Perang dan Strategi

Jihad dan Terorisme Dalam Perspektif Islam

oleh:
Bill Hardi
Anggota Dewan Ahli Pusat Studi Peperangan Asimetris UNHAN

Pada saat kita melakukan pembahasan tentang jihad dan terorisme dari pespektif Islam, bisa dipastikan, kita akan menemukan dikotomi yang cukup kontras pada tataran diskursus keduanya. Sebagian ahli berpendapat, bahwa keduanya memiliki relasi kausalitas yang saling terkait. Sedang sebagain lainnya berpendapat bahwa keduanya tidak memiliki hubungan tersebut. Kelompok yang disebut belakangan ini menyatakan bahwa telah terjadi distorsi terhadap pemaknaan, utamanya dalam kata jihad. Distorsi pemaknaan ini terjadi dikarenakan adanya pemahaman yang tidak komprehensif serta minim refleksi terhadap konteks nash-nash Qur’an dan hadist yang menjadi rujukan. Pertanyaannya kemudian, bagaimanakah sesungguhnya Islam memaknai jihad? Dan bagaimana Islam memandang permasalahan terorisme? Guna menjawab dua pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita harus mengupas arti kata dan makna jihad serta terorisme itu sendiri.
Kamus Arab-Indonesia al-Munawir karangan Ahmad Warson Munawir mengartikan jihad sebagai “Kegiatan mencurahkan segala kemampuan”. Sehingga jihad diartikan sebagai perjuangan (Ahmad Warson Munawir, 1984: 66). Ibn Manzhur dalam Lisan al-Arab sebagaimana dikutip Muhammad Chirzin menyebutkan bahwa jihad ialah “Memerangi musuh, mencurahkan segala kemampuan dan tenaga berupa kata-kata, perbuatan atau segala sesuatu semampunya”. Sedangkan Hans Wehr dalam A Dictionary of Modern Written Arabic, mengartikan jihad sebagai “Fight, battle, holy war (against the infidles as a religious duty)”, yang artinya perjuangan, pertempuan, perang suci melawan musuh-musuh sebagai kewajiban agama (Muhammad Chirzin, 2004: 12).

Azyumardi Azra memberikan pengertian bahwa jihad berarti “Mengerahkan kemampuan diri sendiri dengan sungguh-sungguh”. Di dalam bahasa Inggris disebut sebagai to exert oneself yaitu ‘melakukan usaha keras untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik dan disetujui agama yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama seperti membangun kesejahteraan bagi umat manusia’. Lebih lanjut Azra menyebutkan bahwa jihad dapat dilakukan dalam bidang apa saja seperti menuntut ilmu ke negeri yang jauh atau di negeri sendiri dengan bersungguh-sungguh. Orang yang menuntut ilmu itu pun disebut orang yang berjihad di jalan Allah, disebut jihad fisabilillah (Azyumardi Azra, 2000: 14).

Terjemahan jihad menjadi “perang suci”, yang dikombinasikan dengan pemikiran Barat yang keliru tentang Islam sebagai “agama pedang”, menegasikan makna filosofis dan spiritualnya serta mengubah konotasinya. Karena kehidupan pada hakikatnya mengimplikasikan gerak, maka untuk tetap berada dalam equilibrium (keseimbangan), diperlukan upaya berkesinambungan, dengan melaksanakan jihad batiniah pada setiap tahap kehidupan dalam kerangka menuju Realitas Ilahi. Melalui jihad batiniah, manusia spiritual mengakhiri semua mimpi, menuju Realitas yang merupakan sumber semua realitas (Sayyed Hossen Nasr, 2002: 168-169).

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa para pemikir Islam memberikan pengertian berbeda mengenai jihad, mulai dari aktivitas yang berhubungan dengan peperangan melawan musuh dan kejahatan (thagut), melawan hawa nafsu, sampai pengertian sebagai usaha yang dilakukan secara serius untuk tujuan-tujuan yang baik. Mengingat konteks kajian terorisme kontemporer di Indonesia yang terus berkutat pada permasalahan paham radikal sebagai akar terorisme, perlu bagi kita untuk meninjau kembali pada asumsi ini serta menemukan klarifikasi terhadap paradigma tersebut. Hal inilah yang menjadikan kajian relasional terkait jihad dan terorisme dalam perspektif Islam menjadi semakin menarik untuk terus didiskusikan dan disosialisasikan kepada masyarakat luas.

