Oleh:
Denny Indra Sukmawan
Deputi Riset dan Kajian Strategis LINGSTRA

Pada Rabu, 3 Maret 2016 Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi No. 2270 yang ditujukan pada Korea Utara. Resolusi ini berisi beberapa hal seperti pelarangan impor batubara dan beberapa mineral dari Korea Utara, juga melarang Korea Utara mengimpor bahan bakar aviasi, termasuk untuk roket dari luar negeri. Selain itu ada larangan perdagangan -baik publik dan privat jika pengaruhnya dapat berkontribusi terhadap  perkembangan aktivitas nuklir mereka.

Resolusi No. 2270 bukan yang pertama kali diberikan Dewan Keamanan PBB kepada Korea Utara setelah mereka bermain-main nuklir, misil dan satelit. Terhitung sudah empat kali, Pada Oktober 2006 Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi No. 1718. Lalu berturut-turut pada Juni 2009 melalui resolusi 1874,   Januari 2013 melalui resolusi 2087 dan Maret 2013 melalui resolusi 2094.

Dari lima resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB kepada Korea Utara, tidak ada sesuatu yang spesial. Secara umum isinya sama saja, lebih berupa peluasan dan pengembangan atas sanksi-sanksi sebelumnya.

Dalam upaya menegakkan hukum internasional, banyak pakar yang menganggap penerapan sanksi ialah alat yang efektif dan lebih baik daripada melakukan perang. Pada artikel 41 Piagam PBB disebutkan bahwa Dewan Keamanan bisa menindak negara anggota tanpa melalui penggunaan kekerasan bersenjata untuk memberikan dampak terhadap keputusannya. Umumnya sanksi ditujukan untuk barang-barang seperti senjata atau minyak. Sanksi juga bisa berupa pelarangan terbang, pemutusan hubungan diplomatik, menghalangi pergerakan sekelompok orang, investasi masuk dan keluar, atau pembekuan aset di luar negeri (Paul dan Akhtar, 1998).

Pemberian sanksi juga tergantung sasaran dan konteksnya. Dewan Keamanan PBB pernah mengeluarkan resolusi terhadap Rhodesia Selatan (No. 1968), Somalia dan Eritrea (No. 1907), Liberia (No. 1521), Republik Demokratik Kongo (No. 1533), Angola (No. 864), Pantai Gading (No. 1572), Sudan (No. 1591) serta Afghanistan (No. 1988) terkait resolusi konflik.  Kemudian dalam konteks non-proliferasi, selain Korea Utara dengan sederet resolusinya, Dewan Keamanan juga pernah mengeluarkan kepada Iran (No. 1737), Afrika Selatan (No. 418) dan Irak (No. 661).

Sejarah juga mencatat bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB dalam konteks penanganan terorisme hanya penah dikeluarkan pada dua negara, yaitu: Libya (No. 748) dan Sudan (No. 1054), tiga kelompok non-negara yaitu Taliban (No. 1390), Al Qaeda (No. 1267) dan Hezbollah (No. 1636) dan perorangan yaitu Osama Bin Laden (No. 2000).

Dalam konteks demokrasi ada Haiti (1993), Irak (No. 1518) dan Guinea-Bissau (No. 2048). Terakhir terkait perlindungan masyarakat sipil, seperti di Somalia (No. 751), Republik Demokratik Kongo (No. 1533), Pantai Gading (No. 1572), Irak (1518) dan Libya (1973).

Lalu seberapa efektifkah penerapan sebuah sanksi? Terutama dalam memaksa negara yang dikenakan untuk patuh terhadap hukum internasional.

Gary Hufbauer dll dalam buku Economic Sanctions Reconsidered (2009) menyebutkan dari 174 kasus sanksi bilateral, regional dan internasional sejak 1914 sampai 2000, keberhasilan penerapannya hanya sekitar 34%. Penelitian Thomas Biersteker lebih spesifik lagi, dalam Targeted Sanctions (2012) dia mencoba mengukur keefektifan penerapan sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap negara-negara targetnya kedalam tiga kategori. Dalam konteks sanksi tersebut memberikan sinyal kepada negara-negara target, efektifnya sampai 43%. Lalu dalam konteks memberikan ketidakleluasaan sampai 42%. Akan tetapi dalam konteks memaksa negara target untuk tunduk hanya 13%.

Korea Utara Kedepan

Pada akhirnya penulis meyakini resolusi No. 2270 tidak mampu memaksa Korea Utara untuk berhenti bermain-main kembali dengan uji coba misil jarak pendek-menengah dan nuklir. Apalagi setelah membaca sekilas, tidak ada sesuatu yang baru dalam resolusi tersebut.

Jika dikatakan sanksi tersebut mampu memberikan ketidakleluasaan, sebenarnya tidak tepat juga. Membatasi perdagangan Korea Utara dengan negara-negara lain hanya bisa dilakukan dengan menekan Tiongkok untuk meningkatkan awareness di perbatasan, dan hal tersebut cukup sulit dilakukan. Baik melalui pertimbangan geografis maupun politis. Penyeludupan barang-barang akan tetap terjadi dari dan ke Korea Utara. Terlebih lagi sejak dua dekade lalu rejim Kim terbiasa hidup terisolasi, memiliki sedikit kawan dan banyak lawan dalam pergaulan internasional.

Untuk menjawab pertanyaan soal bagaimana memaksa Korea Utara untuk tunduk. Mari kita melihat sejarah, setidaknya dua dekade kebelakang. Melihat kasus Somalia, Afghanistan, Irak dan Libya, maka Korea Utara akan tunduk melalui invasi militer. Melihat kasus Iran dan Haiti, maka bisa tunduk melalui pemilihan umum yang demokratis. Melihat Yugoslavia pada 1991, maka bisa tunduk melalui perang saudara. Sayangnya, karakteristik rejim di Korea Utara lebih mirip dengan Afghanistan, Irak dan Libya daripada Iran.

 

Listening this article in english via lingstra podcast (beta version)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>