Sosial dan Budaya

Potensi Konflik Antara Imigran Dan Pengungsi Dengan Masyarakat Lokal Cisarua, Jawa Barat

 

Yahya Sultoni
Alumni Program Studi Damai dan Resolusi Konflik
Universitas Pertahanan Indonesia
y.sultoni@yahoo.com

 

Latar Belakang

Sejak tahun 1999, Indonesia sudah dijadikan tempat transit terutama untuk pergerakan orang-orang Timur Tengah yang sebagian besar menuju ke Pulau Christmas Australia. Pada akhirnya pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam hal penanganan pengungsi tersebut, meskipun secara Undang-undang dan Konvensi Indonesia tidak ada kepentingan apapun berkaitan dengan pengungsi.

Pengungsian atau perpindahan penduduk dalam skala besar ini pada awalnya hanya merupakan persoalan domestik suatu negara. Kemudian, karena perpindahan penduduk juga melampaui suatu batas negara satu ke negara lainnya, masalah pengungsi pada akhirnya meluas menjadi persoalan negara-negara di kawasan tertentu dan terakhir dianggap merupakan masalah bersama umat manusia (Romsan, 2003:3).

Di Indonesia, topik seputar kaum migran telah menjadi isu yang cukup hangat beberapa tahun belakangan ini. Konflik di negara-negara Asia telah menyebabkan meningkatnya jumlah imigran yang datang ke Indonesia. Mayoritas dari mereka menjadikan Indonesia sebagai negara transit untuk melanjutkan perjalanan ke Australia (Indonesia Darurat Imigran…, dalam Alvi 2014). Permasalahan tersebut tidak hanya menjadi tanggungan bagi negara yang telah meratifikasi Konvensi tentang Status Pengungsi tahun 1951 beserta Protokol-nya yaitu Protokol tahun 1967, tapi juga dunia internasional. Terlebih lagi Indonesia yang sama sekali tidak dibebani tanggung jawab konvensi tersebut, artinya Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 turut menanggung jugaterkait masalah imigran dan pengungsi tersebut.Meskipun Indonesia belum menandatangani Konvensi 1951 dan Protokol 1967, setidaknya Indonesia masih mempunyai aturan hukum yang terkait masalah pengaturan orang asing dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam hal penanganan imigran ilegal Indonesia terjebak dalam posisi dilematis, di satu sisi Indonesia dituntut ketegasannya dalam menangani para imigran ilegal yang masuk ke dalam wilayah Indonesia, di lain sisi Indonesia juga tidak sepantasnya menolak dan mengusir para imigran ilegal tersebut secara langsung mengingat adanya prinsip kemanusiaan dan HAM yang harus ditaati.

Badan PBB United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) memiliki mandat yaitu memberikan bantuan perlindungan dan pemeliharaan pengungsi sampai mendapat penyelesaian (Ismayawati, 2013:78). Mengingat sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai pengungsi, penanganan pengungsi di Indonesia secara dominan ditangani oleh UNHCR.

Dalam proses penanganan tersebut ada beberapa tahap yang dilakukan oleh berbagai pihak yang bersangkutan yaitu TNI, POLRI, Kantor Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugee), IOM (International Ornagization of Migration), dan lain sebagainya. Proses penanganan pengungsi dan imigran terdiri dari beberapa tahap yaitu dimulai dari proses penangkapan atau ditemukannya para pengungsi dan imigran yang sedang transit di Indonesia, kemudian ditempatkan di RUDENIM (Rumah Detensi Imigrasi) dibawah naungan Kantor imigrasi setempat, hingga pada proses penentuan status oleh UNHCR, dan pada proses akhir setelah penentuan status pengungsi tersebut dipindahkan ke negara ke-3 atau dikembalikan ke negara asal mereka. Dalam menunggu proses penentuan status oleh UNHCR para pengungsi dan imigran membutuhkan waktu yang sangat lama, rata-rata mereka menunggu selama kurun waktu 1 – 2 tahun bahkan bisa lebih (M. Eriza, komunikasi personal, 26 November 2013). Dalam kurun waktu pemberian status yang lama ditakutkan para pengungsi dan imigran tersebut menimbulkan dampak stabilitas kegiatan keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya bagi indonesia.

Menurut data yang diperoleh dari desk Penanganan Penyelundupan Manusia, Pengungsi dan Pencari Suaka (P2MP2S) Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), setiap tahunnya jumlah pengungsi dan pencari suaka cenderung naik, data yang diperoleh dari tahun 2013 sampai september 2015 jumlah pengungsi selalu mengalami kenaikan.

No Tahun Pencari Suaka Pengungsi Jumlah
1 2013 7.110 3.206 10.316
2 2014 6.348 4.456 10.804
3 2015 7.666 5.739 13.405

Sumber: P2MP2S Kemenkopolhukam, 2015

Secara umum para imigran tersebut memasuki wilayah Indonesia melalui Provinsi Banten bergerak menuju ke selatan yaitu Sukabumi, Jawa Barat. Melalui pelabuhan yang ada di Sukabumi mereka berlayar lagi ke arah selatan yang merupakan tempat tujuan utama yaitu Christmas Island, Australia. Dari jalur tersebut mayoritas keberadaan mereka sebagian besar terpusat di wilayah seputar Jakarta dan Jawa Barat.

Gambar 1.1 Alur Masuk Imigran dan Pengungsi Menuju Indonesia
Sumber: UNHCR, 2010

Alasan para imigran melalui jalur tersebut yaitu supaya lebih dekat jarak menuju wilayah pantai selatan seperti Sukabumi dengan tujuan utama yaitu Christmas Island, Australia, hal tersebut menjadi alasan terjadinya penumpukan imigran di seputar Cisarua Jawa Barat. Fenomena penumpukan imigran tersebut dikhawatirkan juga bisa mempengaruhi sistem pertahanan Negara Indonesia, banyak pengungsi dan imigran yang sudah menduduki wilayah territorial NKRI dan berinteraksi dengan masyarakat lokal, tak jarang dari pengungsi dan imigran tersebut melakukan melakukan pernikahan dengan masyarakat lokal hingga mempunyai keturunan, fenomena tersebut bisa dijumpai di wilayah Cisarua, Bogor (M. Hafiz, komunikasi personal, 27 November 2013). Ditambah dengan aksi penolakan sebagian warga Bogor terhadap keberadaan para imigran yang tinggal di sekitar Cisarua, Bogor, fenomena ketidaknyamanan warga yang mulai terganggu dengan keberadaan para imigran menurut masyarakat setempat, perilaku imigran semakin seenaknya, bahkan mulai mengabaikan masalah hukum di Indonesia (Alvi, 2013).Secara tidak langsung kejadian tersebut juga bisa menjadi pemicu konflik antar negara maupun konflik antar etnis, ditambah dengan adanya perbedaan budaya antara para imigran dengan masyarakat lokal.