 

Sumber Energi: Daya Tarik Bagi Teroris

oleh:
Ida Bagus Aditya Wicaksono
Alumni Program Pascasarjana Manajemen Pertahanan UNHAN

Sulit membayangkan dunia saat ini tanpa energi. Penemuan-penemuan pada sumber-sumber energi, baik itu energi fosil, nuklir, hingga terbarukan[1] telah membawa manusia menuju abad baru di mana energi mempermudah kehidupan umat manusia di muka bumi. Alat-alat bantu manusia saat ini sebagian besar memerlukan energi untuk menjalankannya. Tetapi tidak semudah itu memanfaatkan energi yang ada untuk digunakan oleh seluruh umat manusia. Coba ingat pada sebuah prinsip ekonomi yaitu hubungan antara pasokan dengan permintaan yang ada atau dikenal dengan supply and demand. Sumber daya energi yang ada sangat terbatas tetapi permintaan begitu besar jumlahnya menjadikan energi sebagai barang ekonomi. Artinya energi dapat membantu manusia dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya dan juga dapat diartikan sebagai barang ekonomi yang dapat membawa keuntungan finansial bagi manusia yang mengelolanya. Sebagai contoh dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menjelaskan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ini menunjukkan bahwa kekayaan alam di mana sumber energi adalah salah satunya memiliki nilai penting bagi negara.

Memahami begitu berharganya sumber energi bagi kebutuhan manusia, aspek ekonomi bukan satu-satunya aspek yang kemudian berpengaruh pada pemanfaatan materi yang mendukung aktifitas umat manusia ini. Besaran manfaat dan pentingnya energi ini bagi manusia kemudian juga digunakan untuk kepentingan politik[2]. Keberadaan sumber minyak di Timur-Tengah telah membangun negara-negara teluk yang didominasi oleh lahan tandus berupa gurun memiliki suatu kekuatan untuk membuat suatu kebijakan global. OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Country) yang merupakan kumpulan negara-negara eksportir minyak memainkan peranan penting dalam menjaga kestabilan harga yang dipengaruhi oleh jumlah pasokan dan permintaan. Sekali lagi, dunia saat ini masih sangat bergantung dengan energi fosil walaupun sudah terdapat upaya untuk mengembangkan energi terbarukan dan juga energi nuklir, hanya saja biaya yang perlu dikeluarkan jauh lebih besar dibandingkan dengan energi fosil. Secara sederhana, fakta yang ada adalah masyarakat global jauh memperhitungkan harga sumber energi fosil salah satu nya minyak yang sangat berpengaruh pada segala bentuk aktivitas ekonomi dibandingkan dengan sumber energi lain.

Berkaca pada begitu bernilainya sumber energi tersebut, tentu menjadi perhatian bagi seluruh kalangan termasuk kelompok teroris. Sumber energi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di atas sarat akan kepentingan ekonomi hingga politik di dalamnya. Kepentingan kelompok teroris terhadap sumber energi ini sesungguhnya sudah ada sejak lama sebelum NIIS (Negara Islam Irak dan Suriah) melakukan serangan-serangan terhadap kilang-kilang minyak di Irak. Aksi-aksi serangan teror terhadap fasilitas sumber energi ini bukan berarti hanya melemahkan pasokan energi di negara yang bersangkutan. Serangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris terhadap sumber energi dan menguasainya memiliki nilai politik dan ekonomi. Dari segi politik, serangan tersebut dapat diartikan bahwa negara yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan untuk menjaga sumber energi nya. Arti lain yaitu negara tersebut dalam posisi terancam oleh gerakan teroris yang mana keberhasilan kelompok teroris tersebut memiliki arti suatu waktu dapat mengambil alih sumber daya yang dimiliki. Dengan mengendalikan sumber energi yang mana negara sangat bergantung pada hal tersebut maka ini dapat berarti suatu kemenangan besar bagi kelompok teroris[3]. Dari segi ekonomi, apa yang dilakukan NIIS dengan menjual minyak dari kilang-kilang di wilayah Irak yang di kuasainya memberikan contoh bahwa sumber energi khususnya minyak tidak hanya diperdagangkan secara legal. NIIS menjual minyak-minyak tersebut melalui pasar gelap yang hingga kini siapa pembelinya masih menjadi pertanyaan[4]. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa sumber energi yang memiliki nilai ekonomi memberikan peluang bagi teroris untuk memanfaatkannya. Beberapa kajian telah menunjukkan bahwa NIIS memiliki penghasilan yang besar dari sumber minyak yang dikuasainya[5]. Jika kajian-kajian tersebut terbukti maka NIIS dapat dikatakan sebagai kelompok teroris dengan sumber dana terbesar dibandingkan kelompok teroris lainnya. Jumlah dana yang besar dan didukung dengan sumber energi yang memiliki nilai ekonomi tinggi akan semakin mendorong NIIS untuk memperluas pengaruh dan wilayahnya ke depan. Memiliki sumber energi yang bernilai tinggi baik itu minyak atau energi nuklir, suatu kelompok teroris akan menjadi ancaman yang besar bagi stabilitas wilayah, karena tidak hanya politik, ekonomi, dan keamanan yang terkena imbasnya tetapi juga masalah ketahanan energi.

