibalik pelajaran ini, kesuksesan awal Babson dengan bisnis forecasting-nya lah yang bertanggung jawab paling besar terhadap kondisi industri forecasting modern selama hampir satu dekade.

Dalam buku The Fortune Seller (1998) William Sharden mengungkap bahwa industri forecasting kurang lebih bernilai 200 milyar dolar per tahun, dan sebagian besar uang tersebut untuk sektor bisnis, ekonomi dan finanasial. Sekarang bahkan lebih besar lagi, kemungkinan nilainya sampai 400 milyar dolar per tahun, atau satu kali lipat dari tahun 1998. Coba bandingkan dengan tahun 1920-an ketika nilai industri tersebut berkisar 1 sampai 5 juta dollar.

Selama hampir satu dekade, seorang analis data (data analyst) memperkirakan permintaan produk baru, atau dampak dari penawaran khusus suatu produk. Seorang perencana skenario (scenario planner) menghasilkan narasi-narasi luas dengan tujuan memprovokasi gagasan murni dari kepala-kepala lainnya. Seorang nowcaster melacak tren di sosial media dan google, baik tren aktual maupun abstrak secara langsung. Badan-badan intelijen dan lembaga think tank mencari petunjuk dimana krisis geopolitik selanjutnya. Bank, konsultan dan lembaga ekonomi internasional selalu mengeluarkan produk forecasting berbasis analisis yang isinya puluhan sampai ratusan variabel ekonomi.

Selama hampir satu dekade juga, banyak dari produk forecasting yang dihasilkan oleh orang-orang tadi salah. Sederhananya, banyak uang terbuang dengan produk yang gagal. Bahwa miliaran dolar yang terbuang percuma belum mampu menyelesaikan tugas mendasar dari forecaster, yakni melihat masa depan dengan akurat.

Revolusi Forecasting

 

“When my information changes, I alter my conclusions. What do you do, sir?”

John Maynard Keynes

Seperti yang telah disampaikan di bagian awal tulisan, bahwa forecasting modern didasarkan pada alat analisis tertentu yang hanya dipelajari para pakar. Maka berbicara revolusi forecasting berbeda. Bahwa semua orang bisa melakukan forecasting. Bahkan, beberapa orang yang memiliki kemampuan alamiah terlahir sebagai superforecaster. Termasuk bagi mereka yang mau belajar langkah-langkah dasarnya, dan belajar dari kesalahan forecasting-nya yang lampau.

Sebelum membahas lebih mendalam, saya akan bercerita tentang orang kedua dalam buku Frieddman. Dia adalah seorang ekonom termahsyur, yang dalam istilah sederhana saya, sebut saja pakar lah. Namanya Irving Fisher.

Irving Fisher merupakan salah satu ekonom terbesar di dunia. Walaupun pendekatan Fisher dalam ilmu ekonomi tertanam kuat, banyak orang yang lebih mengingatnya karena satu hal. Bahwa dua minggu sebelum kejatuhan Wall Street pada Oktober 1929, Fisher dengan lantang berbicara “saham telah mencapai puncak dan sifatnya permanen”. Seperti yang kita tahu, cerita sebenarnya berbeda.

Pertanyaannya, bagaimana bisa seorang pakar seperti Fisher, yang merupakan pentolan ekonomi saat itu, yang menulis buku best-seller bisa memprediksi sesuatu hal yang fatal. Dengan kepakarannya di makro ekonomi dan statistika ekonomi, seharusnya Fisher bisa meraup keuntungan sebagai investor. Akan tetapi, kejatuhan pasar saham 1929 mengakhiri karirnya. Fisher meninggal dalam kondisi miskin.

Saat memberikan pernyataan publik tentang kondisi pasar. Dia tetap yakin bahwa kejatuhan pasar lebih besar karena faktor psikologi, atau panik dan kemungkinan besar akan kembali normal, ternyata tidak. Lebih fatal lagi, Fisher berulangkali mengeluarkan pernyataannya.

Dari kisahnya, kita dapat mengambil pelajaran. Bahwa kombinasi sikap terlalu optimis, percaya diri dan keras kepala dalam diri yang membuat kehidupannya makin surut. Fisher terjebak dalam logikanya sendiri, seperti pendapat Babson tentang dirinya, “Dia pikir dunia diatur oleh pikiran daripada perasaan, atau oleh teori daripada pola”.