Bahkan, di salah satu desa yang bernama Batu Layang, didapati berbagai imigran dari berbagai negara, sampai membuka usaha, maupun menikah dengan warga sekitar. Sudah beberapa kali pihak ditindak maupun didata, ternyata peredarannya semakin banyak sampai pihak kecamatan maupun instansi terkait kewalahan untuk menindaknya (Imigran Gelap di Cisarua…, 2015). Kebanyakan para imigran tersebut menyewa rumah dengan harga rata-rata satu juta, setelah kontrak tersebut habis mereka terus pergi ke daerah lain.  Terlebih lagi kalau ketahuan ada petugas yang mau mendata mereka (Rudi, dalam peristiwa di puncak…, 2014).

Dilihat dari jumlah imigran yang semakin bertambah, munculnya penolakan warga Bogor terhadap keberadaan imigran yang ada di Cisarua, serta tindakan semena-mena para imigran mulai dari menikahi warga sekitar atau kawin kontrak, hingga membuka berbagai macam usaha di daerah tersebut. Dapat diprediksi bahwa fenomena tersebut dapat memicu adanya konflik, meskipun sampai saat ini belum ada trigger konflik di Cisarua yang disebabkan adanya imigran tersebut yang berakibat perpecahan. Oleh karena itu, penelitian ini juga bermaksud menganalisis seberapa besar potensi konflik yang ada di daerah Cisarua, karena sampai saat ini belum ada suatu indikator yang menunjukkan seberapa bahaya jika daerah tersebut terjadi konflik.

Pentingnya mendalami isu tersebut, karena isu tersebut memiliki dampak yang sangat besar bagi sistem pertahanan Negara Indonesia. Dibutuhkan penanganan lebih lanjut mengingat dampak dari keberadaan pengungsi dan imigran tersebut dapat menimbulkan konflik antar bangsa, yang secara langsung memepengaruhi sistem pertahanan Negara Indonesia.

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini mendalami dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana potensi konflik antara imigran dan pengungsi dengan masyarakat lokal di Cisarua? (2) Bagaimana penanganan potensi konflik antara imigran dan pengungsi dengan masyarakat lokal di Cisarua?

Metodologi                          

penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitan tersebut berhubungan dengan permasalahan sosial dan kemanusiaan. Menurut Creswel (sebagaimana dikutip dalam Santana K, 2010:1) bahwa riset kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok, yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil data dari suatu individu, kelompok, masyarakat, maupun organisasi tertentu, baik itu berupa ucapan, tulisan, atau perilaku yang diamati. Setelah mendapatkan data tersebut, dilakukan trankrip data, pada proses selanjutnya dilakukan koding dan kategorisasi data melalu triangulasi. Setelah tahapan tersebut selesai, dilakukan penyimpulan sementara dari data yang telah diolah.

Sumber data pada penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk sumber data primer, diperoleh langsung dari wawancara dengan para pihak yang berwenang dan menangani para imigran dan pengungsi yang bermukim di wilayah Cisarua seperti Desk Penanganan Penyelundupan Manusia, Pengungsi dan Pencari Suaka (P2MP2S) Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), UNHCR, LIPI, Kepolisian, Pemerintah Daerah Bogor, serta pengungsi dan imigran yang berada di cisarua. Untuk data sekunder meliputi data-data penunjang seperti jumlah imigran dan pengungsi yang masuk wilayah Indonesia, peta jalur masuk imigran, dan negara-negara asal imigran dan pengungsi.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan berupa pengamatan langsung, wawancara, dan studi literatur. Pada penelitian ini, memadukan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung di wilayah Cisarua, ditambah melakukan wawancara dengan para stakeholder yang terkait dengan masalah imigran dan pengungsi. Selain itu penelitian ini diperkuat dengan studi literatur dengan teori dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

Untuk teknik analisis data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan  pribadi dan gambar atau foto (Moleong, 2011).

Pembahasan

Potensi Konflik di Kecamatan Cisarua

Temuan dalam penelitian ini yaitu ada beberapa wilayah di Kecamatan Cisarua yang dijadikan sebagai tempat penampungan atau housing bagi para pengungsi dan juga pencari suaka yang sedang dalam proses, selain itu jumlah pengungsi dan pencari suaka tersebut tidak sedikit. Mereka juga ditempatkan tidak jauh dari lokasi wisata, sekaligus memanfaatkan tempat penginapan-penginapan wisatawan baik secara kelompok maupun personal.

Dari sembilan desa dan satu kelurahan, tidak semua daerah di Kecamatan Cisarua dijadikan tempat penampungan bagi pengungsi dan pencari suaka, tetapi ada beberapa titik di beberapa desa yang didominasi oleh para pengungsi dan pencari suaka tersebut, daerah tersebut yaitu Desa Batulayang, Desa Kopo, Desa Tugu Utara, dan Desa Tugu Selatan. Dalam penelitian ini keempat daerah tersebut yang dijadikan sampling untuk menentukan seberapa besar pengaruh keberadaan para pengungsi dan pencari suaka terhadap masyarakat sekitar ditinjau dari segi potensi konflik.

 

Gambar 1.2 Macam Aspek Potensi Konflik
Sumber: (telah diolah kembali oleh peneliti)

Secara garis besar, dalam penelitian ini digambarkan indikator potensi konflik yang diakibatkan oleh pengungsi di Kecamatan Cisarua terbagi dalam tiga aspek yang meliputi aspek hukum, sosial budaya, dan ideologi, masalah tersebut juga berdampak terhadap keamanan yaitu mengakibatkan ancaman nir-militer.