Referensi:

[1] Pembagian energi menjadi tiga kriteria yaitu energi fosil, nuklir, dan terbarukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi.

[2] Politik dalam hal ini sebagai tindakan yang dapat berpengaruh terhadap suatu kelompok. Dalam hal ini sumber daya energi sebagai alat untuk memainkan kepentingan politik.

[3] Andrew Critchlow, Opec Under Siege as ISIL Threaten Worlds Oil Lifeline, http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/11638709/Opec-under-siege-as-Isil-threatens-worlds-oil-lifeline.html, diakses 21 Januari 2016.

[4] Carol Nakhle, ISIL sells its oil, but who is buying it?, http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/12/isil-sells-oil-buying-151206055403374.html, diakses 21 Januari 2016.

[5] Matthew Levitt, Here’s how isis still have access to global financial system, http://www.businessinsider.com/heres-how-isis-keeps-up-its-access-to-the-global-financial-system-2015-3?IR=T&r=US&IR=T, diakses 21 Januari 2016.

Andreas Becker, Who finance isis, http://www.dw.com/en/who-finances-isis/a-17720149, diakses 21 Januari 2016.

Saikat Pyne, Economics of terror-financial model of isis, http://www.businessinsider.in/Economicsof-Terror-Financial-model-of-ISIS/articleshow/48811725.cms, diakses 21 Januari 2016.

 

 

Konsep Penguatan Fungsi Intelijen Negara Melalui Pelibatan Peran Strategis Pelajar Indonesia Di Luar Negeri

Oleh:
Ryan Muhammad, S.H[1]
Lingkar Studi Strategis (LINGSTRA)
Jakarta – Indonesia

ryanmuhammad1990@gmail.com


  1. Pendahuluan

Intelijen merupakan salah satu instrument penting dalam proses perumusan strategi dan kebijakan nasional. Produk intelijen yang disajikan dalam wujud informasi yang cepat dan tepat memberikan manfaat yang besar bagi pimpinan negara dalam proses pengambilan keputusan. Umumnya, fungsi intelijen memang selalu identik dan dipandang sebagai alat atau instrument di bidang pertahanan dan keamanan, karena memang intelijen merupakan lini terdepan dalam sistem keamanan nasional yang menjalankan fungsi pendeteksian dan peringatan dini dalam bentuk pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.[2] Namun pada hakikatnya, intelijen memiliki fungsi yang lebih luas tidak hanya menitikberatkan pada sektor pertahanan dan keamanan semata, melainkan juga berfungsi untuk menunjang aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi ideologi, politik, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM).

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah geografi yang luas, beragam jenis sumber daya alam yang berlimpah, serta kondisi demografi yang terdiri atas berbagai macam suku, agama, dan ras, memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri, sehingga diperlukan suatu kecermatan dalam proses perumusan strategi dan kebijakan bagi Pemerintah RI dalam rangka pembangunan dan memperkuat ketahanan nasional.

Penerapan strategi dan kebijakan politik yang tidak tepat sasaran akan berdampak kepada instabilitas politik, keamanan, dan ekonomi, bahkan dapat pula berdampak kepada negara gagal (failed state). Jika terjadi seperti itu, akan dipastikan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional tidak akan tercapai. Oleh karena itu, intelijen dalam hal ini memiliki fungsi yang sangat strategis dalam memberikan dukungan informasi yang akurat dan cepat sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan Pemerintah RI dalam rangka pembangunan nasional, agar segala strategi dan kebijakan yang dirumuskan dan diterapkan tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi rakyat serta kepentingan nasional.

