Lingkar Studi Strategis (LINGSTRA)
Press Release/XII/2015

Oleh:
Ryan Muhammad, S.H*
Lingkar Studi Strategis (LINGSTRA)
Jakarta – Indonesia

ryanmuhammad1990@gmail.com

Sejak tahun 1962 hingga saat ini, eksistensi gerakan separatisme Papua, atau biasa dikenal dengan istilah Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih menjadi suatu ancaman yang membahayakan integritas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada dasarnya OPM terdiri dari berbagai faksi, yakni faksi bersenjata dan faksi politik domestik & luar negeri.

Free West Papua Campaign (FWPC) merupakan salah satu faksi politik luar negeri OPM yang berbasis di Inggris, tepatnya di kota Oxford. FWPC didirikan oleh Benny Wenda yang sekaligus sebagai pemimpin FWPC di Inggris tepatnya di kota Oxford pada tahun 2004. Sosok Benny Wenda sebelumnya adalah seorang buronan bagi Pemerintah Indonesia, yang pernah didakwa atas kejahatan yang pernah dilakukannya yaitu tindak pidana makar (separatisme) dan sebagai salah satu aktor/dalang penyerangan Mapolsek Abepura pada 7 Desember 2000, yang kemudian melarikan diri dari Lapas Abepura pada sekitar tahun 2002 sebelum pengadilan menjatuhkan vonis pidana terhadap dirinya.

Pada tahun 2011, Benny Wenda masuk ke dalam daftar “red notice” atau daftar pencarian orang (DPO) Interpol yang diajukan oleh Pemerintah RI pada saat itu. Benny Wenda merupakan salah satu tokoh kunci gerakan politik OPM di luar negeri yang selalu memperjuangkan upaya kemerdekaan Papua untuk lepas dari pangkuan NKRI melalui manuver-manuver politiknya dalam bentuk propaganda di forum-forum internasional.

Sebagaimana kita ketahui, status Papua adalah bagian integral dari NKRI yang tidak dapat diganggu-gugat lagi (harga mati), dan telah diperkuat secara yuridis de facto dan de jure melalui hasil Perjanjian New York 1962 dan hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 yang menghasilkan integrasi Papua kepada NKRI, serta telah diakui keabsahannya oleh masyarakat Indonesia dan negara-negara anggota PBB (Internasional).

Pembiaran yang dilakukan Pemerintah Inggris atas eksistensi dan aktifitas kantor perwakilan OPM di luar negeri yang dalam pembahasan ini ialah FWPC di Oxford (Inggris) dianggap telah mencederai dan membahayakan eksistensi kedaulatan NKRI. Tidak hanya itu saja, eksistensi keberadaan kantor FWPC di Inggris juga dinilai berpotensi mengganggu dan merusak hubungan diplomatik antara Indonesia dan Inggris yang selama ini telah berjalan dengan baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia dan Inggris merupakan mitra strategis dalam hal hubungan bilateral di berbagai bidang.

Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri RI dan seluruh instansi/lembaga negara yang concern dalam masalah ini seharusnya lebih responsif lagi dan memprioritaskan masalah tersebut untuk segera ditindaklanjuti dan dituntaskan, karena eksistensi dan aktifitas faksi-faksi politik OPM di luar negeri yang bersembunyi dibalik hak suaka politik semakin membahayakan kedaulatan NKRI sebagai entitas bangsa & negara. Eksistensi dan aktifitas kantor-kantor perwakilan OPM yang berada di luar negeri harus dapat segera dibubarkan/ditutup melalui upaya-upaya diplomatik dan kerjasama yang baik antara Indonesia dengan negara-negara yang terindikasi terdapat kantor perwakilan OPM, salah satunya di Inggris.

*Wakil Direktur Lingkar Studi Strategis (LINGSTRA). Mahasiswa Program Studi Peperangan Asimetris (Cohort 3), Fakultas Strategi Pertahanan, Pascasarjana Universitas Pertahanan Indonesia. Mahasiswa Peminatan Kajian Stratejik Intelijen (Angkatan XIV), Program Studi Ketahanan Nasional, Pascasarjana Universitas Indonesia.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>