 Perbedaan Identitas

Berkembang pesatnya potensi pariwisata di Kecamatan Cisarua menjadikan tujuan destinasi para turis khususnya turis asing untuk berkunjung, pada kondisi tersebut masyarakat sering berinteraksi dengan wisatawan asing dari berbagai negara. Ditambah lagi dari golongan pengungsi dan pencari suaka yang ditempatkan di Kecamatan Cisarua, membuat masyarakat asli Cisarua lebih sering berinteraksi dengan berbagai macam orang yang berbeda identitas kewarganegaraan.

Temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan teori Sandole (2009) bahwa konflik dapat terjadi karena adanya identitas kelompok yang kuat sehingga menyebabkan terbentuknya hubungan ingroup dan out group. Serta diperkuat oleh Liatin (sebagaimana dikutip dalam Ishak, 2013) bahwa identitas etnis menunjuk kepada suatu kelompok dengan beberapa karakteristik tertentu meliputi budaya, bahasa, agama, dan ras. Serta, identitas juga sangat menentukan keberadaan suatu kelompok di antara kelompok yang lainnya.

Temuan yang ada di lapangan menunjukkan bagaimana beragamnya interaksi yang terjadi. Menurut Karom berdasarkan pengalaman yang terjadi di Desa Batu Layang, ketika ada acara-acara warga beberapa kelompok imigran biasa bergabung, terlebih lagi para pengungsi rohinya (Myanmar), respect mereka sangat baik sekali, misalkan ada iuran warga sepuluh ribuan, mereka juga ikut bayar, bahkan lomba panjat pinang pun mereka juga ikut serta juga. Berbeda jauh dengan imigran dari Pakistan sama Afghanistan, yang cenderung apatis terhadap masyarakat.

Nandar juga menambahkan bahwa di Desa Tugu Utara ini ada dua kelompok besar, ada yang memang pengungsi dan juga pencari suaka kebanyakan dari Pakistan dan Afghanistan, beberapa dari rohingya. Golongan selanjutnya adalah turis yaitu kebanyakan dari Saudi Arabia. Kebanyakan hubungan antara kelompok imigran dan warga hanya sebatas masalah ekonomi saja. Karena sebagian besar orang-orang arab yang disini mereka  dalam rangka tourism.Kalau dilihat dari pro dan kontranya para warga disini tidak setuju dengan keberadaan pengungsi dikarenakan perbedaan etikanya, Lain dengan turis atau wisatawan, karena mereka malah lebih beradab menurut saya, tanpamelihat dari segi ekonomi, mereka masih peka dan masih mengerti daripada pengungsi dan pencari suaka.

Dari temuan pada paragraf sebelumnya, bahwa ada keterkaitan dari teori sandole (2009) bahwa setidaknya identitas memberikan pengaruh terhadap kondisi masyarakat. Tetapi pengaruh yang diberikan tidak selalu negatif dan berujung ke arah potensi konflik,  perbedaan suatu identitas juga berdampak terhadap timbulnya keterikatan di masyarakat. Dari statement yang telah diungkapkan oleh Nandar, bahwa tidak semua keberadaan orang asing dapat memicu ke arah konflik. Dari temuan yang ada tersebut, bahwa tidak semua imigran dalam konteks memiliki perbedaan identitas kewarganegaraan dapat terpisah membentuk kelompok in group dan out group. Karena terbukti bahwa warga asing dan masyarakat lokal bisa hidup berdampingan, walaupun tidak semuanya.

Jika kita melihat pada satu golongan yang lebih spesifik lagi, yaitu pengungsi, bahwa tidak semua golongan yang memiliki identitas sebagai pengungsi memiliki kecenderungan ke arah konflik, meskipun sebagian besar dari mereka sudah dikategorikan dalam kerawanan untuk konflik. Seperti yang diungkapkan oleh Karom pada paragraf sebelumnya, bahwa pada dasarnya sebagian besar pengungsi susah untuk diatur, tetapi ada pengecualian bagi pengungsi yang berasal dari Rohingya Myanmar. Karena para pengungsi yang berasal dari rohingya tersebut bisa diajak kerjasama untuk kegiatan warga di salah satu desa, dari kegiatan tersebut adanya perbedaan tidak selalu berdampak pada terbentuknya hubungan in group dan out group.

Tetapi ada beberapa temuan kasus yang telah diungkapkan oleh Kombespol Puja laksana, tepatnya ketika para pengungsi yang sedang tertangkap ketika melakukan pelanggaran atau perbuatan kriminal, pasti ada pembelaan mereka bahwa mereka adalah seorang pengungsi yang patut dilindungi, karena mereka juga telah diatur dalam konvensi sehingga kebal hukum. Dari kasus tersebut jika dikaitkan dengan teori Sandole (2009), bahwa perbuatan penguatan identitas yang dilakukan oleh pengungsi tidak hanya bertujuan untuk menunjukkan identitas mereka saja, tetapi ada tujuan lain yaitu mendapatkan kepentingan atau nilai dalam konteks yang lebih spesifik, yaitu perlindungan, respek dari masyarakat, atau kebutuhan mereka sehari-hari. Tetapi perbuatan penguatan identitas ini juga merugikan pihak lainnya, karena dengan perbuatan penguatan identitas tersebut dapat memecah suatu kelompok di masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang lebih spesifik dan berujung kepada penguatan ego sektoral masing-masing kelompok.

Dalam pendekatan teori ini diperoleh suatu jawaban sederhana, bahwa potensi konflik yang ada di Kecamatan Cisarua tidak sepenuhnya disebabkan oleh adanya penguatan identitas dari masing-masing kelompok, karena setiap warga negara atau kelompok yang memiliki identitas berbeda dapat melebur tanpa adanya penguatan identitas awal masing-masing. Tetapi ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa penguatan identitas dari suatu kelompok akan dilakukan demi mendapatkan suatu kepentingan tertentu, tidak sekedar untuk menunjukkan jati diri individu sebagai bagian dari suatu kelompok tertentu.