Dalam pengalaman pribadi saya mendengar dan membaca pendapat kebanyakan para pakar studi strategis beberapa tahun belakangan ini. Tren gaya berpikir mereka (para pakar) cenderung mirip Fisher. Mengacu pada sejarah, tentu hal ini fatal!

Misalnya saja pada jenjang sarjana, ketika saya membaca pernyataan pakar dalam kasus Arab Spring. Beberapa terlalu yakin bahwa gelombang demokratisasi akan menghantam seluruh negara di Timur Tengah. Ternyata setelah beberapa tahun berjalan, justru tersendat-sendat di Suriah. Di beberapa negara malah cenderung ke rezim diktator (Mesir) atau chaos (Yaman). Atau pada jenjang pasca-sarjana, ketika saya mendengar komentar para pakar bahwa harga minyak bakal terus naik, kondisi ini berbahaya bagi ketahanan energi Indonesia, dan sebagainya, dan sebagainya. Faktanya harga minyak justru anjlok.

Tahun 2012, saya mulai melakukan korespondensi dengan beberapa kolega dari luar. Salah seorang dari Amerika Serikat menceritakan soal proyek besar yang telah berlangsung satu tahun. Disini pertama kali saya mengenal nama Philip Tetlock, dan membaca karya pertamanya yang berjudul Expert Political Judgement (2005).

Dalam buku ini, Tetlock mampu memberikan jawaban atas persoalan kepakaran yang saya pikirkan selama kuliah. Dari usahanya mengumpulkan analisis prediktif dari hampir 300 pakar, dengan total hampir 20 ribu prediksi yang terfokus di sektor politik dan geopolitik selama hampir 18 tahun. Ternyata, para pakar tersebut ialah forecaster yang buruk! Bahwa mereka belum mampu melihat masa depan.

Tahun 2015 proyek ini selesai, oleh kolega tadi saya dikirimkan sebuah buku via e-mail. Jika dalam Expert Political Judgement (2005), Tetlock terfokus mengurai permasalahan dalam konteks forecasting selama hampir satu dekade. Maka dalam buku kedua yang dikirim kolega saya, berjudul SuperForecasting (2015) keluar solusi atas permasalahan tersebut.

Memprediksi suatu peristiwa ternyata memungkinkan. Oleh beberapa orang yang disebut “superforecaster”, produk lain dari proyek besar tersebut selain buku kedua. Mereka dapat mempredikisi peristiwa geopolitik dengan akurasi yang tepat, bahkan mampu mempertahankan dan meningkatkan kemampuan.

Keberhasilan para superforecaster lebih dikarenakan sisi objektif dalam melihat masa depan, dan hal ini sangat jarang sekarang. Salah satu hal penting yang saya garis bawahi, bahwa mereka terbuka menerima feedback  tentang keberhasilan dan kegagalan setiap forecasting yang dihasilkan.

Ketika kita berbicara tentang masa depan, seringkali kita tidak berbicara tentang masa depan sepenuhnya, akan tetapi permasalahan-permasalahan hari ini. Kebanyakan pakar yang menyajikan pandangannya di media-media, entah tentang krisis Laut Cina Selatan, krisis Suriah, krisis Korea Utara atau soal serangan teroris di Paris dan Jakarta sebenarnya untuk mencari perhatian, mendukung sebuah tesis besar, atau mengikuti perspektif mainstream yang kadang tidak bisa dijelaskan. Seorang pakar yang muncul di siaran berita studio TV menawarkan prediksi dengan cara bincang-bincang. Seorang analis dari pemerintahan atau perusahaan kemungkinan mencoba untuk membenarkan keputusan yang telah diambil di awal, terlepas salah atau benar. Dan banyak dari prediksi soal pemilihan umum Presiden atau Kepala Daerah hanyalah bentuk lain dari dukungan terhadap satu pihak atau pihak lainnya.