Saat ini Indonesia mempunyai badan-badan intelijen di tingkatan strategis yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi, serta kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Badan-badan intelijen tersebut terdiri atas; (1) Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai badan intelijen yang membidangi urusan intelijen luar negeri dan intelijen dalam negeri, dan sekaligus sebagai badan koordinator atas seluruh badan-badan negara yang membidangi urusan intelijen; (2) Intelijen Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai badan intelijen di organisasi TNI yang membidangi urusan intelijen militer atau pertahanan; (3) Intelijen Kepolisian (POLRI) sebagai badan intelijen di organisasi POLRI yang membidangi urusan intelijen kepolisian; (4) Intelijen Kejaksaan RI sebagai badan intelijen di organisasi Kejaksaan RI yang membidangi urusan intelijen penegakan hukum; (5) Intelijen Kementerian dan Lembaga Pemerintah non-Kementerian sebagai badan intelijen di Kementerian dan Lembaga Pemerintah non-Kementerian yang membidangi urusan intelijen dalam rangka mendukung tugas-tugas Kementerian dan Lembaga Pemerintah non-Kementerian.[3]

Badan-badan intelijen tersebut diatas merupakan penyelenggara intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang menjalankan fungsi dan kegiatan intelijen negara.[4] Selain daripada sektor keamanan nasional, posisi dan peran strategis dari badan-badan intelijen tersebut diatas juga memberikan manfaat yang besar bagi negara dengan memberikan informasi dan fakta yang telah dikumpulkan dan dianalisis melalui metode kerja khusus secara cepat, tepat, dan cermat yang disajikan dalam wujud produk intelijen guna kebutuhan perumusan strategi dan kebijakan nasional serta pengambilan keputusan bagi Pemerintah RI, yang dalam hal ini adalah Presiden RI. Maka dari itu, selain menjalankan fungsi dan kegiatan intelijen di bidang keamanan nasional, badan-badan intelijen yang telah ada selama ini juga memiliki posisi dan peran strategis dalam rangka pembangunan nasional, khususnya pada tingkatan perumusan kebijakan atau pengambilan keputusan.

Namun kondisi lingkungan strategis pada tingkatan nasional, regional, dan global terus mengalami dinamika perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Hal tersebut berdampak kepada perubahan bentuk dan sifat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang terus mengancam dan membahayakan ketahanan nasional Indonesia. Sehingga sistem keamanan dan kondisi ketahanan nasional Indonesia dari waktu ke waktu harus terus-menerus diperkuat menyesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi melalui jaringan intelijen yang kuat dan mumpuni guna mencegah, menangkal, dan menanggulangi setiap ancaman yang merugikan kepentingan nasional dan membahayakan keamanan nasional.

Dalam konteks urusan luar negeri, posisi dan peran intelijen sangat signifikan dalam upaya pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional yang datang dari luar negeri. Selain mengurusi urusan isu-isu keamanan regional dan global yang berkaitan dengan keamanan nasional, posisi dan peran intelijen juga memberikan manfaat besar bagi negara yang diwujudkan dalam bentuk pemberian informasi dan fakta akurat yang dibutuhkan oleh Pemerintah RI dalam perumusan strategi dan kebijakan politik luar negeri, meliputi bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Selama ini fungsi intelijen luar negeri telah dijalankan oleh badan-badan intelijen yang mengurusi intelijen luar negeri, diantaranya yaitu; Badan Intelijen Negara (BIN); Intelijen Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diwakili oleh atase pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri RI yang diwakili oleh duta besar atau diplomat yang ditugaskan dan ditempatkan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di setiap negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Masih dalam konteks urusan luar negeri, salah satu upaya yang dapat ditempuh Pemerintah RI dalam memperkuat fungsi intelijen luar negeri dapat diwujudkan melalui pelibatan unsur atau komponen rakyat sebagai elemen pendukung dalam urusan intelijen. Dengan adanya sinergitas peran dan fungsi antara komponen rakyat dan badan-badan intelijen yang sudah ada selama ini akan memberikan manfaat besar dalam memperkuat jaringan intelijen yang kuat dan tangguh bagi Indonesia. Sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan dalam memperkuat fungsi intelijen luar negeri dalam hal ini ialah pelajar/mahasiswa Indonesia yang tersebar di luar negeri. Sebagai salah satu elemen dari komponen rakyat Indonesia, posisi dan peran strategis pelajar/mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri sangat potensial untuk dimanfaatkan Pemerintah RI dalam mendukung dan menunjang kebutuhan intelijen, khususnya pada aspek intelijen luar negeri.