Perbedaan Budaya

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Cisarua, sejauh ini ada korelasi antara temuan penelitian di lapangan dengan teori dari Kevin Avruch mengenani ethnic communal conflict, Avruch (1998) mengungkapkan bahwa implikasi perubahan budaya terhadap konflik ada beberapa kemungkinan. Di satu sisi, kepekaan perubahan budaya dapat mendorong ke arah ketidakstabilan sosial, dan hal tersebut mungkin mendorong ke arah konflik. Pada sisi lain, kemungkinan perubahan nilai budaya dapat membuktikan penyesuaian terhadap situasi yang baru, dan para individu yang membawa budaya lokal dapat menggunakan sumber budaya untuk mengakomodasi. Koentjaraningrat mengungkapkan (2005) ada tujuh unsur kebudayaan universal yaitu Bahasa; Sistem Pengetahuan; Sistem Kemasyarakatan atau Organisasi Sosial; Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi; Sistem Mata Pencaharian Hidup; Sistem Religi; dan Kesenian. Poetra (2001)  juga menambahkan bahwa sebagian ahli antropologi menganggap ada tiga hasil dari sebuah proses akulturasi, yakni: (1) penerimaan (acceptance); (2) penyesuaian (adaptation); (3) reaksi (reaction).

Dari praktik yang terjadi di Kecamatan Cisarua bahwa kedua kemungkinan dari teori avruch memang terjadi, yaitu adanya perbedaan budaya dapat mendorong ke arah konflik, sekaligus dengan adanya perbedaan budaya dapat mengakibatkan adanya penyesuaian budaya yang baru.

Untuk kemungkinan yang pertama, yaitu mengenai aspek perbedaan budaya sebagai akibat dari potensi konflik, telah diungkapkan beberapa informan diantaranya dari Desa Batulayang, Desa Tugu Utara, dan Desa Tugu Selatan, bahwa potensi konflik disini dapat dipicu karena adanya perbedaan budaya. Secara teknis temuan yang ada di lapangan sebagian besar pertengkaran atau keributan warga dengan para pengungsi seringkali disebabkan karena masalah perbedaan etika, dan juga paham agama. Mengenai tahapan-tahapan yang terjadi di lapangan, Ipda Nimrot selaku Kanit Intelkam Polres Bogor mengungkapkan, bahwa tahapan konflik yang biasa terjadi karena pengungsi di Cisarua pada awalnya berangkat dari norma etika dan susila, hingga pada akhirnya berujung pada tindakan pidana.

Untuk kemungkinan yang kedua dari teori Avruch yaitu dengan adanya perbedaan budaya dapat mengakibatkan adanya penyesuaian budaya yang baru. Koentjaraningrat (2005) juga menambahkan mengenai akulturasi budaya, disebutkan bahwa proses sosial yang timbul apabila sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur dari suatu kebudayaan asing sehingga unsur-unsur asing itu lambat laun diterima dan diolah kedalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan tersebut.

Menurut Ipda Nimrot, selain ada potensi kerawanan, tetapi beberapa imigran belakangan ini sudah lumayan banyak yang bisa berbahasa Indonesia meskipun tidak lancar, sudah ada beberapa interaksi antara para imigran dan warga lokal, terlebih lagi para imigran yang sudah memiliki keluarga, berbeda dengan para imigran yang memang usianya masih muda, emosi mereka masih labil.

Selain itu bentuk akulturasi budaya di Kecamatan Cisarua banyak dijumpai tempat-tempat yang bernuansa timur tengah, karena sampai saat ini Kecamatan Cisarua banyak dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan dari beberapa negara dari Timur Tengah. Ada salah satu tempat di Kecamatan Cisarua yang terkenal dengan julukan kampong arab atau warung kaleng, tepatnya yaitu di Desa Tugu Utara.

Dapat dilihat adanya korelasi antara teori Kevin avruch dengan kondisi dilapangan, memang ada beberapa permasalah yang diakibatkan oleh perbedaan masalah budaya, lebih spesifik lagi yaitu permasalahan etika yang memang tidak sesuai dengan etika masyarakat lokal Cisarua. Tetapi timbul juga adanya akulturasi budaya diantara pengungsi dan juga masyarakat lokal. Dapat dikatakan bahwa dua kemungkinan dari teori avruch memang terjadi, dalam penelitian ini yang paling terlihat menonjol adalah kemungkinan pertama, yaitu kemungkinan timbulnya potensi konflik. Adanya akulturasi budaya berupa penerimaan budaya mereka memang terlihat, tetapi tidak sebanyak potensi konflik atau permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Tingkatan Potensi Konflik di Kecamatan Cisarua

Dalam penelitian ini, besarnya potensi konflik antara imigran dan masyarakat yang ada di Kecamatan Cisarua diukur dengan menggunakan Glasl’s Conflict Escalation Model. Ada 9 tingkatan eskalasi menurut Glasl’s (1997) yaitu meliputi: hardening, debate and polemics, action not words, images and coalitions, loss of face, strategies of treat, limited destructive blows, fragmentation, dan together into the abyss.

Gambar 1.3 Tingkatan Eskalasi Konflik antara Masyarakat dengan Imigran di Kecamatan Cisarua
Sumber: (telah diolah kembalioleh peneliti)

Dari temuan yang ada di lapangan bahwa secara garis besar potensi konflik antara imigran dengan masyarakat lokal di Kecamatan Cisarua memang ada, meskipun hanya di beberapa desa saja, dan tidak mecakup secara keseluruhan. Hasil temuan di lapangan mengambil dua tingkatan pada gambar Glasl’s Conflict Escalation Model, yaitu masih dalam level debate polemic dan level action not words.

Beberapa temuan yang ada di beberapa desa yang ada di Kecamatan Cisarua, ada berbagai kasus yang timbul dari berbagai aspek yang meliputi aspek hukum, sosial budaya, ideologi, politik, dan juga masalah keamanan. Dari empat desa yang telah ditentukan sebelumnya yaitu Desa Batulayang, Desa Kopo, Desa Tugu Utara, dan Desa Tugu Selatan. Tiga Desa diantaranya yaitu Desa Kopo, Desa Tugu Utara, dan Desa Tugu Selatan, potensi konfliknya masuk pada level debate polemic saja. Sedangkan sisanya yaitu Desa Batulayang, potensi konflik yang ada di daerah tersebut sudah masuk ke tahapan yang lebih tinggi diatasnya yaitu action not words.

Beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa Desa Kopo, Desa Tugu Utara, dan Desa Tugu Selatan masih masuk dalam level debate polemic, yaitu diungkapkan oleh beberapa informan yang bersangkutan di Desa tersebut.

Menurut Edi Sutisna, bahwa konflik yang menyebabkan pertikaian antar warga dengan imigran sejauh ini tidak ada, ya hanya sebatas percekcokan saja, tidak sampai pada perbuatan fisik, maupun sampai kasus kriminal. Tepatnya 3 tahun lalu ada kasus kriminal, yang telah tercatat di Desa Kopo yaitu hanya kasus pencurian, dan juga penipuan saja, cuman dalam beberapa waktu terakhir ini belum ada muncul seperti kasus serupa.

Kondisi yang sama juga dijumpai di Desa Tugu Selatan, Agus Kurniawan juga mengatakan bahwa kasus kriminal dulu pernah ada, kurang lebih ya sekitar 4 tahunan lah, ada kasus pencurian, dan juga ada kasus penganiayaan terhadap warga. Selain itu hanya kasus pertengkaran-pertengkaran biasa diantara kelompok imigran, dan juga masalah etika dan sopan santun mereka yang membuat warga disini resah.

Nandar juga menambahkan bahwa situasi potensi konflik di Desa Tugu Utara hampir sama dengan kondisi pengungsi dan imigran di desa lainnya di Kecamatan Cisarua, yaitu adanya permasalahan-permasalahan kecil akibat perbedaan akidah dan budaya. Meskipun begitu, tetap ada juga kecenderungan potensi konflik antar sesama warga, yaitu yang punya kontrakan atau vila, sama yang tidak, intinya ada permasalahan kepentingan ekonomi.

Jawaban dari ketiga informan tersebut jika dikaitkan dengan Glasl’s Conflict Escalation Model, yaitu masih dalam level debate polemic. Alasannya bahwa pada level debate polemic sudah mulai timbul adanya kecurigaan terhadap perilaku pihak lain, yaitu kecurigaan terhadap aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh pengungsi. Selain itu,ketiga desa tersebut dalam waktu terakhir ini masih jarang dijumpai aksi fisik, bisa dikatakan masih belum memasuki tahapan action not words. Tetapi jika melihat pada kasus 3-4 tahun lalu seperti yang telah diungkapkan oleh informan dari Desa Kopo dan Desa Tugu Selatan, beberapa kasus yang ditimbulkan oleh para imigran yang sampai pada ranah kasus kriminal sudah selayaknya masuk pada tahapan action not words.

Tahap penyelesian eskalasi pada level debate polemic ini bisa dilakukan dengan cara negosiasi atau mediasi dengan para pihak, dan masih belum melibatkan peran dari pihak lain untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Beberapa stakeholder yang ada juga sudah bisa melakukan upaya penyelesaian pada level tersebut dalam bentuk musyawarah, rapat dengan warga desa, dll.

Lain halnya jika melihat temuan yang ada di Desa Batulayang, jumlah pengungsi yang menempati desa tersebut lebih banyak daripada pengungsi yang ada di desa-desa lainnya di Kecamatan Cisarua, Desa Batu layang berada di tingkatan eskalasi yang lebih tinggi lagi menurut Glasl’s Conflict Escalation Model, yaitu sudah masuk dalam level action not words. Karom mengungkapkan tentang kondisi yang sangat mengkhawatirkan di Desa Batulayang, yaitu kebiasaan para pengungsi yang sering menggoda para perempuan di Desa Batulayang, dan bahkan ada juga yang sampai nikah mut’ah atau Kawin Kontrak dengan dijanjikan mahar yang cukup besar. Hal tersebut yang membuat warga Desa Batulayang geram terhadap keberadaan mereka. Orang Desa belakangan ini sudah apatis terhadap keberadaan mereka, istilahnya bodoh amat ngurusin gituan, karena para pengungsi ketika diberi peringatan sudah tidak ada gunanya lagi. Kita juga sudah capek untuk mengingatkan, jadi yang kita lakukan diam saja terhadap para pengungsi tersebut. Yah yang penting mereka tidak membuat kerugian yang cukup besar, atau perbuatan kriminal yang terlalu banyak. Jika sudah melewati batas, warga akan mengusir secara paksa, karena upaya untuk mengingatkan dan membina mereka sudah tidak berguna lagi.

Kondisi Desa Batulayang yang diungkapkan oleh karom tersebut menguatkan bahwa tingkatan eskalasi sudah mencapai tahapan action not words. Indikasinya yaitu sudah hilang empati antar kedua pihak, dalam kasus ini yaitu antara pengungsi dan warga. Terjadinya kawin kontrak yang dilakukan pengungsi menjadi suatu gambaran bahwa sudah tidak ada empati satu sama lain, salah satu pihak hanya mementingkan masalah ekonomi, di pihak lain juga berambisi untuk mementingkan kebutuhan syahwat, tanpa mengindahkan etika dan peraturan yang ada di sekitarnya. Indikasi selanjutnya yaitu sudah tidak ada hasil lagi melalui pembicaraan, seperti yang diungkapkan Karom bahwa ketika pengungsi diberi peringatan hasilnya percuma. Yang lebih berbahaya lagi adanya sikap apatis warga, sekaligus kesiapan warga untuk mengusir pengungsi sewaktu-waktu ketika ada pelanggaran, karena ketika dilakukan cara tersebut sudah tidak ada upaya negosiasi lagi.

Pada level action not word ini, solusi yang bisa dilakukan adalah upaya mediasi dengan melibatkan pihak ketiga, bisa dari tokoh msyarakat, para pihak organisasi pengampu pengungsi tersebut, maupun melibatkan aparat untuk menyelesaikannya.