Inilah potret industri forecasting selama hampir satu dekade. Dimana prediksi-prediksi tentang masa depan lebih dikemas dengan dangkal. Berupa iklan oleh lembaga-lembaga think tank dan konsultan. Atau percakapan satu sampai dua jam oleh para pakar di Televisi.

Seorang forecaster yang baik cenderung memiliki gaya berpikir “rubah”, bukan “landak”. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan gaya berpikir yang umum pada manusia: meluas daripada mendalam, intuitif daripada logis, dinamis daripada statis, dan asimetris daripada sistematis. Penjelasannya seperti ini, melalui sebuah quesioner Tetlock mengamati sikap partisipan proyek untuk menilai kesetujuan atau ketidaksetujuan mereka atas pernyataan “merubah pikiranmu ialah petanda kelemahan”. Ternyata forecaster yang baik tidaklah takut untuk merubah pikiran mereka, senang melihat perbedaan pendapat dan nyaman dengan penemuan bukti-bukti baru yang mungkin mengubah pemikiran lama menjadi pemikiran yang baru.

Masalahnya, yang Tetlock sebut sebagai “rubah” lebih dikenal buruk dalam industri forecasting. Mereka lebih buruk dari “landak” yang menggunakan sebuah metodologi, rangkaian logika berpikir yang terbukti kurang berguna untuk memprediksi hubungan internasional. Sebuah dunia yang terlalu kompleks untuk dijelaskan dengan satu kerangka berpikir logis.

Jika gaya berpikir “rubah” dan “landak” sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan, lalu apa yang paling baik?. Berdasarkan proyek besar tersebut, Tetlock dan timnya menyadari bahwa gaya berpikir yang paling cocok untuk prediksi lebih baik, dalam psikologi disebut “berpikir terbuka secara aktif” yang dianalogikan sebagai gaya berpikir “capung”. Sebuah gaya berpikir yang mampu meluas dan mendalam, gabungan dari kelebihan dua gaya berpikir sebelumnya.

Jadi, apa saja rahasia untuk melihat ke masa depan? Mengacu pada hasil proyek tersebut ada beberapa langkah: Pertama, melatih penalaran kemungkinan. Kedua, melakukan kerjasama tim dalam melakukan forecasting. Ketiga, berpikir terbuka. Mengutip wawancara Tetlock di salah satu website, dia sendiri menyebutkan ada beberapa saran untuk melakukan forecasting yang baik. Saran-saran ini dirangkum dalam akronim CHAMP. Pertama, melakukan analisis perbandingan yang relevan (C); Kedua, melakukan analisis terhadap tren sejarah (H); Ketiga, memperhatikan pendapat orang lain, termasuk pakar; Keempat, menggunakan model matematika jika memang tersedia (M); dan Kelima, menganulir bias prediksi, jangan sampai harapan mempengaruhi prediksi.

LINGSTRA dan SuperForecasting

Sebagai lembaga think tank yang terfokus pada kajian strategis di sektor ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya (Ipoleksosbudhankam). Selain kekhususan melakukan analisis penilaian (assessment), baik penilaian ancaman (threat assessment) dan penilaian bersih (net assessment). Analisis prediktif (forecasting) juga menjadi kekhasan para penstudi di LINGSTRA.

Adapun modal dasar yang dimiliki LINGSTRA ialah komposisi para penstudi di dalamnya yang berasal dari sembilan program studi berbeda di Universitas Pertahanan, yaitu: Strategi Perang Semesta, Perang Asimetris, Damai dan Resolusi Konflik, Diplomasi Pertahanan, Manajemen Pertahanan, Ekonomi Pertahanan, Manajemen Bencana, Keamanan Maritim dan Keamanan Energi. Komposisi semacam ini menghasilkan kekayaan perspektif, kekayaan pemikiran dan kekayaan pendapat yang tidak banyak dimiliki oleh lembaga lainnya.