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan diatas, maka yang menjadi titik berat atau fokus pembahasan dalam karya ilmiah ini ialah terkait dengan upaya penguatan fungsi intelijen negara melalui  pelibatan peran strategis para pelajar/mahasiswa Indonesia yang selama ini menyebar dan menetap sementara di berbagai negara dalam rangka menempuh pendidikan. Karena dilihat dari segi manfaatnya, posisi dan peran pelajar/mahasiswa Indonesia di luar negeri sangat potensial untuk dilibatkan sebagai agen intelijen atau mitra strategis dari intelijen negara guna memperkuat fungsi intelijen luar negeri Indonesia.

  1. Kerangka Teori

Menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, intelijen didefinisikan sebagai pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.[5] Sumber literatur asing juga mendifinisikan intelijen sebagai produk yang dihasilkan dari pengumpulan, pengolahan, integrasi, evaluasi, analisis, dan interpretasi informasi yang tersedia mengenai negara asing, pasukan atau elemen musuh atau yang berpotensi menjadi musuh, atau area operasi yang aktual atau potensial, kegiatan yang menghasilkan produk, organisasi yang terlibat dalam kegiatan tersebut (U.S. Departement of Defense, 2010, p. 120).

Shulsky dan Schmitt mendefinisikan intelijen sebagai informasi yang relevan bagi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk mencapai kepentingan-kepentingan keamanan nasionalnya dan untuk untuk menghadapi ancaman-ancaman dari musuh aktual maupun potensial. Intelijen dapat dilihat sebagai proses (pengumpulan, analisis, dan diseminasi informasi), produk (analisis, laporan dan taklimat yang dapat diimplementasikan) dan organisasi (sekelompok unit atau dinas yang menjalankan kegiatan intelijen) (Schmitt, 2002, pp. 1-3).

Dalam teknik operasionalnya, operasi atau kegiatan intelijen umumnya menggunakan beberapa instrument sumber daya, diantaranya, yaitu:

  1. Intelijen manusia (human intelligence);
  2. Intelijen pencitraan (imagery intelligence);
  3. Intelijen geospasial (geospatial intelligence); dan
  4. Intelijen sinyal (signal intelligence).

Dari keempat jenis instrument di atas, salah satu instrument dalam aktivitas intelijen yang mengandalkan kemampuan dan kinerja sumber daya manusia dalam memperoleh informasi intelijen adalah intelijen manusia (human intelligence), dan ketiga instrument lainnya umumnya menggunakan atau mengandalkan perangkat teknologi modern seperti; satelit pencitraan/pengintai, perangkat penyadap komunikasi, dan perangkat elektronik lainnya untuk keperluan intelijen. Human intelligence adalah suatu kategori informasi intelijen yang dikumpulkan dan disediakan oleh sumber daya manusia (U.S. Departement of Defense, 2010, p. 110).

Sumber daya manusia pada aspek human intelligence umumnya adalah orang-orang terlatih di bidang intelijen yang ditugaskan untuk terlibat dalam upaya memperoleh dan mengumpulkan informasi intelijen. Orang-orang yang terlatih dan terlibat dalam operasi intelijen ini biasa disebut sebagai agen intelijen. Jenis kategori sumber informasi dari human intelligence dapat berupa sumber informasi apapun (all source), baik informasi yang bersifat terbuka bagi publik (open source) maupun informasi yang bersifat rahasia (tertutup).

Informasi intelijen yang diperoleh dari sumber terbuka dapat di-eksploitasi melalui keterangan masyarakat, surat kabar, media massa, dokumen publik, dan sumber informasi lain yang dapat diakses secara terbuka, sedangkan informasi intelijen yang di-eksploitasi dari sumber informasi rahasia atau tertutup umumnya didapat melalui serangkaian kegiatan atau operasi rahasia (covert operation) guna mengakses atau meng-eksploitasi data atau informasi rahasia milik Pemerintah atau militer negara lain, atau individu maupun kelompok tertentu yang dijadikan sasaran dalam operasi intelijen.

Metode yang digunakan dalam konteks human intelligence juga berbagai macam cara, namun umumnya meliputi dua cara, yaitu; pertama, agen intelijen melakukan “penetrasi” ke dalam sasaran operasi intelijen, dan menetap atau tinggal di lingkungan sasaran. Agen intelijen kemudian bersosialisasi dan membangun kepercayaan dengan orang atau kelompok yang dijadikan sasaran dalam operasi intelijen, dengan tujuan menggali informasi secara mendalam terkait dengan jaringan dan aktifitas sasaran; kedua, agen intelijen mendekati dan bekerja sama dengan seorang “informan” yang merupakan anggota dari kelompok sasaran, melalui informan tersebut agen intelijen memperoleh dan mengumpulkan informasi terkait dengan aktifitas kelompok yang menjadi sasaran dalam operasi intelijen (Bhakti, 2005, pp. 8-9).