Hubungan antar Pihak dalam Sistem Peringatan Dini Pencegahan Konflik di Cisarua

Setelah mengetahui seberapa besar potensi konflik yang ada, beserta cara pencegahannya, untuk jangka waktu kedepan diperlukan suatu sistem pencegahan agar dapat meminimalisir dampak yang ada jika eskalasi konflik muncul kembali. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan teori deteksi dini pencegahan konflik atau Conflict Early Warning and Early Response System (CEWERS). Secara sederhana CEWERS dapat diartikan sebagai suatu kumpulan sistem dan analisis informasi yang berasal dari daerah krisis untuk tujuan mengantisipasi eskalasi konflik. Menurut Christie (2001), ada empat prinsip dalam resolusi konflik, salah satunya yaitu resolusi konflik merupakan upaya kerja sama. Dalam hal ini adanya  sistem antar institusi, serta adanya koordinasi yang tergabung dalam suatau jaringan sangat menentukan hasil keluaran dari CEWERS.

Dalam penelitian ini, penekanan kerjasama antar institusi dalam menangani permasalahan pengungsian di Kecamatan Cisarua mejadi indikator seberapa jauh deteksi dini pencegahan konflik terhadap pengungsi ini berjalan. Christie mengungkapkan (2001), ada empat prinsip dalam resolusi konflik, salah satunya yaitu resolusi konflik merupakan upaya kerja sama. Menurut Institut Titian Perdamaian (2005:18) mengungkapkan bahwa jaringan merupakan sumber informasi sekaligus area pertukaran gagasan dan tindakan bersama dalam rangka pencegahan konflik. Penelitian ini juga mengungkapkan bagaimana suatu jaringan saling berhubungan satu sama lain dalam suatu sistem.

Sistem deteksi dini jua diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU nomer 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, bahwa pencegahan konflik dilakukan dengan upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat; membangun sistem penyelesaian perselisihan secara damai; meredam potensi konflik; dan membangun sistem peringatan dini. Pada ayat (2) juga ditegaskan bahwa pencegahan tersebut dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Ekspektasi dari penelitian ini yaitu adanya sistem jaringan yang saling berhubungan dengan berbagai pihak, misalkan dari level para pengambil kebijakan hingga level pelaksana, atau dari level pemerintah pusat hingga ke daerah. Tetapi ada perbedaan dari hasil yang telah diperoleh dilapangan, dari info beberapa informan yang ada, telah menunjukkan hasil bahwa sistem peringatan dini dalam pencegahan konflik di tingkat lokal khususnya di Kecamatan Cisarua sudah mulai bekerja, tetapi masih belum secara maksimal hingga keseluruhan.

Dari informasi yang disampaikan oleh Karom, bahwa tingkat lokal masih bisa ada koordinasi antar pihak desa, tetapi kalau cakupan yang lebih besar hingga ke pemerintah pusat hampir tidak pernah. Pernah ada satu kali pertemuan mengenai penanganan pengungsi kebetulan saya mengikutinya, yang dibahas dalam rapat itu ya sama saja seperti pertanyaan yang diajukan tadi, masalah peranan, bagaimana peran IOM, UNHCR, JRS, bagaimana ketentuan di dalam konvensi, seperti itu saja. Menurut saya peran mereka masih di belakang layar saja. Contoh kasus pernah ada pengungsi yang meninggal di Desa Batulayang, ketika dihubungi pengurusannya lama, hingga pihak desa sendiri yang menangani.

Edi Sutisna juga menambahkan, adanya kerjasama Desa Kopo dengan pihak lain semisal dengan kantor imigrasi pada saat proses pendataan saja. Kadang organisasi dari pusat seperti UNHCR, IOM juga datang untuk membantu dan  memantau jalannya pendataan tersebut. Untuk pemantauan secara rutin memang jarang karena belum ada permasalahan yang cukup serius hingga membutuhkan penanganan mereka.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Agus Kurnawan, bahwa organisasi – organisasi internasional pernah juga datang kesini sewaktu-waktu, itupun hanya proses pendataan saja, serta pengecekan distribusi bantuan dan semacamnya, karena pengungsi dan imigran tersebut merupakan tanggungan mereka. Ketika ada permasalahan yang melibatkan para pengungsi, kami selaku pihak desa Tugu Selatan tetap mencoba menghubungi mereka, dan upaya yang sering mereka lakukan hanya melakukan kontrol jarak jauh saja, menanyakan kondisi sehari-hari saja.

Nandar juga mengatakan hal yang sama, bahwa menurut undang-undang pengungsi dilindungi oleh UNHCR, pemerintah desa Tugu Utara secara otomatis dalam penanganan tidak bisa berbuat cukup banyak, kita pasrahkan kepada mereka. Tetapi ada UNHCR dan beberapa organisasi lain sesekali kesini untuk mengontrol dan mendata pengungsi yang ada di desa tugu utara.

Temuan dari penelitian ini sebetulnya sudah mengungkapkan bahwa sistem peringatan dini pencegahan konflik yang ada di daerah sudah mulai berjalan, indikatornya yaitu dilihat dari terhubungnya jaringan yang ada pada tingkat lokal seperti kepolisian, TNI, kecamatan hingga desa sudah ada sitem koordinasi. Indikator lainnya bahwa ketika ada kasus mengenai pengungsi di tingkat lokal, dan di tingkat desa tidak bisa mengatasi permasaahan tersebut, ada kepolisian (polsek) dan dibantu TNI (Koramil) yang membantu.

Dari pendapat beberapa informan, terlihat ada kesenjangan antara para pihak yang melakukan penanganan di tingkat daerah, dengan para pihak atau organisasi dari pusat. Pada gambar di bawah ini menunjukkan bahwa ada pemisahan dalam sistem koordinasi antar pihak. IOM, UNHCR, JRS, dan P2MP2S sebagai pihak yang menangani dan juga melakukan kontrol di tingkat pusat, terlihat terpisah dengan para pihak yang ada di daerah. Dari gambar 1.4 juga terlihat bahwa pengungsi yang ada di Kecamatan Cisarua tidak dalam satu koordinasi langsung dengan oerganisasi yang mengampunya, pengungsi yang ada di Kecamatan Cisarua terbagi dalam beberapa bagian tergantung dari organisasi pengampu mereka. Artinya disini bahwa organisasi seperti UNHCR memiliki tempat tersendiri untuk menanganani pengungsi, UNHCR juga menyewa beberapa community house untuk dihuni oleh beberapa pengungsi. Begitu juga organisasi lain seperti IOM, bahwa IOM juga menangani pengungsi yang berbeda juga, IOM juga menyewa community house di tempat yang berbeda juga. Setelah pengungsi mendapatkan tempat disana, organisasi-organisasi tersebut hanya melakukan kontrol saja, seperti yang sudah diungkapkan oleh para informan di paragraf awal sub bab ini.