Selain itu, mempertimbangkan bahwa kebanyakan dari forecaster yang baik ialah mereka yang belum jadi atau bukan pakar. Para penstudi di LINGSTRA masih berstatus alumni baru dan mahasiswa pasca-sarjana aktif di Universitas Pertahanan. Gaya berpikir para penstudi di LINGSTRA belum seperti “landak” seperti yang dijelaskan Tetlock dan timnya, yaitu gaya berpikir yang sempit dan dalam. Sebuah gaya berpikir yang paling tidak direkomendasikan untuk melakukan forecasting. Melainkan lebih pada gaya berpikir “rubah”, yang cenderung luas dan dangkal. Hal ini merupakan modal besar bagi para penstudi di LINGSTRA untuk melakukan forecasting yang lebih baik dalam menyikapi isu-isu strategis yang muncul.

Dengan diskusi-diskusi mingguan yang diadakan LINGSTRA, serta forecasting yang selalu dilakukan setiap menyikapi kasus, bukan tidak mungkin beberapa dari para penstudinya memiliki gaya berpikir yang disebut Tetlock dan timnya seperti “capung”. Bahwa beberapa superforecaster yang muncul dalam proyek tersebut memiliki gaya berpikir yang luas dan dalam.

Melalui tulisan ini, saya ingin menekankan lagi jika ada yang bertanya tentang kekhasan lembaga think tank yang sedang kami rintis. Pertama, adalah assessment yang mungkin akan saya bahas di lain kesempatan. Kedua, adalah forecasting, dalam bentuk upgrade-nya yaitu super-forecasting. Harapannya, dengan kerendahan hati dan semangat akademis, produk-produk yang LINGSTRA hasilkan bisa berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik lagi.

 

Listening this article in english via lingstra podcast (beta version)

 

Opini Lingstra Terkait Dengan Insiden Serangan Teror Di Sarinah

Oleh:
Ryan Muhammad, S.H.
Wakil Direktur Lingkar Studi Strategis (Lingstra)

Mengingat insiden serangan teror di Sarinah Thamrin Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016, tidak sedikit pihak-pihak yang menganggap BIN kebobolan atau kecolongan dalam mendeteksi secara dini mengenai ancaman serangan teror tersebut. Dalam konteks ini kita harus melihat dan mengkaji secara obyektif dalam menyikapi insiden tersebut. Sesuai dengan keterangan resmi dari Kepala BIN (Sutiyoso), Wapres RI (Jusuf Kalla), dan Menkopolhukam (Luhut B. Panjaitan) pada saat dimintai keterangannya oleh media massa, bahwa rencana aksi teror tersebut sebenarnya sudah terdeteksi oleh BIN sejak November 2015 lalu, bahkan BIN telah memprediksikan sebelumnya aksi teror akan dilakukan oleh kelompok teroris pada 9 Januari 2016, namun prediksi tersebut meleset atau tidak terbukti terjadi. Ternyata aksi teror tersebut malah terjadi pada 14 Januari 2016 di wilayah Sarinah Thamrin Jakarta Pusat.

Pasca insiden tersebut Kepala BIN mengatakan kepada publik melalui saluran media massa, bahwa BIN sejauh ini sudah berkoordinasi dan berbagi informasi intelijen kepada pihak Polri dan TNI terkait dengan rencana aksi teror yang akan dilakukan oleh kelompok teroris di wilayah Jakarta antara rentang waktu November 2015 hingga Januari 2016. Dalam menanggapi permasalahan tersebut, sepertinya kurang bijak jika kita memandang BIN telah kecolongan/kebobolan atau gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai institusi intelijen dalam memberikan peringatan/deteksi dini dalam upaya cegah dini terhadap setiap ancaman aksi teror yang terjadi di Republik ini, termasuk insiden aksi teror di Sarinah Thamrin Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016 lalu.

Dalam hal ini Lingstra mencoba memberikan pandangan obyektif terhadap permasalahan tersebut. Pertama, BIN dalam hal ini bukanlah lembaga superpower yang sama sekali tidak memiliki kelemahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bahkan kemampuan intelijen setingkat negara-negara seperti AS, Perancis, India, Inggris, Turki, dan lain-lain pun masih bisa ditembus oleh aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok teroris internasional yang menjalankan aksinya secara acak dan tidak berpola. Strategi dan taktik yang digunakan oleh jaringan kelompok teroris global saat ini semakin licin, gesit, dan sulit terdeteksi. Terlebih lagi dengan bentuk organisasi teroris modern saat ini yang tidak lagi konvensional dengan sistem rantai komando yang rigid, melainkan berbentuk sel-sel atau kantong-kantong kecil yang tersebar di beberapa negara di dunia dengan sistem garis koordinasi yang putus-putus. Sehingga menyulitkan bagi institusi-institusi keamanan di setiap negara dalam mendeteksi posisi, jaringan, dan rencana dari setiap aksi-aksi mereka.