  1. Pembahasan

Eksistensi para pelajar/mahasiswa Indonesia yang menjalankan tugas studi di berbagai negara merupakan salah satu fenomena diaspora warga negara Indonesia di berbagai belahan dunia. Para pelajar/mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri tidak hanya semata-mata fokus menyelesaikan masa studinya, melainkan juga menjalin hubungan interaksi dan membangun jaringan komunikasi dengan warga negara setempat di setiap negara dimana mereka mengemban pendidikan. Tidak jarang pula para pelajar/mahasiswa Indonesia di luar negeri memiliki hubungan interaksi yang baik dan jaringan koneksi yang cukup kuat dengan tokoh-tokoh penting di pemerintahan negara-negara yang bersangkutan.

Perhimpunan Pelajar Indonesia, atau biasa disingkat PPI merupakan contoh konkret dan nyata atas eksistensi pelajar/mahasiswa Indonesia di luar negeri yang merupakan salah satu fenomena diaspora warga negara Indonesia yang menyebar ke berbagai negara-negara di dunia. PPI merupakan suatu wadah organisasi atau asosiasi yang beranggotakan warga negara Indonesia dengan status pelajar/mahasiswa yang sedang menempuh atau mengemban studi/pendidikan dalam berbagai strata atau tingkat pendidikan (sarjana, pascasarjana, dan doktoral) di berbagai negara. Eksistensi PPI tersebar di beberapa negara (PPI Dunia, n.d.), diantaranya yaitu:

  1. Kawasan Asia & Oseania, diantaranya; Australia, Brunei Darussalam, Tiongkok, Hongkong, Filipina, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand.
  2. Kawasan Amerika & Eropa, diantaranya; Amerika Serikat, Austria, Belanda, Belgia, Ceko, Estonia, Finlandia, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Norwegia, Prancis, Portugal, Rusia, Serbia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Polandia.
  3. Kawasan Timur Tengah & Afrika, diantaranya yaitu; Mesir, Yordania, Lebanon, Libya, Iran, Maroko, Arab Saudi, Pakistan, Sudan, Syria, Tunisia, Yaman, Uni Emirat Arab.

Selain fokus dalam menempuh pendidikan di berbagai negara, para pelajar/mahasiswa Indonesia yang terhimpun dalam organisasi PPI ini juga menjalin hubungan interaksi yang baik dengan warga negara setempat, bahkan ada pula yang memiliki jaringan koneksi yang cukup kuat dengan sejumlah tokoh-tokoh penting di dalam pemerintahan negara bersangkutan. Dengan hubungan interaksi dan jaringan koneksi yang cukup kuat dengan warga negara setempat serta tokoh-tokoh penting di pemerintahan negara-negara bersangkutan, membuat para pelajar/mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam PPI cukup memahami situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta keamanan di setiap negara dimana mereka sedang menempuh pendidikan.

Berdasarkan fenomena tersebut, dalam rangka memperkuat fungsi intelijen negara, eksistensi para pelajar/mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam PPI sangat potensial untuk dimanfaatkan dalam kepentingan intelijen, khususnya pada aspek intelijen luar negeri. Pelajar/mahasiswa Indonesia di luar negeri, dalam hal ini PPI, memiliki posisi dan peran yang strategis dalam memberikan atau mendistribusikan informasi-informasi tertentu yang dibutuhkan untuk produk intelijen bagi Pemerintah Indonesia guna kebutuhan perumusan kebijakan politik luar negeri dan dalam rangka mencapai kepentingan nasional.

Informasi-informasi yang dapat dikumpulkan dan didistribusikan oleh PPI kepada Pemerintah Indonesia dapat meliputi aspek kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya, dan keamanan di negara yang bersangkutan. Sumber informasi yang dapat di-eksploitasi dalam hal ini dapat bersifat sumber terbuka (open source) seperti informasi dari masyarakat setempat, media massa, hasil riset atau penelitian, maupun keterangan resmi dari pemerintahan negara setempat.

