populisme

Populisme Sayap Kanan, Nasionalisme atau Fasisme?

Oleh:
Denny Indra Sukmawan
Deputi Riset dan Kajian Strategis LINGSTRA

Selama dekade kedua di abad ke-21, kita sedang melihat tren kebangkitan politik sayap kanan di seluruh dunia. Pada 2016, tren ini makin mencapai puncaknya, terlebih jika para pembaca mengingat kembali kasus-kasus yang terjadi, mulai dari kemenangan kelompok pro-Brexit di Inggris sampai kemenangan Donald Trump di Amerika Serikat. Saya sendiri menganggap kebangkitan politik sayap kanan telah terlihat sedari lama. Para pembaca tentu tahu Rusia yang makin asertif di bawah Vladimir Putin –terbukti dengan aneksasi Semenanjung Krimea dan intervensi Suriah. Atau Tiongkok yang juga makin asertif di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Termasuk eksistensi ISIS di Timur Tengah.

Mengacu pada definisi Oxford Dictionary of Politics, bahwa di dalam demokrasi liberal politik sayap kanan selalu menentang sosialisme dan sosial-demokrasi. Politik sayap kanan dalam spektrum dekat ke jauh (near to far spectrum) mengambil beberapa bentuk, seperti konservatisme, ekstrimisme religi/etnis, liberalisme klasik, nasionalisme, rasisme dan fasisme.

Apa yang sebenarnya melandasi kebangkitan politik sayap kanan di seluruh dunia? Pertanyaan ini penting untuk dijawab menimbang beberapa media dan pakar politik sering “bias” dalam mengulasnya. Ada yang berpendapat tren kebangkitan politik sayap kanan beriringan dengan populisme, lainnya menganggap kebangkitannya diiringi nasionalisme, atau bahkan fasisme. Tentu bias, mengingat ketiga “isme” tersebut berbeda satu sama lain, bahwa populisme hanya sekadar gaya politik, sedang nasionalisme dan fasisme lebih jauh lagi termasuk ideologi.

Populisme seperti yang dijelaskan Hastings (2013) dalam The Rise of Populism and Extrimist Parties in Europe, merupakan pemikiran dan perilaku politik yang menjadi sumber perubahan, berdasarkan pada retorika sistematis dan konsisten untuk menarik perhatian publik. Lebih lanjut lagi Graven (2016) dalam The Rise of Right-Wing Populism in Europe and United States menjelaskan bahwa populisme merupakan gaya politik yang biasa digunakan untuk menegaskan klaim keberpihakan partai politik pada kepentingan nasional daripada kepentingan kelompoknya. Akan tetapi keberpihakan ini perlu dipahami –sama sekali tidak berlandaskan ideologi yang jelas dan program yang konsisten –atau dengan kata lain cenderung “oportunis dan pragmatis”. Kebangkitan populisme dalam politik lebih kepada bentuk respon dari ketidakpercayaan rakyat pada penguasa, kekecewaan terhadap janji kampanye politik si penguasa saat pemilihan lalu yang berakibat pada melebarnya kesenjangan dan ketimpangan antara si miskin dan si kaya, untuk kemudian dimanfaatkan lebih jauh oleh kelompok-kelompok yang kontra dengan penguasa yang eksis.

Jika populisme sekadar gaya politik yang oportunis dan pragmatis, tidak halnya dengan nasionalisme dan fasisme, yang kedua ideologi ini terlihat lebih altuis dan idealis. Dalam review saya terhadap kumpulan esai para penstudi nasionalisme yang dibukukan Eley dan Suny (1996) dalam Becoming National: A Reader, secara sederhana nasionalisme ialah paham yang menyoal kebangsaan dan kemanusiaan. Saya mengutip Renan (1882) misalnya, dalam What is a Nation? telah menyebutkan “a nation is a soul, a spiritual principal”. Bahwa sebab suatu bangsa dapat bersatu lebih karena komponen spiritualnya –semisal identitas dan nasib, tidak sekadar komponen non-spiritual –semisal teritorial dan sumber daya alam. Lebih lanjut lagi Renan (1882) menegaskan bahwa kesamaan identitas dan nasib suatu bangsa akan berperan besar menentukan identitas dan karakteristik kebangsaan bangsa tersebut, yang akan membentuk pondasi paham yang disebut  nasionalisme.