Kedua, dalam kasus insiden serangan teror di Sarinah Thamrin Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016 yang lalu, sebenarnya BIN telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU No. 17/2011 tentang Intelijen Negara, yaitu memberikan informasi intelijen terkait dengan rencana aksi kelompok teroris yang akan dilakukan di Jakarta pada rentang waktu November 2015 hingga Januari 2016. Sekalipun BIN telah mendeteksi akan adanya serangan aksi teror tersebut, BIN hanya berwenang melakukan upaya peringatan/deteksi dini terhadap rencana aksi teror yang akan terjadi kepada Presiden dan institusi keamanan lainnya seperti Polri untuk segera ditindaklanjuti. Dalam hal ini, BIN memang tidak diberikan kewenangan oleh UU No. 17/2011 tentang Intelijen Negara untuk melakukan penangkapan maupun penahanan terhadap Sasaran (teroris) yang diduga kuat akan melakukan aksi teror, sekalipun dalam kondisi genting/darurat BIN tetap tidak diberikan kewenangan oleh UU Intelijen untuk melakukan penangkapan atau penahanan guna mencegah setiap orang yang diduga kuat akan melakukan aksi terror, karena memang tidak adanya klausula pasal di dalam UU Intelijen yang memberikan BIN kewenangan untuk menangkap dan menahan terduga teroris meskipun dalam kondisi genting/darurat sekalipun. Atas adanya batasan kewenangan tersebut, tidak dapat dikatakan BIN telah gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam deteksi/cegah dini.

Ketiga, terkait pernyataan resmi dari Kepala BIN pasca insiden tersebut yang mengatakan bahwa informasi intelijen yang didistribusikan kepada Polri seringkali tidak ditindaklanjuti. Sehingga perlu kita cermati secara mendalam, apakah terdapat koordinasi yang kurang lancar diantara institusi-institusi keamanan tersebut dalam melakukan upaya deteksi/cegah dini terhadap aksi terorisme, sehingga upaya cegah dini terhadap aksi terror menjadi terkendala.

Berdasarkan ketiga faktor tersebut, Pemerintah kiranya perlu mengkaji kembali dan melakukan revisi UU Pemberantasan Terorisme dan UU Intelijen Negara untuk menyempurnakan sistem koordinasi dan kewenangan masing-masing institusi keamanan tersebut. Dalam konteks pemberantasan terorisme, memang terkadang seringkali aparat penegak hukum (Polri) terkendala oleh prosedur penangkapan dan penahanan yang diatur di dalam KUHAP yang memerlukan bukti permulaan yang cukup dalam upaya mencegah setiap orang yang diduga akan melakukan aksi teror. Terkadang seringkali tersangka pelaku teror lolos dari jeratan hukum karena unsur perbuatannya tidak memenuhi syarat unsur-unsur pasal yang disangkakan dan kurangnya alat bukti yang cukup bagi aparat kepolisian dalam menangkap dan menahan tersangka pelaku teror tersebut.

Mengingat sifat ancaman terorisme saat ini semakin akut, serta strategi dan taktik yang digunakan oleh kelompok teroris saat ini semakin sulit dideteksi, tidak semua permasalahan terorisme ini dapat tersentuh oleh instrument/perangkat hukum yang ada, sehingga peran strategis badan intelijen seperti BIN sangat diperlukan dalam mengisi kekosongan upaya aparat kepolisian yang terbentur masalah regulasi dalam upaya pencegahan terorisme. Atas dasar tersebut memang diperlukan regulasi dan kebijakan yang terus menyesuaikan dengan sifat ancaman terorisme yang ada saat ini dan di masa depan, agar institusi keamanan seperti BIN, Polri, dan TNI dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal secara terpadu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan terorisme di Indonesia tanpa terhambat atau terkendala oleh regulasi dan kebijakan yang cenderung kaku.