Dalam pembahasan ini, penulis menawarkan suatu ide atau gagasan dalam wujud konsep yang bertujuan untuk memperkuat fungsi intelijen negara melalui pelibatan peran strategis pelajar/mahasiswa Indonesia di luar negeri, dalam hal ini PPI. Dalam konsep ini, para pelajar/mehasiswa Indonesia yang tergabung dalam PPI ini akan diproyeksikan menjadi “informan” guna memperkuat fungsi intelijen negara pada aspek intelijen luar negeri, serta menjadikan PPI sebagai mitra strategis intelijen negara.

Pembentukan kemitraan strategis antara PPI dengan badan-badan intelijen negara ini tentunya harus melalui mekanisme pembinaan yang terarah dan berkesinambungan. Dalam konsep ini, terdapat 2 (dua) fase dalam perwujudannya, yaitu sebagai berikut:

  1. Tahap Pembinaan

Secara operasional, pelaksanaan pembinaan dapat dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri RI yang dalam hal ini bertindak sebagai institusi negara yang menjadi koordinator dalam program pembinaan ini. Secara teknis, pelaksanaan pembinaan mengenai pendidikan dan pelatihan dasar-dasar intelijen terhadap para pelajar/mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam PPI dapat dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai institusi yang concern di bidang intelijen negara.

Pembinaan tersebut harus berjalan secara terarah dan berkesinambungan. Sehingga setiap pelajar/mahasiswa Indonesia yang telah lolos seleksi beasiswa atau syarat-syarat untuk sekolah di luar negeri, sebelum berangkat menuju negara tujuan, harus melewati tahap pengarahan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk dibekali pendidikan dan pelatihan bela negara serta dasar-dasar intelijen, untuk mempersiapkan mereka sebagai informan-informan untuk kebutuhan intelijen negara, selain sebagai pelajar /mahasiswa Indonesia di luar negeri.

Program pengarahan atau pembinaan terhadap para pelajar/mahasiswa Indonesia yang akan berangkat melanjutkan sekolah di luar negeri haruslah berjalan dengan durasi yang cukup singkat. Program pengarahan dan pembinaan tersebut mungkin dapat diselenggarakan secara bergelombang (berkala), dan setiap gelombang menjalani pendidikan dan pelatihan paling singkat 3 hari atau paling lama 5 hari. Program pembinaan tersebut memang harus dilaksanakan secara singkat agar tidak mengganggu agenda atau tujuan utama para pelajar/mahasiswa Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri, yaitu melanjutkan studi atau sekolah.

  1. Tahap Operasional

Setelah melalui proses pembinaan oleh Kementerian Luar Negeri RI dan Badan Intelijen Negara (BIN), para pelajar/mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam PPI memiliki kewajiban utama yaitu menyelesaikan masa studi mereka di luar negeri. Selama menyelesaikan masa studinya, para pelajar/mahasiswa tersebut berperan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi yang dianggap bernilai untuk kebutuhan intelijen negara. Informasi-informasi tersebut dapat meliputi informasi yang diakses dari sumber-sumber yang bersifat terbuka (open source) melalui keterangan masyarakat atau tokoh setempat, dokumen-dokumen ilmiah seperti hasil riset, media massa, internet, dan sumber-sumber terbuka lainnya, yang meliputi kondisi politik, ekonomi, sosial/budaya, serta keamanan di negara-negara yang bersangkutan.

Informasi-informasi tersebut dikumpulkan dan didistribusikan oleh perwakilan pelajar/mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam PPI kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN) di negara-negara yang bersangkutan, untuk diolah dan dianalisis agar menjadi produk intelijen guna kebutuhan langkah cegah/deteksi dini (early warning system), perumusan kebijakan politik luar negeri, serta untuk kepentingan nasional Indonesia. Setiap informasi yang dikumpulkan dan didistribusikan oleh PPI kepada KBRI dan BIN di negara setempat, diberikan dalam bentuk laporan berkala. Laporan tersebut dapat diberikan setiap seminggu sekali, atau dapat juga diberikan setiap sebulan sekali.

Dalam hal ini, penulis menilai bahwa konsep pelibatan peran strategis pelajar/mahasiswa Indonesia di luar negeri sebagai informan untuk kebutuhan intelijen negara sangat membantu dalam upaya penguatan fungsi intelijen luar negeri yang selama ini telah dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri RI melalui perwakilan-perwakilannya di setiap KBRI dan perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN) di beberapa negara.