Lainnya saya mengutip Bauer (1906) dalam The Nationalities Question and Social Democracy, telah menyebutkan “the nation is the totality of man bound together through a common destiny into a community of character”. Bahwa suatu bangsa ialah kumpulan orang-orang yang dipersatukan melalui tujuan bersama untuk menjadi bangsa tersebut. Dengan kata lain nilai-nilai dan cita-cita (karakter) bangsa akan menentukan arah negara di masa depan.

Apakah nasionalisme hanya sekadar berbicara kebangsaan? Tidaklah benar para pembaca, dengan melihat kembali root-nya nasionalisme pada Revolusi Perancis di abad ke-18. Kita tahu spirit nasionalisme lebih kepada upaya-upaya melawan kekuasaan tirani kekaisaran dan/atau kerajaan, yang para penguasa –kaisar dan raja sering bertindak sewenang-wenang, menindas rakyat dan melanggar hak asasinya. Dari tinjauan-tinjauan ini, saya sangat sepakat dengan Soekarno bahwa nasionalisme tidaklah sekadar menyoal kebangsaan, lebih jauh lagi juga kemanusiaan.

Adapun fasisme kembali mendapat perhatian publik setelah Donald Trump menang dalam pemilu di Amerika Serikat. Untuk mengenalnya lebih jauh, saya melakukan review lagi terhadap karya Griffin (1991) dalam The Nature of Fascism. Dia menuliskan dengan jelas bahwa “fascism is a political ideology whose mythic core in its various permutations is a palingenetic form of populist ultra-nationalism. Palingenetic refers to notions of national rebirth”. Maka benarlah fasisme tidak jauh  dari 3 karakter dasar, yaitu: cita-citanya untuk mencapai kembali kejayaan nasional, instrumen politik penguasanya cenderung populis, serta nasionalismenya yang berlebihan dan salah arah.

Jika para pembaca menyempatkan waktu membaca karya Mussolini (1932) dalam The Political and Social Doctrine of Fascism atau Hitler (1926) dalam Mein Kampf, ketiga karakter dasar fasisme seperti yang dijelaskan Griffin (1991) terlihat jelas. Keduanya sama-sama bermimpi membawa –baik Italia dan Jerman kembali ke masa-masa kejayaan Kekaisaran Romawi. Baik Mussolini dan Hitler sama-sama menggunakan instrumen politik berupa propaganda yang masif dan konsisten untuk menyebarkan pemikirannya. Termasuk menolak konsepsi liberalisme-kapitalisme dan komunisme  dengan menekankan pentingnya nasionalisme –rasa kebangsaan. Bedanya, nasionalisme Hitler berlandaskan etnis –menyanjung tinggi ras Aryan dan membenci etnis Yahudi. Adapun nasionalisme Mussolini menekankan pentingnya entitas negara yang dapat saja berlaku otoriter dan totaliter kepada rakyatnya sejauh cita-cita kejayaan nasional kembali dapat tercapai.

Para pembaca, kita tidak sedang melihat kebangkitan suatu ideologi, bahwa bukanlah nasionalisme, dan belumlah juga fasisme yang muncul di seluruh dunia. Saya tidak melihat spirit persatuan untuk kemanusiaan di Eropa. Sebaliknya, partai-partai sayap kanan di seluruh Eropa cenderung melawan kemanusiaan –dibuktikan dengan resistensi terhadap imigran-imigran muslim yang berbondong-bondong datang kesana. Saya juga belum melihat Putin dan Trump cukup “serius” mengembalikan kejayaan negaranya masing-masing seperti di masa lalu. Termasuk Al-Baghdadi yang mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai Khalifah atas Kekhilafahan yang berdiri di tanah Irak dan Suriah, bahwa pemikiran dan perilakunya sangat-sangat jauh dari khilafah-khilafah sebelumnya dalam sejarah islam.

Sebaliknya, kita sedang melihat transformasi suatu ideologi, yang bernama kapitalisme –yang selalu menjadi penyebab goncangnya dunia. Kapitalisme ini yang sedari dulu mengglobal dalam proses “globalisasi” dengan instrumen utama berupa organisasi dan rejim internasional ternyata mencapai puncaknya pada akhir dekade yang lalu –krisis finansial global 2007. Kemudian mengalami proses “de-globalisasi”, dengan tuntutan mendasar untuk mengembalikan “kapital” ke negara asalnya. Secara sederhana, ada perubahan dari kapitalisme global ke kapitalisme nasional, yang awalnya bertumpu pada organisasi dan rejim internasional, maka kedepannya bertumpu pada negara. Atau yang awalnya menjunjung tinggi “globalisasi”, sekarang kebalikannya mengusung tinggi “de-globalisasi”. Bahwa ideologi kapitalisme macam ini yang berada dibalik gaya politik populisme.