Gambar 1.4 Sistem Jaringan Deteksi Dini Pencagahan Konflik yang ada di  Lapangan
Sumber: (telah diolah kembalioleh peneliti)

Sedangkan peran P2MP2S ranahnya masih terlalu besar untuk menangani pengungsi yang ada di Kecamatan Cisarua, Kombespol Puja Laksana telah menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi P2MP2S yang juga dilakukan oleh beberapa kementerian dibawahnya meliputi penyelidikan, penegakan hukum, penyuluhan, search and rescue, dan kerjasama internasional. Agenda P2MP2S secara rutin sesuai dengan program biasa melakukan rapat koordinasi sebanyak 12 kali dalam satu tahun ke daerah2. FGD juga terus dilakukan berupa kunjungan on the spot ke daerah-daerah seperti kasus rohingnya di aceh kemarin. Jika dilihat dari tupoksinya tersebut, P2MP2S banyak yang harus ditangani, dan sifatnya terpusat. P2MP2S juga melaksanakan rapat koordinasi dengan kementerian-kementerian yang ada dibawahnya, tetapi tidak sampai pada tupoksi yang bersifat teknis hingga tingkat desa. Lebih ke proses pengamanan hingga proses penempatan, pada  masalah keseharian pengungsi ketika transit di suatu wilayah, masih terbilang kurang pemantauan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa UNHCR dan IOM berjalan sendiri-sendiri dalam menangani para pengungsinya, pengungsi UNHCR dan IOM masing-masing dan tidak saling terkait. Hal tersebut yang membuat pihak desa atau pihak lainnya kesulitan untuk mendapatkan data pasti mengenai jumlah mereka setiap tahunnya. Kesulitan yang ditemui pihak desa ketika ada permasalahan diantara pengungsi, ketika mencoba untuk menghubingi salah satu organisasi pengampu mereka, respon dari organisasi tersebut terbilang lambat, bahkan sesekali tidak ada respon sama sekali. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pengungsi yang ada di cisarua, sekaligus organisasi yang mengampu pengungsi tersebut juga berbeda.

Untuk berjalannya sistem deteksi dini pencegahan potensi konflik ini secara keseluruhan, yang perlu dilakukan adalah melakukan koordinasi yang bersifat keberlanjutan secara keseluruhan. Apabila tidak ada gap kekosongan antara pihak pusat dengan pelaksana di daerah, maka sistem deteksi dini pencegahan konflik tersebut berjalan dengan baik.

Dampak Keberadaan Pengungsi terhadap Keamanan Nasional

Permasalahan mengenani pengungsi di Kecamatan Cisarua ini secara langsung terkait dengan aspek keamanan nasional, faktor keamanan nasional tidak hanya menjadi keamanan terhadap negara saja, keamanan nasional secara kontemporer mempunyai pengertian yang lebih luas tidak hanya segi ancaman militer saja, tetapi juga ancaman-ancaman yang bersifat non-militer. Menurut Supriyatno (2014:43), konsep keamanan nasional meiliki empat dimensi antara lain: dimensi pertahanan negara; dimensi stabilitas dalam negeri; dimensi ketertiban publik; dan dimensi keamanan insani. Kasus mengenai imigran dan pengungsi ini dapat digolongkan pada dimensi keamanan insani.

Dalam Buku Putih Pertahanan disebutkan adanya ancaman militer berupa ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Sedangkan ancaman non-militer berupa ancaman yang menggunakan faktor nir-militer yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum.

Timbulnya potensi konflik yang disebabkan oleh pengungsi di Kecamatan Cisarua dapat dilihat dari berbagai aspek seperti sosial budaya, ideologi, hukum, keamanan, dan politik. Ketika permasalahan tersebut tidak bisa ditangani dengan baik, dampaknya akan semakin besar bagi stabilitas warga lokal yang ada di Kecamatan Cisarua. Selain diungkapkan oleh para informan yang sebagian adalah aparatur desa mengenai permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari adanya pengungsi, Kombespol Puja Laksana juga menambahkan bahwafaktor ideologi mereka juga membawa pengaruh disini, mereka membawa paham nasionalisme yang berbeda yang pastinya bertolak belakang dengan ideologi pancasila. Selain itu mereka juga melakukan pengrusakan, pelecehan seksual, pencurian.

Jika dilakukan analisis melalui data yang telah ada, bahwa jumlah pengungsi yang masuk ke wilayah indonesia setiap tahunnya bertambah banyak, ditambah lagi proses resettlement terhadap pengungsi ke negara ketiga yang jumlahnya lebih sedikit setiap tahunnya. Hal tersebut akan berdampak pada terjadinya penumpukan imigran di wilayah Indonesia, pastinya permasalahan tersebut akan mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Indonesia.

Mengingat permasalahan yang banyak terjadi karena diakibatkan oleh para pengungsi yang datang dari luar Indonesia, serta membawa paham yang berbeda dengan ideologi yang ada di Indonesia, hal tersebut bisa digolongkan sebagai suatu ancaman yang tergolong ancaman nir-militer. Selain itu adanya kasus seperti kawin kontrak yang dilakukan oleh para imigran dari negara lain juga merupakan suatu ancaman nir-militer dari segi sosial budaya.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam bab sebelumnya, kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah:

Dari analisis yang dilakukan berdasarkan teori Kevin Avruch dan Koentjaraningrat bahwa di Kecamatan Cisarua terdapat potensi konflik antara imigran dengan masyarakat lokal. Sumber dari potensi konflik tersebut terdiri dari aspek sosial budaya, hukum, ideologi. Dengan menggunakan analisis menurut Glasl’s Conflict Escalation Model, dari empat Desa yang telah ditentukan dalam penelitian ini yaitu Desa Batulayang, Desa Kopo, Desa Tugu Utara, dan Desa Tugu Selatan. Tiga Desa diantaranya yaitu Desa Kopo, Desa Tugu Utara, dan Desa Tugu Selatan, potensi konfliknya masuk pada level debate polemic. Sedangkan Desa Batulayang, potensi konflik yang ada di daerah tersebut sudah masuk ke tahapan yang lebih tinggi diatasnya yaitu action not words.