Konsep kemitraan strategis antara badan-badan intelijen negara dan para pelajar/mahasiswa Indonesia di luar negeri yang tergabung dalam organisasi PPI ini dapat di-implementasikan oleh Pemerintah RI guna memperkuat fungsi intelijen negara untuk kebutuhan kepentingan dan keamanan nasional Indonesia. Namun, sebelum konsep tersebut di-implementasikan, perlu adanya perumusan dan pembentukan kerangka atau payung hukum dalam bentuk regulasi dan kebijakan untuk menjalankan konsep tersebut.

  1. Penutup

Intelijen merupakan instrument yang sangat penting bagi negara. Tidak hanya sebagai instrument di bidang pertahanan dan keamanan nasional sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam literatur-literatur akademik, intelijen juga merupakan instrument kunci dalam mewujudkan kepentingan nasional yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial/budaya. Hal ini dikarenakan bahwa setiap perumusan kebijakan strategis yang dibuat oleh pemimpin negara (pemerintah) membutuhkan informasi yang akurat dan cepat, agar segala kebijakan yang dibuat tepat sasaran dan efektif untuk mewujudkan cita-cita nasional.

Badan-badan intelijen di Indonesia sebagai institusi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan mengolah/menganalisis segala informasi sebagai bahan produk intelijen bagi kepentingan negara, selama ini sudah cukup baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun fungsi intelijen negara perlu diperkuat melalui pemberdayaan komponen-komponen pendukung seperti elemen masyarakat sebagai mitra intelijen. Hal ini dikarenakan bahwa bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) serta lingkungan strategis yang harus dihadapi Indonesia terus mengalami perubahan dan semakin dinamis, sehingga strategi dan kebijakan yang dibentuk dalam upaya mencegah dan menanggulangi hal-hal tersebut harus terus mengalami penyesuaian.

Fenomena diaspora warga negara Indonesia seperti eksistensi pelajar/mahasiswa Indonesia di luar negeri yang tergabung ke dalam organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) merupakan salah satu komponen pendukung yang sangat potensial dan strategis untuk dijadikan mitra intelijen oleh badan-badan intelijen Indonesia guna memperkuat fungsi intelijen luar negeri. Karena kemampuannya yang cukup baik dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, para pelajar/mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan dan menetap sementara di luar negeri dalam hal ini dinilai cukup memahami kondisi politik, ekonomi, sosial/budaya, dan keamanan di negara-negara yang menjadi obyek studi mereka. Berdasarkan hal itu, mereka memiliki peran yang sangat potensial dan strategis untuk dijadikan “informan” sebagai mitra intelijen guna memperkuat fungsi intelijen negara, khususnya pada aspek intelijen luar negeri.

Jika ada political will dari Pemerintah RI, konsep pelibatan peran strategis pelajar/mahasiswa Indonesia di luar negeri sebagai mitra intelijen negara tersebut dapat di-implementasikan secara konkrit, dengan terlebih dahulu merumuskan dan membentuk kerangka atau payung hukum guna menjalankan konsep yang telah dijabarkan diatas.

Daftar Referensi

Bhakti, I. N. (2005). Intelijen dan Keamanan Negara. In A. Widjajanto, Reformasi Intelijen Negara (pp. 8-9). Depok: PACIVIS FISIP UI.

Idris, A. A. (2006). Menguak Tabir Intelijen Hitam Indonesia. Jakarta: Pacivis Universitas Indonesia.

PPI Dunia. (n.d.). PPI Dunia. Retrieved 11 28, 2015, from ppidunia.org: http://ppidunia.org/

Schmitt, A. N. (2002). Silent Warfare: Understanding The World of Intelligence. Washington D.C.: Brassey’s Inc.

U.S. Army Departement. (2010). Field Manual 2-0 Intelligence. Washington D.C.: Headquarters Departement of the Army.

U.S. Departement of Defense. (2010). Departement of Defense Dictionary of Military and Associated Terms. Washington D.C.: U.S. Departement of Defense.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

[1] Wakil Direktur Lingkar Studi Strategis (LINGSTRA). Mahasiswa Program Studi Peperangan Asimetris (Cohort 3), Fakultas Strategi Pertahanan, Pascasarjana Universitas Pertahanan Indonesia. Mahasiswa Peminatan Kajian Stratejik Intelijen (Angkatan XIV), Program Studi Ketahanan Nasional, Pascasarjana Universitas Indonesia.

[2] Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, Pasal 1 angka 1.

[3] Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, Pasal 10 – 14.

[4] Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, Pasal 2.

[5] Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, Pasal 1 angka 1.