Populisme Sayap Kanan dalam Tinjauan Lingkungan Strategis

Menurut saya, kebangkitan populisme sayap kanan tidak terlepas dari bertemunya kepentingan kelompok-kelompok politik yang ingin merebut kekuasaan penguasa yang eksis. Dengan kekecewaan dan ketidakpercayaan rakyat terhadap penguasa dan sistem yang eksis. Kita dapat memahami “kekecewaan dan ketidakpercayaan” ini melalui analisis lingkungan strategis.

Pada tingkatan global, penyebab utamanya ialah kegagalan organisasi dan rejim internasional yang eksis dalam menjalankan peran dan fungsinya dengan efektif. Saya mengambil contoh eksistensi PBB sejak 1945 yang dalam praktiknya tidak mampu meredam arogansi negara-negara besar ketika melakukan invasi dan intervensi militer di negara lain. Bahwa gejolak di Timur Tengah seperti saat ini sebenarnya bisa dihindari jika PBB mampu menahan Amerika Serikat untuk tidak menyerang Irak pada 2003. Ternyata dampak tidak langsung dari invasi tersebut ialah makin maraknya serangan kelompok teroris dan masifnya gelombang imigran dari Timur Tengah ke berbagai negara, terutama Eropa. Selain PBB, saya juga menyoroti eksistensi Bank Dunia dan IMF sejak 1945 yang juga tidak mampu mencegah terjadinya krisis finansial global pada 2007. Termasuk krisis ekonomi regional pada 1980-an di Amerika Selatan, atau 1990-an  di Asia Tenggara. Dengan kata lain, entitas negara-bangsa tidak merasa kepentingan nasionalnya benar-benar terpenuhi selama ini dengan hadirnya organisasi dan rejim internasional.

Pada tingkatan regional penyebabnya tentu berbeda-beda. Saya mengambil contoh kebangkitan populisme sayap kanan di Eropa yang sedang menjadi perhatian beberapa tahun belakangan. Tidak terlepas dari kegagalan Uni Eropa untuk berfungsi dan berperan efektif. Terhitung 8 tahun setelah krisis ekonomi dunia, Eropa tidak mampu menyelesaikan persoalan ekonominya, hal ini terbukti dari rendahnya pertumbuhan ekonomi dan banyaknya jumlah pengangguran. Terhitung 1 tahun setelah momentum kedatangan pengungsi dari Timur Tengah, Eropa masih belum “satu suara” untuk mengantisipasi persoalan imigran ini.

Jauh di Asia-Pasifik dan Timur Tengah, kebangkitan populisme sayap kanan tidak terlepas dari perilaku 2 Great Powers baru di abad ke-21, yaitu Tiongkok dan Rusia. Bahwa kebijakan Tiongkok yang makin asertif dalam politik –isu perbatasan di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur, dan agresif dalam ekonomi –isu One Belt One Road ternyata mampu meningkatkan sentimen anti Tiongkok di Jepang dan negara-negara Asia Tenggara. Selain itu kebijakan politik Rusia yang makin asertif di Timur Tengah pun meningkatkan sentimen anti Rusia di Turki dan negara-negara Arab Teluk.

Kondisi-kondisi objektif (eksternal) di atas kemudian mampu dimanfaatkan oleh populis sayap kanan di banyak negara untuk melakukan propaganda publik –dan sampai saat ini terbukti efektif. Retorika-retorika politik antagonis “kita versus mereka” yang keluarannya dalam bentuk “kita versus islamis”, “kita versus komunis” marak di ruang publik. Terlebih dalam kondisi subjektif, negara-negara ini sedang menghadapi ancaman nyata seperti serangan terorisme, gelombang imigran dan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Hasilnya, kembali lagi –tren populisme sayap kanan meningkat setiap tahun, partai-partai yang terlihat “nasionalis” dan cenderung “fasis” mendapat perhatian dan sebagian besar menjadi pemenang –atau paling tidak posisi tawarnya makin tinggi di pemerintahan.

Populisme Sayap Kanan di Indonesia

Para pembaca, tren yang terjadi di lingkungan strategis global dan regional tersebut juga sedang berlangsung di Indonesia. Entah disadari atau tidak, isu dan fenomena yang sering terlihat dan terdengar dalam 1-2 tahun kebelakang, semisal kebangkitan kembali komunisme atau masifnya pergerakan kaum islamis di Indonesia dapat menjadi indikator.