Penanganan potensi konflik antara imigran dan masyarakat lokal di Cisarua dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, dan sistem deteksi dini pencegahan konflik. Proses mediasi dan negosiasi yang sudah dilakukan dalam penanganan potensi konflik imigran di Cisarua, masih belum maksimal dikarenakan belum adanya aturan pelaksanaan yang secara teknis mengatur tentang penanganan masalah imigran. Sistem deteksi dini pencegahan konflik dalam hal ini hanya berjalan di tingkat Kecamatan saja, sedangkan di tingkat pusat dalam hal ini KEMENKOPOLHUKAM,KEMENKUMHAM, KEMENLU, UNHCR, IOM, dan JRS tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan sehingga sistem deteksi dini pencegahan konflik tersebut masih jauh dari sempurna.

  • Saran
  1. Pemerintah Pusat
  • Desk P2MP2S KEMENKOPOLHUKAM, diharapkan adanyakomunikasi dan koordinasi dengan Kementerian yang dinaungi oleh KEMENKOPOLHUKAM, dan juga melibatkan pemerintah daerah, TNI, Kepolisian, serta BINDA dalam penanganan para imigran yang ada di daerah khususnya di Kecamatan Cisarua.
  • Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, adanya pembentukan aturan hukum yang secara spesifik mengatur mengenai penanganan masalah pengungsi dan imigran, agar para stakeholder mengetahui secara teknis bagaimana mengatasi permasalahan tentang pengungsi dan imigran yang masuk ke wilayah Indonesia.
  • Direktorat HAM dan Multilateral, Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, melakukan koordinasi dengan UNHCR terkait kebijakan dan kerjasama internasional, terutama dalam hal hubungan bilateral dan multilateral terhadap negara-negara yang terlibat pada proses pengungsian.
  1. Organisasi Internasional khusunya UNHCR, IOM, JRS, dan CRS – Melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait di daerah secara periodik untuk penanganan imigran. Memantau kondisi tempat – tempat penampungan imigran di daerah-daerah terutama community house dan melakukan evaluasi terhadap aktivitas para imigran terkait dengan kearifan lokal, sosial budaya, dan hukum agar tidak terjadi konflik dengan masyarakat. Melakukan sosialisasi dan memberi pemahaman kepada masyarakat lokal terkait dengan keberadaan imigran dan pengungsi, bagaimana ciri identitas pengungsi, serta hak dan kewajiban yang didapat oleh pengungsi, agar tidak terjadi penyalahgunaan identitas yang sering dilakukan oleh pengungsi.
  2. Pemerintah Daerah
    Pemerintah Kecamatan Cisarua, Pemerintah Desa, Polsek, dan Koramil, diharapkan membangun kerjasama dengan masyarakat lokal di sekitar tempat penampungan imigran terkait dengan sistem peringatan dini pencegahan konflik, masalah keamanan, dan penanganan imigran.
  • Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melakukan evaluasi secara periodik terhadap daerah-daerah yang ditempati oleh imigran dan pengungsi. Melakukan koordinasi dengan pemerintah di tingkat Kecamatan hingga Desa, serta melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait keberadaan imigran dan pengungsi beserta penanganannya.
  • Penelitian Selanjutnya – Permasalahan pengungsian di Indonesia memang sangat kompleks, banyak aspek yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Perlu dilakukan penelitian secara ilmiah mengenai penyebab banyaknya imigran yang masuk ke wilayah Indonesia, proses mereka masuk ke wilayah Indonesia, serta proses penempatan mereka ke negara ketiga.

Daftar Pustaka

Buku

Avruch, Kevin, 1998, Culture & Conflict Resolution, Washington DC: United States Institute of Peace Press.

Christie, D.J., Wagner, R.V., & Winter, D.A. (Eds), 2001, Peace, Conflict, and Violence: Peace Psychology for the 21st Century, Englewood Cliffs,New Jersey: Prentice-Hall.

Institut Titian Perdamaian, 2005, MariMencegah Konflik: Memahami Sistem Peringatan Dini Berbasis Jaringan Komunitas, Jakarta: Tim CEWERS & Yayasan TIFA.

Ishak, O.S., 2013, Aceh Pasca Konflik, Aceh: Bandar Publishing.

Koentjaraningrat, 2005, PengantarAntropologi I,Jakarta: Rineka Cipta.

Moleong, L.J., 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Reamaja Rosdakarya.

Poetra, Heddy Sri Ahimsa  2001, Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos dan Karya Sastra, Yogyakarta: Galang Press.

Romsan, Ahmad, (Eds), 2003, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional, UNHCR Perwakilan Regional Jakarta, Republik Indonesia, Bandung: Percetakan Sanic Offset.

Santana K, Septiawan, 2010, Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif (2nd ed)., Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sandole, DJD dkk (Eds), 2009, Handbook of Conflict Analysis and Resolution, New York: Routledge.

Supriyatno, Makmur, 2014, Tentang Ilmu Pertahanan, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Perundang-undangan

Convention Relating to the Status of Refugees  (Konvensi Mengenai Status Pengungsi) 1951.

Protocol Relating to the Status of Refugees (Protokol Mengenai Status Pengungsi) 1967.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Referensi Lainnya

http://www.jpnn.com/read/2015/07/06/313659/Imigran-Gelap-di-Cisarua,-Dari-Buka-Usaha-hingga-Menikahi-Warga-Setempat-

http://www.merdeka.com/peristiwa/di-puncak-selain-kawin-kontrak-banyak-imigran-gelap-cari-suaka.html

http://muhammadalvisyahrin.blogspot.com/2014/07/indonesia-darurat-imigran-ilegal.html