Isu kebangkitan komunisme misalnya, saya tidak habis pikir mengapa komunisme –satu paham yang kalah telak pada awal 1990-an, yang para penganutnya di Tiongkok dan Korea Utara telah melakukan kompromi dengan kapitalisme, bisa tiba-tiba muncul lagi di Indonesia. Dikaji melalui analisis lingkungan strategis, isu ini sangat tidak masuk akal kebenarannya. Pada lingkup global dan regional, komunisme hanya muncul di India pada 2015 –pun di wilayah terpencil. Sebaliknya, justru populisme sayap kanan  yang jelas-jelas sedang bangkit, bias dengan nasionalisme dan fasisme.

Pada lingkup nasional, isu kebangkitan komunisme sangat tidak masuk akal muncul ketika kita sedang melihat tokoh-tokoh senior Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali menjabat di pemerintahan –yang jelas-jelas TNI menentang komunisme. Sama sekali tidak benar para pembaca –isu kebangkitan komunisme ini. Bagi saya isu ini sekadar retorika yang disampaikan kaum populis sayap kanan di Indonesia kepada publik. Seperti retorika yang disampaikan dengan konsisten oleh kaum populis sayap kanan di Eropa dan Amerika Serikat tentang bahaya ekstrimisme berbasis etnis dan religi yang dibawa para imigran. Mungkin bedanya,  jika di negara-negara lain retorika macam ini dihembuskan oleh kelompok politik di luar lingkaran pemerintah. Sebaliknya di Indonesia malah dihembuskan oleh kelompok penguasa.

Kemudian soal fenomena pergerakan kaum islamis di Indonesia yang terjadi baru-baru ini. Apakah benar hanya sekadar respon terhadap kata-kata Basuki Tjahja yang dianggap menghina islam? sama sekali tidak para pembaca, ini lebih dari sekadar respon. Bagi saya pergerakan kaum islamis bisa demikian masif karena terdapat orang-orang yang ingin berkuasa dan memahami kondisi lingkungan strategis kemudian memanfaatkannya untuk kepentingan personal dan/atau kelompok. Mereka melakukan hal-hal yang dilakukan kaum populis pada umumnya –menyebarkan propaganda dengan retorika “Kita versus Mereka” ke depan publik. Kondisi subjektif (internal) tersebut, sayangnya diiringi kondisi objektif (eksternal) bahwa kepemimpinan Basuki Tjahja cenderung otoriter dan totaliter.

Di Masa Depan

Para pembaca, dengan dua tesis utama bahwa: Pertama, kebangkitan populisme sayap kanan akan terus berlangsung di seluruh dunia. Kedua, kapitalisme sedang mengalami siklus naturalnya, beradaptasi untuk tujuan survival, dari kapitalisme global yang kapitalnya menumpuk pada entitas-entitas non-negara –individual dan perusahaan multinasional, perlahan-lahan menjadi kapitalisme nasional yang kapitalnya menumpuk pada entitas negara. Kita akan sampai pada pertanyaan mendasar: Bilamana praktik-praktik populisme sayap kanan ini ternyata menjadi solusinya? Bilamana kapitalisme nasional ini yang menjadi solusinya? Dalam pemahaman menjadi solusi bagi penguasa untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjamin keamanan bagi rakyatnya.

Maka seperti yang sudah-sudah dalam sejarah, praktik politik sayap kanan yang mulanya sekadar populisme tergolong “pragmatis” menjadi fasisme yang lebih “ideologis”. Di masa depan –katakan saja 10 sampai 15 tahun lagi kita akan melihat penguasa-penguasa yang menganut paham tersebut di beberapa negara. Akan tetapi fasisme yang saya maksud akan berkembang tidaklah seutuhnya sama dengan yang dijelaskan Griffin (1991), tentu fasisme baru yang beradaptasi dengan perkembangan zaman, yang pola-pola besarnya saja serupa –kapitalisme yang berjalan beriringan dengan fasisme, atau kapitalisme negara.

Maka inilah masa-masa paling genting setelah Perang Dunia II, yang telah diprediksikan Friedman (2006) dalam The Next 100 Years atau Krepinevich (2009) dalam 7 Deadly Scenarios. Tidak lagi sekadar goncangan pada masing-masing region, lebih dari invasi Amerika Serikat ke Afghanistan dan Irak, lebih dari aneksasi Rusia terhadap Semenanjung Krimea, dan lebih dari eksistensi ISIS sekarang ini.